Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 266 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Desa

Download file:

Perbup No 23 Tahun 2018.pdf

bantuan APBD

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MADIUN KEPADA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa, salah satunya dalam bentuk bantuan keuangan khusus; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peruntukan dan pengelolaannya bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;-2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun kepada Pemerintah Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati Madiun Nomor 66A Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun;
mengatur terkait bantuan khusus kepada desa antara lain: ruang lingkup; jenis dan penerima; mekanisme penganggaran; pelaksanaan dan penata usahaan; penyaluran dan pencairan; pelaporan dan pertanggungajawaban; monitoring dan evaluasi; dan sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
-
-
jumlah halaman : 27

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Perpajakan Desa

Download file:

Perbup No 19 Tahun 2018.pdf

pajak

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta peningkatan kinerja Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tingkat Desa/ Kelurahan, Perlu pemerataan pemberian Hadiah pelunasan bulan jatuh tempo; b. bahwa agar upaya pemberian hadiah pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo berjalan efektif, transparan dan akuntabel perlu mengubah Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan Dan Kecamatan Di Kabupaten Madiun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Jasa Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Desa, Kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Madiun.
Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; Peraturan Bupati Madiun Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
merubah ketentuan pasal 5 terkait penghargaan penerimaan pajak bumi dan bangunan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2018.
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN JASA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPADA DESA, KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN MADIUN
-
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Download file:

Perbup No 18 Tahun 2018.pdf

desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Madiun
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per-imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ; 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa ; 13.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa ; 14.Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa.
peraturan ini mengatur mengenai Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala desa di kabupaten madiun . Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup daftar kewenangan desa, mekanisme penyusunan peraturan desa, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2018.
jumlah 12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup No 16 Tahun 2018.pdf

kode etik PNS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari - hari; b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
mengatur mengenai kode etik PNS antara lain : maksud, tujuan dan ruang lingkup; kode etik PNS; tatacara penegakan kode etik; majelis kode etik; tuga majelis kode etik; sanksi pelanggaran kode etik; rehabilitasi dan pembinaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
-
-
jumlah 28 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Perbup No 15 Tahun 2018.pdf

pendidikan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

ABSTRAK:

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional; b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru; c. bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Menengah Pertama, berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2018/2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016;
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai dari TK sampai dengan SMP. antara lain: jadwal kegiatan; persyaratan pendaftaran; tata cara pendaftaran; tata cara seleksi; tempat pendaftaran dan biaya pendaftaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
-
-
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Kesehatan Pendidikan

Download file:

Perbup No 14 Tahun 2018.pdf

kesehata sekolah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 370 Tahun 2006 tentang Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha kesehatan sekolah/madrasah di setiap sekolah/madrasah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun;
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/265/KPTS/013/2015 tentang Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur;
mengatur mengenai UKS /Madrasah antaralain: tujuan; kegiatan pokok; tugas dll

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 370 Tahun 2006, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-
jumlah 9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup No 11 Tahun 2018.pdf

indikator kinerja

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah diperlukan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Review Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005 - 2025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
peraturan ini mengatur mengenai Indikator Kinerja Utama Pemkab Madiun . Pengaturan meliputi antara lain: tujuan, ruang lingkup, fungsi,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
jumlah 4 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIU

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perbup No 10 Tahun 2018.pdf

pendidikan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MADIU

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun; Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun;
mengatur mengenai pembentukan UPT pendidikan antara lain: Nomenklatur UPT Satuan Pendidikan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas Pokok Dan Fungsi; Tata Kerja; koordinator wilayah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang UPT dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
-
jumlah 18 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup No 7 Tahun 2018.pdf

dana desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dimana telah mengubah tahapan penyaluran Dana Desa dari semula 2 (dua) tahap menjadi 3 (tiga) tahap, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda-haraan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tantang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan keempat atas peraturan bupati madiun nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan dana desa pemerintah kabupaten madiun. perubahan antara lain : Ketentuan ayat (1) Pasal 10, 2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
merubah peraturan bupati madiun nomor 45 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan dana desa pemerintah kabupaten madiun
jumlah 5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No 4 Tahun 2018.pdf

penghasilan PNS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memberikan tambahan perbaikan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan kepada pegawai negeri sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2017;
mengatur mengenai pedoman dalam pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan. meliputi: ruang lingkup; persyaratan, prosedur dan tata cara pembayaran; dan pembiayaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
Dengan diundangkanya Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Madiun nomor 21.A Tahun 2015 tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Non Guru dan Non Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
-
jumlah 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT