Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang standar biaya umum ASN dan Non-ASN di lingkungan pemerintahan kabupaten jayapura
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan, Pembinaan Posyandu dan Pemberian Stimulan Posyandu dan Taman Posyandu
ABSTRAK:
bahwa Posyandu sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban kader Posyandu Balita dan Kader Taman Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan Posyandu Balita dan Taman Posyandu sehingga mampu mendukung percepatan penurunan
angka stunting, perlu adanya Petunjuk Teknis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan, Pembinaan Posyandu dan Pemberian Stimulan Posyandu dan Taman Posyandu;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 162 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan dalam kebijakan, kriteria pemberian stimulasi serta peran dan tanggung jawab pelaku program peningkatan pelayanan, pembinaan posyandu dan taman posyandu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terutama pelayanan yang dibiayai dari Sumber Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang sumber dana dan penggunaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 38 Tahun 2023
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jayapura;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara oleh pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang baru, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. naskah dinas arahan; b. naskah dinas korespondensi; dan c. naskah dinas khusus. Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: a. media rekam kertas; atau b. media rekam elektronik. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2023.
69 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup indikator kinerja utama dan meingkatkan efektifitas pelaksanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jayapura Tahun 2023, dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan rencana kerja pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur pengalokasian Dana Kampung;
berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian Alokasi Dana Kampung, mekanisme penyaluran dan pelaporan, pembinaan serta evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
38
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa, Publikasi dan Pelaporan, Pertanggungjawaban, serta Partisipasi dan Pengaduaan Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi serta Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jayapura Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Kinerja Daerah bagi Guru-Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura, maka perlu diberikan tunjangan kinerja;
bahwa pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kinerja kepada Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, dengan memperhatikan kemampuan keuangan dearah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Guru-guru Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penilaian kinerja, Penghitungan Masa Kinerja dan Hari Kinerja, Perhitungan Masa Kinerja, Pembayaran dan Penerimaan Tunjangan Kinerja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
11
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
