Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,
maka perlu disusun Peraturan Bupati Magelang tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan
perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang
kearsipan, serta dengan semakin kompleksnya penyusutan
arsip keuangan, dipandang perlu menyusun Jadwal Retensi
Arsip Fasilitatif Keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-
PK.03.09/52/2014, tanggal 8 Desember 2014 perihal
Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan
Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jadwal retensi arsip keuangan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2014.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah khususnya masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu secara efektif dan efisien telah diberikan jaminan kesehatan dengan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, peserta, iuran dan pendanaan, pelayanan kesehatan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diundangkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2017
pembayaran kegiatan - penyelesaian pelaksanaan dan tata cara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD. 2017/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa beberapa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magelang sampai dengan akhir tahun anggaran belum dapat diselesaikan dan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1a) Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran serta untuk mengatur pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan tata cara pembayaran kegiatan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran perlu diatur dengan peraturan bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran Kegiatan Yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian pekerjaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang rincian tugas jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2009.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(4), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (5),
dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Minuman Beralkohol perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penggolongan, penjualan, persyaratan dan tata cara perizinan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 41 Tahun 2015
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PUSKESMAS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu mengangkat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif yang diatur secara jelas dan sistematis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelayanan Umum Daerah Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Formasi
Bab IV Pengadaan Pegawai Non PNS
Bab V Penilaian Kinerja
Bab VI Hak dan Kewajiban
Bab VII Waktu Kerja, Istirahat, Hari Libur
Bab VIII Pemberhentian
Bab IX Tim Pertimbangan Kepegawaian
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2015.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2015
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN - PERIZINAN PENGELOLAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2015/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan meningkatnya pembangunan di
Kabupaten Magelang, meningkat pula jumlah
kegiatan penghasil limbah termasuk limbah bahan
berbahaya dan beracun yang dapat merusak
lingkungan dan membahayakan kesehatan
manusia sehingga perlu dilakukan pengelolaan; bahwa dalam rangka pengelolaan limbah bahan
berbahaya dan beracun di Kabupaten Magelang
perlu mengatur perizinan pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun di Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, perizinan, penanganan limbah B3, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, sanksi administratif, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.
Mengatur Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat, perlu menyelenggarakan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu diganti.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Mengatur segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : Ketentuan Umum, Jenis Perizinan Dan Non Perizinan, Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan, Tim Pertimbangan Ptsp Dan Tim Teknis, Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan, Mekanisme Pelayanan, Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur, Sumber Daya Manusia, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pengaduan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2018.
22 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
