Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 telah diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan dinamika perkembangan dalam pelaksanaan akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 49 Tahun 2019
PERWALI Kota Ambon No. 42 Tahun 2020 tentang Pencabutan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa dalam penerapan Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, ada beberapa ketentuan yang belum diatur sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 antara lain ketentuan Umum Pasal 1, diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 46 Tahun 2019
PERWALI Kota Ambon No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Kota Ambon Tahun Anggaran 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PEPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2014; PERDAKOTAMBON No. 14 Tahun 2019; PERWALIKOTAMBON No. 43 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa/ negeri, penyaluran dana desa/ negeri, penggunaan dana desa/ negeri, pelaporan dana desa/ negeri, sanksi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
Lamp 1 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian dan Kesetiaan bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan PasaI 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999, maka kepada Pegawai Negeri SipiI yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan
penghargaan. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon yang telah memasuki masa purna tugas dan telah menunjukkan kesetiaan maupun prestasi kerja dalam pengabdiannya sehingga dipandang perlu diberikan
penghargaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian dan Kesetiaan Bagi Purna Tugas Pegawai Negeri SipiI Pemerintah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Penghargaan Atas Pengabdian dan Kesetiaan bagi Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, perlu menetapkan jabatan
pelaksana. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Walikota A.mbon Nomor 39 Tahun 2016; dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun
2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkup Pemerintah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial bagi Tenaga Harian Lepas Lingkup Pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan tugas, diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya pengaturan tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Harian Lepas di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 44 Tahun 2015; PEPRES No. 109 Tahun 2013; PERGUBPROMAL No. 10 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan, pembayaran iuran, manfaat, monitoring, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Daerah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kota Ambon yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntrabel, maka perlu mengatur kode etik Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Daerah sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional. Berdasarkan ketentuan Bagian Keempat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan Barang/ Jasa sebagai tingkat kematangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2017; PEPRES No. 16 Tahun 2018; PERKALKPP No. 4 Tahun 2017; PERKALKPP No. 14 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERWALIKOTAMBON No. 40 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, komite kode etik, pemeriksaan dan keputusan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 20115 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020-2024.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 41 Tahun 2007; PEPRES No. 81 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2013; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2006; PERDAKOTAMBON No. 25 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, road map reformasi birokrasi pemerintah kota Ambon, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Inventarisasi Aset Desa/ Negeri
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Inventarisasi Aset Desa/ Negeri.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 TTahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMANDGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, inventarisasi, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Ketentuan yang mengatur mengenai inventarisasi aset Desa/ Negeri wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak pada Peraturan Walikota ini ditetapkan.
Lamp 155 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri yang transparan, partisipatif, akuntabel dan tepat sasaran sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa/ Negeri, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan di tingkat daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENKEU No. 50/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 119/PMK.07/2017; PERMENKEU No. 225/PMK.07/2017; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDAKOTAMBON No. 8 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, kekuasaan pengelolaan keuangan desa/negeri, anggaran pendapatan dan belanja desa/negeri, pengelolaan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp 66 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
