Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2020.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penganggaran Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Bab III Transfer Dana ke Gampong; Bab IV Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Gampong; Bab V Pemotongan, Penundaan, Penghentian, dan/atau Pembayaran Kembali Transfer Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Gampong; Bab VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 60 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD. 2020/No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Dana Tambahan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong serta dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran transfer Dana Tambahan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong yang bersumber dari APBK perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Dana Tambahan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 45 Tahun 2020;
Peraturan bupati ini terdiri atas 8 pasal dan 4 bab: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Transfer Dana ke Gampong; Bab III Pelaksanaan Penyaluran Transfer ke Gampong; Pemotongan, Penundaan, Penghentian, dan/atau Pembayaran Kembali Transfer Dana Tambahan Penyetaraan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong ke Gampong; Bab IV Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 62 Tahun 2020
PERBUP Kab. Aceh Barat No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk kepentingan masyarakat serta dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran, perlu mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan dari kontrak tertentu pada akhir tahun anggaran;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018;
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sisa Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran; Bab III Perhitungan Sisa Pekerjaan; Bab IV Pengeluaran Daerah; Bab V Serah Terima Pekerjaan; Bab VI Akuntansi dan Pelaporan; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
10 halaman; Lampiran 5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan Penjabat Keuchik yang mencalonkan diri menjadi Keuchik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat dianggap tidak sesuai dengan logika hukum sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Nomor 32 Tahun 2020; Perbup Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan pasal I, Pasal 21, Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Barat
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021 Tentanq Analisis standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturun Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa dengan adanya penambahan jenis Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, perlu merubah Peraturan Buputi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tenlang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 17 Tahun 2003; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 tahun 2019; Permen PU Nomor 22 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat No 3 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2022.
3 Hlm Lampiran: 9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 71 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 13 Tahun 2019; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 16 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
7 Hlm , Lampiran : - Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 73 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunkasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intesif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2023;;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 77 Tahun 2019; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 17 Pasal terdiri dari BAB I. Ketentuan Umum, BAB II Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, BAB III Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRK, BAB IV Tata Cara Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
9 Hlm , Lampiran : - Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 - 2024
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendaptan keluarga miskin melalui kegiatan yang berorientasi pada lapangan usaha masyarakat miskin di gampong; bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin di gampong secara berkelanjutan, dilakukan melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran oleh pemerintah gampong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Untuk Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016; Permendagri Nomor 96 Tahun 2017; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT Nomor 18 Rahun 2019; Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021; Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022; Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019; Qanun Kab. Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2022; Perbup Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018; Perbup Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 24 Pasal terdiri dari BAB I. Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Penerima Manfaat, Lapangan Usaha, Dan Jenis Kegiatan, BAB V Mekanisme Pelaksanaan, BAB VII Pelaporan dan Pertanggungjawaban, BAB VIII Indikator Keberhasilan, BAB IX Monitoring dan Evaluasi, BAB X Kondisi Darurat, BAB XI Pembiayaan Pendapingan, BAB XII Ketentuan Lain-lain, BAB XIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
13 Hlm , Lampiran : 14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 1.a Tahun 2016
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Mall Meulaboh
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.a, BD.2016/No.1a
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Bangunan Baru Pasar Bina Usaha Meulaboh dan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan pada Mall Meulaboh
ABSTRAK:
Bahwa pemungutan retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Retribusi Jasa Usaha Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kewenangan daerah otonom sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dimaksud, perlu menyesuaikan besaran tarif Retribusi terhadap beberapa jasa/pelayanan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 66 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
Bahwa guna meningkatkan pelayanan persampahan dan pelayanan pasar perlu meninjau tarif retribusi pelayanan persampahan dan pelayanan pasar pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum dan tarif pasar grosir dan pertokoan pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 3 Tahun 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan termasuk jenis pajak daerah yang merupakan kewenangan kabupaten, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati,
UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 14 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 2 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Barat No. 10 Tahun 2012; Perbup No. 23 Tahun 2011.
tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak, Sistem dan Prosedur Pengelolaan BPHTB, Tata Cara Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
49 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
