Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2020 perlu diubah sehubungan dengan adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/MK.7/2020 Hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2020, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Aceh untuk Antisipasi dan Penanganan dan penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease 2019 Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 900/613/2020 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga ke Belanja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara untuk Keperluan Mendesak Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan disesuaikan kembali
UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres 78 Tahun 2019; Permendagri Permendagri 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Utara 7 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara 9 Tahun 2019; Peraturan Kabupaten Aceh Utara 9 Tahun 2019; Peraturan Kabupaten Aceh Utara 9 Tahun 2019; Peraturan Kabupaten Aceh Utara 34 Tahun 2010; Peraturan Kabupaten Aceh Utara 31 Tahun 2013; Peraturan Kabupaten Aceh Utara 50 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2020
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN HARTA KEAGAMAAN LAINNYA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun2018 tentang Baitul MaI sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kebrjakan Akuntansi Zakat, lnfak dan Harta Keagamaan lainnya
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor1092);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (kmbaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba}lan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentartg Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Ma-l (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan t embaran Aceh Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan l,embaran Aceh Nomor 129);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor l);
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 terrtang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan ini berisikan 9 Bab dan 29 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud, Tujuan, dan Azas, BAB III tentang Pengakuan, Pengukuran, dan Penilaian, BAB IV tentang Penyajian, BAB V tentang Pengungkapan, BAB VI tentang Ketentuan Transisi, BAB VII tentang Perlakuan Akuntansi Dana Amil, BAB VIII tentang Laporan Keuangan Entitas Emil, BAB IX tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten da-lam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara:r Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZT Tabun 2O2O tentang Pedomal Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582)
Peraturan ini berisikan 9 Bab dan 46 Pasal yang terdiri dari BAB I tentan Ketentuan Umum, BAB II tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB III tentang Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah, BAB IV tentang UP KKPD, BAB V tentang Pengajuan, Penerbitan, dan Penggunaan KKPD, BAB VI tentang Pelaksanaan Pembayaran Dengan KKPD, BAB VII tentang Monitoring dan Evaluasi, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-Lain, dan BAB IX tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANOCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur negara, Pensiunan, Penerima pensiun, dan penerirna Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan Bupati eceh Utaia tentang Teknis Pemberian Tfrnjangan Hari Raya dan Gaji Ketjga Belas yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024
1. Pasal 18 Ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kari diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentqng Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang_Undan! Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);
4. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan penerima funiangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
5. Peraturan.Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturafl Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubtk Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2024 (lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 7)
Peraturan Ini berisikan 5 bab dan 9 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, BAB III tentang Pembayaran, BAB IV tentang Pendanaan dan BAB V tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2024.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOI(ASIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk meraksanakan ketentuan pasal 96 ayat (7) Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peiaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan I(edua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Angaran 2024
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten_Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun l956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang_Undang;
4. Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O23 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Utara Nomor 156);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor l3 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 151)
15. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2e23 tenlang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Nomor 31)
Peraturan ini berisikan 8 BAB dan 14 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Ruang Lingkup, BAB IV tentang Sumber dan Pengalokasian ADG, BAB V tentang Penggunaan ADG, BAB VI tentang Penyaluran Dana, BAB VII tentang Sanksi, BAB VIII tentang Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
42
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 28 Tahun 2023
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk pelaksanaan prograrn / kegiatan yang pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya guna kelancaran proses belajar mengajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus fisik Tahun Anggaran 2023 dan Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun petunjuk teknispelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999 sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permenkeu No. 198/PMK.07/2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 14/PMK.07/2023; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No.3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No, 1 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 5 Tahun 2022; Perbup Aceh Utara No. 31 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Utara No. 8 Tahun 2023; Perbup Aceh Utara No. 9 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Pelaksanaan, BAB IV Pembayaran, BAB V Pelaporan dan Pengawasan, BAB VI Pembiayaan, BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaKabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Perpu No. 1 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2013; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permnedagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 84 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 5 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2023; Perbup Aceh Utara No. 31 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Aceh Utara No. 8 Tahun 2023.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini terdiri dari 6 Pasal Perubahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceli Utara Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2021; Perpu No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 111 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; KepMendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Qanun Aceh No. 1 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 9 Tahun 2012; Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 1 Tahun 2023; Pergub Aceh No. 22 Tahun 2019; Pergub Aceh No. 6 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang 4 Pasal Perubahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 ayat (l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunarl Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan R€rtcana pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pei:lu menetapkan peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 81 Tahun 2022; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 1 Tahun 2021; Perbup Aceh Utara No. 18 Tahun 2022; Perbup Aceh Utara No. 19 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang 4 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 I ayat (2\ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan programbpenanggulangan kemiskinan Kabupaten;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Penangguiangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Pergub Aceh No. 21 Tahun 2020; Perbub Aceh Utara No. 13 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah; BAB III Penjabaran; BAB IV Pemantauan dan Evaluasi; BAB V Pendanaan; BAB VI Basis Data; BAB VII Pelaporan; BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
129 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
