Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Ganti Kerugian Daerah terhadap Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 122 UU No. 15 Tahun 2006, serta Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007, perlu menetapkan peraturan bupati ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008; PP Nomor 60 Tahun 2008; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Perbup Nomor 3 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, penguruas/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Diatur tentang ruang lingkup, subjek dan objek, informasi, pelaporan dan pemeriksaan, majelis pertimbangan, penyelesaian TP-TGR, kedaluwarsa, penghapusan, pembebasan, penyetoran, pelaporan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2016.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh bupati.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 55 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara, Penghitungan, Penganggaran dalam ABPD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2009; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian dan penetapan jumlah bantuan, pengajuan, verifikasi kelengkapan administrasi, penyaluran, penggunaan, laporan pertanggungjawaban, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2019
Pedoman-Pelaksanaan Perjalanan Dinas-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, maka perlu diatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus DWP, Ajudan, Pegawai Non PNS dan Pihak lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatem Penukal Abab Lematang Ilir
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur terkait pedoman pelaksanaan perjalanan dinas meliputi prinsip perjalanan dinas, Surat Perintah, komponen biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas berdasarkan golongan, Pertanggungjawaban perjalanan dinas, dan Pembatalan perjalanan dinas serta lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Jabatan Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Ajudan, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS tahun 2017 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organissasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja - sekretariat DPRD
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2023/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkup instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir dan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan persetujuan menteri dalam negen melalui surat nomor 800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 Perihal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Sirokrasi No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Sirokrasi No 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organissasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.
14 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2019
Tata Cara Pembentukan-Penggabungan-Penghapusan-dan-Pemekaran Dusun Dalam Desa-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Dusun Dalam Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lainnya yang disesuaikan dengan asal usul adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2013; UU No. Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran Dusun dalam Desa, serta adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan Dusun
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam peraturan ini adalah:- Bahwa rumah sakit umum daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks,memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawain perlu diatur secara khusus
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Menteri kesehatan No 3 Tahun 2020 ;Perda No 6 Tahun 2016
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan Umum ,Kedudukan tugas dan fungsi serta tata hubungan kerja,susunan organisasi,rincian tugas dan fungsi,Unit-Unit Struktural,Pengisihan Jabatan,Tata kerja,Tata Kelola,Kelompok jabatan Fungsional ,Pembiayaan ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
30 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2020
PERBUP Kab. PALI No. 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
APBD TA 2020 dan penjabarannya telah ditetapkan melalui PERDA No. 10 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020 dan PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020. Berdasarkan SKB MENDAGRI dan MENKEU No. 119/2813/SJ, No. 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penganganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019; PERMENKEU No. 19/PMK.07/2020; PERDA No. 6 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2019; PERDA No. 7 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penjabaran APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020.
Mengubah PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PERBUP No. 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD TA 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 33 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. PALI No. 18 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Mencabut :
Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
belanja daerah - tunjangan hari raya - gaji ketiga belas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2022 /No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dengan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 2022; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERDA No 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 19 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjaangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 328/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk sesuaikan dan berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir No 242/KPTS/BPKAD/2022 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati No 5 /KPTS/BPKAD/2022 tentang Penetapan Utang Belanja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Tata cara Penyelesaiannya
Tahun Anggaran 2022 terdapat Utang Belanja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PP No 10 Tahun 2021; PERMENDAGRI No 52 Tahun 2012; PEREMENDAGRI No 62 tahun 2017; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No 27 Tahun 2021; PERDA No 7 Tahun 2019; PERDA No 4 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Mengubah Peraturan Bupati No 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 34 Tahun 2019
Pemberian-Tunjangan Hari Raya-kepada-Pegawai Negeri Sipil-Pejabat Negara-Penerima Pensiun-dan-Penerima Tunjangan-di-Lingkungan Pemerintah-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2019/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 dan adanya pemberian Tunjangan Hari Raya merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diatur dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 4 tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
