Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUNGAN PEMERNTAHAN KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dipandang perlu mengatur mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintahan Kota SabangTahun Anggaran 2015.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2004; PERMENKEU No. 97/PMK.05/2010; PERMENKEU No. 53/PMK.02/2014; PERMENKEU No. 113/PMK.05/2012; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur dalam 17 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
23
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2015
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dipandang perlu untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2015.
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENKEU No. 53/PMK.02/2014; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009
Dalam Peraturan Walikota ini diatur dalam 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
37
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 15 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan tata cara pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja tunjangan daerah untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang maka dipandang perlu untuk mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Tunjangan Daerah untuk Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang
UU No. 10 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 4 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan pada pasal 1, pasal 5, Pasal 7, Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2014
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
UU No. 10 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; PP No. 101 Tahun 2012; PP No. 87 Tahun 2013; PP No. 90 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014, KEPMENKES No. 69 Tahun 2013, PERMENKES No. 71 Tahun 2013, Qanun Kota Sabang No. 10 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan pada pasal 1, pasal 8 , dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2014.
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
UU No. 10 Tahun 1965; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 71 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENKEU No. 238/PMK.05/2011; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009.
BAB I Ketentuan Umum, BAB II Sistem Akuntansi, BAB III Bagan Akun Standar, BAB IV ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Kota dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan
UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 1999; PP Nomor 17Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENKEU No. 238/PMK.05/2011, PERMENKEU No. 33/PMK.06/2012; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan. Ketentuan lain – lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA (TUNJANGAN DAERAH UNTUK KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan semangat, kinerja, motivasi, dan disiplin kerja serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu memberikan tunjangan daerah sebagai tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 10 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32Tahun 2004
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, tujuan dan sasaran, Penilaian dan Pehitungan, tata cara pembayaran, ketentuan lain – lain, penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PELAYANAN DASAR KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diselenggarankan program jaminan Kesehatan Nasional
UU No 10 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; PP No. 87 Tahun 2013; PP No. 90 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan No. 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013; Qanun Kota Sabang No. 10 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kepesertaan, Sumber Dana, Mekanisme Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban, Mekanisme Penggunaan Dana, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 18 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN
ABSTRAK:
- Bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran yang selama ini disusun oleh satuan kerja perangkat kota belum mengakomodasikan permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda antara laki – laki an perempuan
- Bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja kota Sabang sesuai strategi Pengaharusutamakan Gender, perlu diterapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender di masing – masing SKPK
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 10 Tahun 1965; UU No 7 Tahun 1984; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; PP No 58 Tahun 2005; Inpres No 9 Tahun 2000; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010; PERMENKEU No 112/PMK/2012; Qanun Aceh No 6 Tahun 2009; Qanun Kota Sabang No 3 Tahun 2009; Qanun Kota Sabang No 4 Tahun 2008; Qanun Kota Sabang No. 5 Tahun 2008
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2013.
21
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN REKYAT KOTA SABANG
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakila Rakyat Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No 10 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 27Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; Qanun Kota Sabang No.1 Tahun 2005; Qanun Kota Sabang No. 3 Tahun 2009
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tunjangan Komunikasi Instensif dan Belanja Penunjang Operasional, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
