Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 19 Tahun 2012; Pergub Aceh No. 19 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021; Perbup Aceh Utara No. 22 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini mengatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penggunaan Klasifikasi Arsip, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
91 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD NO. 47 TAHUN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa pada setiap Satuan Keda Perangkat Kabupaten/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, terdapat arsip vital yang perlu diselamatkan untuk menjamin kelangsungan berjalannya organisasi;
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar dikelola dengan baik dan benar, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Arsip Vital;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Arsip Vital, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
5 halaman; Lampiran 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomo r43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor T8 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum, Pemeliharaan, Penggunaan Arsip Inaktif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
8 halaman; Lampiran 1 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 48 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan keuangan masyarakat gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan gampong diperlukan suatu wadah/ institusi yang mengelola usaha agar berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan kewenangan gampong untuk membentuk Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 111 Tahun 2014: Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 48 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Azas, Maksud dan Tujuan; BAB III Pendirian BUMG; BAB IV Organisasi Pengelola BUMG; BAB V Modal; BAB VI Klarifikasi Jenis Usaha; BAB VII Pembagian Hasil Usaha; BAB VIII Kerja Sama dengan Pihak Ketiga; BAB IX RKA-BUMG; BAB X Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; BAB XI Kepailitan; BAB XII Pembinaan dan Pengawasan; BAB XIII Ketentuan Peralihan; BAB XIV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Bahwa bantuan kepada Anak Yatim/Piatu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasi Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara belum diatur secara tegas mengenai penyaluran Bantuan kepada Anak Yatim/Piatu, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahu 2017 perlu diubah dan disesuaikan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Peraturan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 4 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara No 4 Tahun 2009; Perbub Aceh Utara No 40 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pada pasal 1 dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2017.
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
Bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain harus diselesaikan/ diproses kembali sesuai ketentuan agar kerugian daerah dapat dipulihkan/ dikembalikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 38 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006: PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 79 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB V Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB VI Penagihan dan Penyetoran; BAB VII Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VIII Kadaluarsa; BAB IX Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB X Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; BAB XI Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian dengan Sanksi Lainnya; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur: Ketentuan Umum, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Penyerahan Arsip Statis, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
5 halaman; Lampiran 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020
PERBUP Kab. Aceh Utara No. 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
PERBUP Kab. Aceh Utara No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2021
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri 16 Tahun 2007; Permendagri 32 Tahun 2011; Permendagri 52 Tahun 2012; Permendagri 62 Tahun 2017; Permendagri 64 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 21 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2021
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72).
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan meningkatnya penggunaan daerah dan imakin teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara;
bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;
bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam produk hukum daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: UU Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tata Cara Pelaksanaan, Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlalu, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Pemerintah Gampong Kabupaten Aceh Utara Dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan mutu layanan serta kinerja rumah sakit perlu didukung oleh sistem kepegawaian berbasis kinerja, kompetensi dan akuntabilitas serta profesionalitas yang dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dan Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara diberikan fleksibelitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis dan produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan l.ayanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimatsud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Bukan Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2014; Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 990/368/2015.
Peraturan Bupati ini terdiri atas: Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kedudukan dan Status, Pengangkatan dan Pemberhentian, Surat Perjanjian Kerja dan Pernyataan Melaksanakan Tugas, Formasi Kebutuhan dan Mekanisme Penerimaan, Persyaratan Calon PB ASN, Jangka Waktu Perjanjian Kerja, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengembangan, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
11 halaman; Lampiran 3 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
