Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cilacap Tahun 2020-2025
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pengarusutaamaan gender di Kabupaten Cilacap, maka guna melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Uu No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nassional Tahun 2005-2025; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan UU No, 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; Perda Kab Cilacap No. 23 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025; Perda Kab Cilacap No. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan ANak; Perda Kab Cialcap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUsunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG); Pemantauan dan Evaluasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target KInerja atas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Instasi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif paling tinggi 5% (lima perseratus) apabia mencapai kinerja tertentu yang ditetapkan dalam target penerimaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perda Kab CIlacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bajwa dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribussi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 1 Perbup Cilacap No. 39 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap serta Pasa 2 dan Pasal 3 huruf a Perbup CIlacap No. 86 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap, menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap berwenang menandatangani perizinan Izin Mendirikan Bangunan selain Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Kecil dengan luas 100m2 (seratus meter persegi) dan Camat berwenang menandatangani perizinan izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Keccil dengan luas sampai dengan 100 m2 (seratur meter persegi).
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; Uu No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerja; Insentif Pemungutan Retribusi IMB; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap dan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap Guna Melaksanakan Kerja Sama Investasi Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama Untuk Optimalisasi Pelayanan Kota CIlacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (8) dan Pasal 108 ayat (8) PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan kerja sama, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam rangka optimalisasi pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap di wilayah pelayanan Kota Cilacap, perlu dibangun pipa Jaringan Distribusi Utama Kesugihan - Cilacap. Perusda Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, sehingga diperlukan sinergi dalam bentuk kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Penugasan; Pelaksanaan Penugasan; Pembinaan dan Pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Perda Kab CIlacap No 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip, Etika, Kebijakan Umum, dan Jenis Pengadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; Metode Pengadaan Barang/Jasa; Kontrak dan Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organ, Kepegawaian, dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa struktur, organisasi dan tata kerja Perumdam Tirta Wijaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Organ Perumdam Tirta Wijaya; Dewan Pengawas; Direksi; Organ di Bawah Direksi; Pegawai; Pembinaan dan Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur SIpil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningktakan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemeritah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur SIpil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah dimaksud diteteapkan denga Perkada. Berdasarkan Suarat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam negeri Republik Indonesia No. 900/440/Keuada tanggal 24 Januari 2020 perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada Aparatur SIpil Negara (ASN) Tahun ANggaran 2020, menyebutkan bahwa rencana pemberian TPP Pemeirntah Kabupaten Cilacap Tahun ANggaran 2020, dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertannggung jawab.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pememrintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerinatahan; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP No. 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri SIpil; Perda Kab Cilacap No. 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Penglolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip Pemberian TPP; Satndar Besaran Tambahan Penghasilan; Kriteria Pembayaran TPP; Pembayaran TPP; Penghentian TPP; Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 37 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi Insentif paling tinggi 5% (lima perseraturs) apabila mencapai kinerja tertentu. Yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada. Bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU N. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uu No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerka; Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Permenpan No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah serta mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diperlukan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SUsunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Ruang Lingkup; Prinsip-Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis; Penerapan; Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Jawa Tengah No 900/0001344 tanggal 24 Desember 2019 perihal Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan APBD Prov Jateng TA 2020 kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Surat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap No 360/125/39 tanggal 5 Februari 2020 perihal Permohonan Penganggaran, Surat Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap No 900/0059/18 tanggal 30 Januari 2020 perihal Surat Permohonan pergeseran antar obyek rincian obyek belanja; Surat Kepala Dinas Perumhan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap No 900/299/19 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2020, Surat Camat Wanareja No 900/034/64 tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Perubahan Rekening DPA 2020, Surat Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap No 915/0108/30 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Pergeseran Rincian Belanja Langsung Tahun 2020, Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap No 900/0000267/16.0 tanggal 11 Februari 2020 perihal Permohonan Pergeseran Kode Rekening Belanja DPA TA 2020, Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap No 900/490/19 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Perubahan Kode Rekening Belanja Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 sebagai landasan operasioanal pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 perlu diubah dan disesuaikan
U No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD fan DPRD; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi pelayanan Kesehatan tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 6 tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012 tentang retrbusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Cilacap TA 2020.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 41 tahun 2020 tentang Perubaha Atas Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
Beberapa ketentuan yang diubah : Pasal 1; Pasal 2; Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 2A
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 2014 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa sebagai tindak lanjut Permendagri RI No. 119 tahun 2012 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap No. 900/132.1/29 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Dispermades Kabupaten Cilacap Tahun 2020, maka Perbup Cilacap No. 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 sebagai landasa operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 peru diubah dan disesuaikan
UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerinatah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD fan DPRD; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No, 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; PP No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah; PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Ciacap No 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Cilacap No. 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Perda Kab Cilacap No 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No 4 Tahun 2011 tentang Tata Pelayanan dan Retribusi pelayanan Kesehatan tentang Tata Pelayanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 6 tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kabupaten Cilacap; Perda Kab CIlacap No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 11 Tahun 2012 tentang retrbusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Cilacap TA 2020.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Cilacap TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Cilacap No 41 tahun 2020 tentang Perubaha Atas Perbup Cilacap No 204 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Beberapa ketentuan yang diubah : Pasal 1; Pasal 2; Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 2A
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
