Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DENGAN BADAN USAHA
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
ABSTRAK:
a. bahwa ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur dapat meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi;
b. bahwa KBPU Dalam Penyediaan Infrastruktur merupakan salah satu alternatif untuk pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak terkait;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dipandang perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Madiun Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang Lingkup Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemkab madiun dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini;
4. Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini;
5. Prakarsa KPBU;
6. Jenis Infrastruktur;
7. unit Organisasi Pelaksana KPBU;
8. Tata Kerja;
9. pembayaran Ketersediaan Layanan;
10. hubungan Kerja;
11. pengelola data dan informasi;
12. Hal Khusus;
13. honorarium unit Organisasi KPBU;
14. lain-lain;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN DENDA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penagihan piutang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Madiun yang ke 449, sesuai dengan ketentuan Pasal 124 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan pembebasan denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB- P2) Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi ,Tugas , Fungsi dan tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Ruang lingkup Peraturan ini (ditetapkan Pembebasan Denda Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014,2015 dan 2016);
3. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun No. 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2016
ABSTRAK:
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4 Seri A);
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Laporan Realisasi Anggaran TA 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM REMUNERASI PADA PUSKESMAS BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan karyawan dan motivasi kerjanya;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012, juncto Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Sistem Remunerasi pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanqa dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/PER/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
Kemenkes no 85 Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan / Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan ini berisi:
1. Kettentuan umum;
2. Asas dan Tujuan Remunerasi;
3. prinsip Remunerasi;
4. Sumber Remunerasi;
5. Jenis Remunerasi;
6. pola Remunerasi;
7. Indeksing Pembagian POS Remunerasi;
8. Penerima Remunerasi;
9. Penatausahaan Keuangan;
10. Kegiatan Pembinaan;
11. Pelaksanaan Sistem Remunerasi;
12. Penyesuaian Pola Remunerasi;
13. Monitoring dan Evaluasi;
14. Masa Peralihan;
15. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
27 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 37 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DIVERSIFIKASI USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pengembangan dan perluasan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menunjang kelangsungan bisnis Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun perlu disusun rencana diversifikasi usaha;
b. bahwa berdasarkan hasil kajian akademis tentang Pengembangan Usaha Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh pihak akademisi yang berkompeten harus memiliki landasan yuridis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun Tentang Diversifikasi Usaha Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan KeuanganPerusahaan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini berisi tentang:
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati tentang Diversifikasi Usaha PDAM Tirta Dharma Purabaya;
3. Diversfikasi Usaha;
4. Pembinaan dan Pengawasan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 10A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10A, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 10A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi Ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu dilaksanakan Program Jaminan Persalinan dengan sumber dana berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatanan Tahun Anggaran 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Madiun.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
Peraturan ini berisi tentang (Pedoman penyelenggaraan program Jampersal):
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan Penyelenggaraan Program Jampersal;
3. Sasaran Pedoman Penyelenggaraan Program Jampersal;
4. Ruang Lingkup;
5. Kebijakan Operasional;
6. Pemanfaatan Dana Jampersal;
7. Pelaksanaan Kegiatan;
8. Dukungan Manajemen Pengelolaan Kegiatan;
9. Fasilitas Jenis Pelayanan Kesehatan;
10. Ketentuan Standar Satuan Biaya dan Tarif Jampersal;
11. Tata Cara Pengajuan Klaim Jampersal;
12. Mekanisme Klaim Pelayanan Jampersal;
13. Pemnafaatan Dana Hasil Klaim Jampersal;
14. Pelaporan;
15. Pembinaan dan Pengawasan;
16. Ketentuan Penutup,.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 1D Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1D, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 1D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN MASYARAKAT LAIN KABUPATEN
MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang antara lain mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 1 B Tahun 2015 tidak berlaku lagi, sedangkan masih terdapat masyarakat miskin yang belum dapat diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan masyarakat lain Kabupaten madiun;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES /523/2015 tentang Formularium Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 /MENKES/ 137/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/ MENKES/ 523/2015 tentang Formularium Nasional;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Madiun Nomor 1 B Tahun 2015 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 36 A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36 A, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 36 A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PEGAWAI NON – PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non- Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan ini berisi tentang:
1. ketentuan umum;
2. Asas, tujuan dan prinsip Pengelolaan pegawai BLUD Non PNS;
3. Status Kepegawaian BLUD Non PNS;
4. Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Non PNS;
5. Hak, Kewajiban dan Larangan;
6. Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian kinerja;
7. Mutasi dan Pemberhentian;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2017.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 1B Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1B, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 1B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang REMUNERASI JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOLOPO KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa jasa pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo Kabupaten Madiun merupakan imbalan yang di terima oleh Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo atas kerjasama pelayanan yang telah diberikan;
b. bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan, kepuasan pelanggan, kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo dan kelancaran pelaksanaan tugas, agar dapat berjalan dengan lancar serta memenuhi rasa keadilan, kebersamaan dan keterbukaan, sangat perlu diberikan jasa pelayanan yang diberikan secara langsung dan tidak langsung berdasarkan remunerasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, Nomor : 188.45 / 142.B / 402.213 / 2016 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD Dolopo Kabupaten Madiun, dicabut dan didinyatakan tidak berlaku lagi.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
