Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah perlu menetapkan Peraturan WaliKota Sabang tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona vIrus Disease 2019 di Kota Sabang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No 4 Tahun 1984; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2018; UU No 17 Tahun 2018; UU No 12 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 11 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III MAksud Dan Tujuan: BAB IV Pelaksanaan; BAB V Monitoring Dan Evaluasi; BAB VI Sanksi; BAB VII Sosialisasi dan Partisipasi; BAB VIII Pendanaan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan standar mutu pendidikan dan memberi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan bidang pendidikan diperlukan suatu lembaga khusus yang menanagani bidang pendidikan;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1965; UU No.44 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014; Qanun Provinsi NAD No. 3 Tahun 2006;
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan, Alat kelengkapan, mekanisme Rapat, Tata Kerja, Sekretariat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Sabang
ABSTRAK:
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, Pemerintah Kota dapat melakukan pembangunan kawasan perdesaan di Kota Sabang berdasarkan pendekatan pembangunan yang partisipatif;
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun Pedoman Penyelanggaran rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 114 Tahun 2014; Permendesa No 5 Tahun 2016; Qanun Kota Sabang No 2 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 21 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Prinsip dan Tujuan; BAB III Penyelenggraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Kota Sabang; BAB IV Kelembagaan; BAB V Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020.
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu dilakukan pencabutan Qanun Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud diatas, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pencabutan Qanun Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016.
Dalam Qanun Daerah ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Yang Dicabut:
Qanun Kota Sabang No. 13 Tahun 2011
Peraturan Yang Diatur:
Qanun Kota Sabang No. 8 Tahun 2018
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BONUS/ PENGHARGAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan peningkatan prestasi olahraga se Kota Sabang, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemberian bonus/ penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi Kota Sabang
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan besaran biaya pemberian bonus/ penghargaan kepada atlit berprestasi Kota Sabang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota ini mengubah Peraturan Walikota Sabang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Bonus/ Penghargaan kepada Atlit dan Pelatih Berprestasi di Kota Sabang.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang
ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Qanun Kota Sabang No 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 8 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Tujuan; BAB III Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kota; BAB IV Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; BAB V Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PENELITIAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan penelitian di lingkungan Pemerintah Kota Sabang perlu adanya standar biaya tim pelaksana swakelola penelitian; bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 belum diatur standar baiaya tim pelaksana swakelola penelitian.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2011; Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini berisi tentang standar biaya tim pelaksana swakelola penelitian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, dipandang perlu bagi Pemerintah Kota Sabang untuk mengubah Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 mengenai tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis dan penata anastesi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERPRES Nomor 4 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009.
Peraturan Walikota ini berisi tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2018 yang memuat tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi bagi dokter spesialis, penata anastesi dan apoteker.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2013, TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN UNTUK KESEJAHTERAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan terhadap Pegawai Negeri Sipil pindahan maka dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan untuk Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1965, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 53 Tahun 2010, PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006,
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2012.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN MAJELIS ADAT ACEH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa adat dan adat istiadat merupakan bagian dari sumber perilaku yang dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat, memberikan kedudukan dan peran kepada lembaga adat aceh untuk menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga perlu dibentuk Majelis Adat Aceh;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menyatakan bahwa Majelis Adat Aceh Kota dibentuk oleh Walikota;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas dipandang perlu menetapkan Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kota Sabang.
Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No.44 Tahun 1999; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Qanun Provinsi NAD No. 3 Tahun 2004; Qanun Kota Sabang No. 7 Tahun 2010.
Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan,Kedudukan,Wewenang,Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Musyawarah MAA, Syarat Keanggotaan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
