Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Sub Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Psikolog pada Rymah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter umum, dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis dan psikolog pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 29 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Jenis Tambahan Penghasilan; BAB IV Besaran Tambahan Pengahasilan; BAB V Prosedur Pembayaran Tambahan Penghasilan; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2019/ No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan pegawai untukk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; ; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1997; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 30 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tujuan; BAB III Tambahan Penghasilan; BAB IV Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan; BAB V Instrumen Dan Mekanisme Perhitungan Tambahan Penghasilan; BAB VI Hari, Jam Kerja dan Pengelola Data; BAB VII Penginputan Data Pemberian Tambahan Penghasilan; BAB VIII Tata Cara Pembayaran; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; PP No 38 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 133 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 59 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewenangan Penyelesaian, Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; BAB III Penyelesaian Kerugian Daerah; BAB IV Penentuan Nilai Kerugian Daerah; BAB V Penagihan dan Penyetoran; BAB VI Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; BAB VII Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; BAB VIII Kedaluwarsa; BAB IX Penghapusan Piutang Atas Kerugian Daerah; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
41 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Biaya Voucher Listrik Gratis Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
- Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh;
- Bahwa dalam rangka untuk mempercepat pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembayaran Masyarakat Miskin yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran vocher Listrik gratis untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perku menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB IV Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Sosial; BAB V Pemberian Bantuan Voucher Listrik Gratis Bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu; BAB VI Kelembagaan, Mekanisme Kerja Tim dan Pelaporan; BAB VII Penetapan Penerima Bantuan Dan Tata Cara Pembayran Serta Pertanggungjawaban; BAB VIII Sumber Dana; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2018
PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2018/ No. 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 29.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu diubah.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah
2. Diantara Ayat (5) dan Ayat (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yakni Ayat (5a)
3. Ketentuan Ayat (6) Pasal 9 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah
2. Diantara Ayat (5) dan Ayat (6) disisipkan 1 (satu) Ayat baru yakni Ayat (5a)
3. Ketentuan Ayat (6) Pasal 9 diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2018
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2018/No. 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan ANggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, mengamanatkan besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 11 Tahun 2017.
Ketentuan Pasal 9 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
Ketentuan Pasal 9 diubah.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2018/ No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan dan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tugas Bupati kepada Camat;
Bahwa Peraturan Bupati Aceh Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bidang Pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, Perizinan, Pendapatan Kabupaten, Pendidikan Dasar dan Kesehatan kepada Camat Tidak Sesuai lagi dengan perkembangan dan Regulasi yang ada;
Bahwa Camat mendapatkan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permendagri No.4 Tahun 2010; Pergub Aceh No. 25 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Kedudukan,Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan, Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2018
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA RUTIN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2018/ No. 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Rutin Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mencapai standar pelayanan minimal bidang jalan diharapkan agar penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perpres No. 7 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemeliharaan Rutin Sungai Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemeliharaan Rutin Sungai Kabupaten Aceh Barat.
Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010.
Ketentuan Umum, Maksud,Tujuan dan Lingkup Pengaturan, Penanganan Pemeliharaan, Pembiayaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2017
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PELAPORAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN HUKUM
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2017/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pencairan dana, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, perlu diubah
UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang dihapus dan diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dihapus
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah dan ditambah
3. Ketentuan Pasal 7 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2017.
Dalam Peraturan Bupati Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan yang dihapus dan diubah yaitu:
1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (3) dihapus
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah dan ditambah
3. Ketentuan Pasal 7 diubah
4 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
