PENYERTAAN MODAL DARAH KAB. CILACAP KEPADA BUMD KAB. CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2014/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Darah Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penguatan
modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap
serta dalam rangka menggali potensi sumber-sumber
pendapatan asli daerah, dipandang perlu adanya tambahan
modal dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah Kabupaten
Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Cilacap;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan
Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan
Usaha Milik Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditetapkan
dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyertaan Modal Daerah
Kabupaten Cilacap kepada Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2014
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Tujuan Penyertaan Modal Daerah; Tata Cara Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; Penyertaan Modal Daerah; Kewajiban Badan Usaha Milik Daearah; Pengawasan dan Pembinaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2014.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tanggal 27 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk UPTD terdiri dari UPTD benih pertanian kelas A, UPTD pembibitan dan rumah potong hewan Kelas A dan UPTD pusat kesehatan hewan kelas A. Pada UPTD itu diatur mengenai kedudukan dan tugas, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terpadu untuk menangani masalah penataan ruang bagi keperluan pembangunan; bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian diperlukan perumusan, pembinaan, pengerahan dan pengkoordinasian kebij aksanaan serta pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Sadan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Organisasi
Bab IV Pelaporan
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Cilacap dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa,
secara hierarkis telah diatur dalam ketentuan Konstitusi,
sebagaimana diuraikan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam
Pasal 18 UUD 1945 yang mengamanatkan kebijakan Otonomi
Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan di
daerah dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat dan mewujudkan jaminan terpenuhinya
kesejahteraan masyarakat, upaya tersebut salah satunya
diwujudkan dengan percepatan dan ketepatan pelayanan bagi
warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait
program-program perlindungan sosial dan penanggulangan
kemiskinan; bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan
sinergitas, peningkatan akses, serta integrasi layanan Pusat
Kesejahteraan Sosial melalui Sistem Layanan dan Rujukan
Terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf i
Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka Pemerintah
Daerah memfasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Pembentukan Pusat Kesejahteraan
Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu Cilacap Bercahaya
dan Pusat Kesejahteraan Sosial Desa/Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Puskesos SLRT, Layanan Puskesos SLRT, Koordinasi dan Kemitraan, Pemantauan dan Evaluasi dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2020 No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target KInerja atas Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Instasi Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif paling tinggi 5% (lima perseratus) apabia mencapai kinerja tertentu yang ditetapkan dalam target penerimaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perda Kab CIlacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bajwa dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribussi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) angka 1 Perbup Cilacap No. 39 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap serta Pasa 2 dan Pasal 3 huruf a Perbup CIlacap No. 86 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Camat di Kabupaten Cilacap, menetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap berwenang menandatangani perizinan Izin Mendirikan Bangunan selain Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Kecil dengan luas 100m2 (seratus meter persegi) dan Camat berwenang menandatangani perizinan izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal dan Usaha Keccil dengan luas sampai dengan 100 m2 (seratur meter persegi).
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; UU No, 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah; Uu No, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Cilacap No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kab Cilacap No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Cilacap; Perda Kab Cilacap No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Perda Kab Cilacap No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pencapaian Target Kinerja; Insentif Pemungutan Retribusi IMB; Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013, perlu adanya Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2013, Penjabaran APBD dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No 23 Tahun 014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Ranperda tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari RKPD Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemda dengan DPRD pada tanggal sebelas bulan Agustus tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perda Kab Cilacap tentang APBD Kab Cilacap TA 2015;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Thaun 2010; PP No 30 Tahun 2011; Pp No 2 Tahun 2012; Perda Kab Cilacap No 13 Tahun 2004; Perda Kba Cilacap No 8 Tahun 2007; Perda Kab Cilacap No 18 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2015 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tentang retribusi tempat khusus parkir dalam wilayah perusda kawasan industri Cilacap dikecualikan dari Perda Kab Cilacap No 10 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap sesuai Pasal 3 ayat (3) Perda dimaksud yang menyebutkan bahwa dikecualikan dari obyek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; bahwa Perbup Cilacap No 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atau Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap, sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis dan kondisi saat ini sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Perubahan Kedua atas Perbup Cilacap No 95 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Lahan, Sewa Gedung atas Bangunan, Uang Pemasukan atas Penyerahan Penggunaan Tanah dan Pass Masuk Kendaraan pada Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Cilacap No 10 Tahun 2008; Perda Kab Cilacap No 5 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 5 tentang Pass Masuk ke komplek Perusahaan Daerah untuk mobil angkutan barang 2 sumbu atau lebih.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 95 Tahun 2011
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024
ABSTRAK:
bahwa reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan
dan Sumber Daya Manusia, namun jauh lebih penting adalah
birokrasi dalam tata kelola pemerintah menyangkut layanan
pemerintah kepada masyarakat karena sesungguhnya
pemerintah berfungsi melayani masyarakat/pelayanan publik
(public service); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan sebagai
tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang
Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional Tahun 2020-2024, menyebutkan bahwa Penyelenggara
pelayanan publik, wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan
pelayanan publik dan daerah harus menyusun serta
menetapkan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Cilacap tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap Tahun 2021-2024 yang merupakan acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan/atau optimalisasi SP4N yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
37 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi dan tata kerja yang berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, maka Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tanggal 27 Desember 2017 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang UPTD yang terdiri dari UPTD Balai Benih Ikan Kelas A dan UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kelas A. Termasuk juga diatur mengenai kedudukan dan tugas, susunan ornagisasi, untuk masing-masing UPTD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali UPT Pemadam Kebakaran Kelas A dan UPT Instalasi Perbekalan Kelas A tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
