PETUNJUK-PELAKSANAAN-ALOKASI DANA DESA-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.06
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dalam rangka guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Perpres No. 97 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan terkait petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa meliputi penganggaran alokasi dana desa, penetapan besaran alokasi dana desa, penyaluran alokasi, penggunaan alokasi dana desa, penyampaian laporan realisasi penggunaan, dan pihak yang melaksanakan pembinaan , pemantauan, dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 39 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 220 Tahun 2008; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2012; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. S-1779/PW7/6/2017; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 31 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pemberian tambahan penghasilan meliputi maksud dan tujuan pemberian, ketentuan pembayaran, pembiayaan, dan tata cara perhitungan serta pemotongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang ilir Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 1 Tahun 2019
tATA CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-RINCIAN DANA DESA-SETIAP DESA-KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2019/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK/07/2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No. 2 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa meliputi perhitungan alokasi rincian dana desa, besaran alokasi dana, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, dan pengenaan sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 4 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 037 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; pembentukan, kedudukan, dan susunan organisasi; tugas dan fungsi; eselonering; kepegawaian; dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka mengoptimalkan aset Pemerintah Kabupaten PALI yang berupa bangunan pasar rakyat desa di setiap kecamatan, maka diperlukan pengelola yang dapat dilakukan oleh koperasi; agar pengelolaan lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pasar rakyat desa; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten PALI.
UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; Perpres No. 70 Tahun 2012; Inpres No. 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perdagangan No. 68 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 9 Tahun 2014; Permenkop dan UKM No. 12 Tahun 2015; Permenkop dan UKM No. 22 Tahun 2015; Perbup No. 56 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pengelolaan Pasar Rakyat Desa Kabupaten PALI, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; maksud dan tujuan; pengelolaan; mekanisme pengelolaan; tarif pemakaian; kompensasi pengelolaan; penyetoran pendapatan; dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2018.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan Kabupaten PALI yang bersih, hijau, indah dan tertib maka pelestarian lingkungan dan tanaman merupakan program pemerintah dan upaya manusia untuk memulihkan dan menjaga keselarasan ekosistem yang sangat penting bagi makhluk hidup dan alam sekitarnya di mana pengelolaannya memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan; bahwa hewan ternak dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan, keamanan, ketertiban, maupun keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga pemeliharaannya perlu ditertibkan; bahwa hewan peliharaan yang diklasifikasikan ternak besar dan ternak kecil yang apabila digembalakan atau dilepaskan dengan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan usaha peternakan dan pemeliharaan ternak dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat.
UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 41 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1977; Perpres No. 48 Tahun 2013; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; kewajiban bagi pemelihara/pemilik ternak; pengawasan; dan ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan investasi usaha peternakan ayam ras pedaging di Kabupaten PALI melalui pola kemitraan atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntunkan yang melibatkan pelaku kemitraan antara perusahaan inti dan plasma, perlu diatur pola kemitraan ayam ras pedaging; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging.
UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 48 Tahun 2013; Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pola Kemitraan Usaha Ayam Ras Pedaging, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; tujuan dan ruang lingkup; pola kemitraan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pelaporan; serta sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi
ABSTRAK:
Bahwa pemberian air susu ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu dan merupakan hak bayi serta merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka perlunya dukungan dan perlindungan bagi ibu untuk memberikan air susu ibu kepada bayi; bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, merupakan tanggung jawab pemerintah, dan untuk mendukung pemerintah tersebut, perlu mengatur mengenai pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan penyediaan Ruang Laktasi; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 33 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dan Ruang Laktasi, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; tujuan; air susu ibu eksklusif; ruang laktasi; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 25 Tahun 2018
persalinan di tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO. 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permenkes Nomor 97 Tahun 2017 Pasal 14 ayat (1) dan (2), bahwa persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di tenaga kesehatan, dan lima aspek dasar dalam persalinan yaitu Standar Asuhan Persalinan Normal (APN), yakni membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan sayang bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, dan rujukan pada kasus ibu dan bayi baru lahir, semua aspek tersebut hanya dapat dilakukan di fasyankes; bahwa masih banyak persalinan dilakukan di rumah dan ditolong oleh dukun; perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 97 Tahun 2014; Keputusan Menkes No. 43 Tahun 2016; Keputusan Menkes No. 131/Menkes/SK/II/2004.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Persalinan di Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, terdiri dari batasa istilah yang digunakan; tujuan; persalinan di tenaga kesehatan; tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; dukungan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; dan sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 22 Tahun 2018
rencana aksi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2018/NO. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018-2021
ABSTRAK:
Bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat; bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala, sesuai Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014, perlu dilakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019 dalam Kabupaten PALI; perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten PALI 2018-2021.
UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18/PRT/M/2007; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang diatur adalah Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten PALI 2018-2021, terdiri dari batasan istilah yang digunakan; peran, fungsi, dan kedudukan RAD AMPL Kabupaten; Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten; serta Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
7 hlm. (tidak termasuk Lampiran Dokumen RAD AMPL Kabupaten PALI Tahun 2018-2021)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
