Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
1. Guna meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu memberikan honorarium;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020, Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat belum ditetapkan, sehingga perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Tim Optimalisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Pesisir Barat;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
8. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
standarisasi biaya honorarium tim optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah kabupaten pesisir barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021
ABSTRAK:
1. berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak, perencanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak meliputi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
2. Berdasarkan pertimbangan dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konventio on the Rights of the Child
7. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
penyusunan rencana aksi daerah kabupaten layak anak untuk mewujudkan pengembangan kabupaten layak anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) Untuk Melaksanakan Penyediaan Jasa Transportasi Udara
ABSTRAK:
1. Guna untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung perekonomian daerah dan penyelenggaraan fungsi kemanfaatan umum tertentu yang diterapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Krui Sukses Mandiri (Perseroda) untuk melaksanakan Penyediaan Jasa Transportasi Udara;
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Barat PT. Krui Sukses Mandiri
penugasan BUMD PT Krui Sukses Mandiri (Perseroda) untuk melaksanakan penyediaan jasa transprotasi udara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Pekon
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon, Bupati mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan barang/jasa di Pekon;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pekon;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Pekon yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pekon
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Peraturan mengenai tata cara pelaksanaan bagi Pemerintah Pekon dalam melaksanakan Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana APB Pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat pekon di kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
1. Pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
22. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020
peraturan mengenai tambahan penghasilan pegawai negeri sipil (TPP) yang berasaskan kepastian hukum, akuntabel, proposionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, optimalisasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Serta Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Peratin Dan Perangkat Pekon
ABSTRAK:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa serta bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Serta Pemanfaatan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana pekon, dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi daerah setiap pekon serta pemanfaatan dana alaokasi umum tambahan bantuan pendanaan penyetaraan penghasilan tetap peratin dan perangkat pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
35
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Pekon di Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Peggunaan Dana Desa Tahun 2020
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon
peraturan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
1. Pengaturan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kepedulian dan pelayanan serta meringankan beban ahli waris bagi masyarakat yang meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Barat sehingga perlu diubah;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat;
1.Pasal 34 ayat (2) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
Perubahan kedua atas peraturan bupati pesisir barat nomor 2 tahun 2018 tentang pedoman pemberian santunan kematian bagi masyarakat di kabupaten pesisir barat. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (4) diubah serta ayat (3) dihapus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
untuk mensucikan setiap pendapatan atau penghasilan diperoleh Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menurut syari’at Islam perlu dikeluarkan zakat pendapatan apabila telah mencapai nisabnya, maka untuk lebih meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, maka Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat perlu diubah;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah
terdapat beberapa perubahan ketentuan/pasal dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
