Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ilir No 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,maka untuk memberikan pedoman yang jelas dalam pelayanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Perlu menetapkan tata cara pemungutan pajak dan bangunan perdesaan dan perkotaan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah: Pasal 18 ( 16 ) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1981;UU No 12 tahun 1985;UU No 13 Tahun 1997;UU No 17 Tahun 2003;UU No 28 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014;PP No 16 Tahun 2000;PP No 58 Tahun 2005;Pemendagri No 56 Tahun 2010;Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 213 tahun 2010 dan No 58 tahun 2010;Perda No 2 Tahun 2013;Perda No 2 Tahun 2016;Perbub No 106 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tata cara pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir ,tata cara pemungutan yang harus di lakukan dalam menerima,menatausahakan ,Melaporakn penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ,Pendaftaran,Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan sebagai kegiatan pembentukan basis data aplikasi PBB on Line,Dasar Pengenaan,Tarif dan Tata cara Perhitungan Pajak.NOP,SPOP,SPPT,dan STTS,Pengenaan,Keberatan dan Banding,Pengurangan Denda Adminitrasi atau Pembatalan Ketetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
36 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 60 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati No.60 Tahun 2017 dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan secara efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pendidikan dasar,khususnya pada sekolah Dasar Negeri dalam kabupaten ogan komering ilir.dipandang perlu untuk melakukan penggabungan ( regrouping ) terhadap sekolah dasar negeri yang sudah ada tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan dan tata kelola sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
UU No.28 Tahun 1959;UU No.20 Tahun 2003;UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015;PP No.19 Tahun 2005;PP No.17 Tahun 2010 Sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010;Permendagri No.17 Tahun 2007 Permendiknas No.19 Tahun 2007;Permendiknas No.50 Tahun 2007 Permendikbud No.36 Tahun 2014;Perda No.2 Tahun 2016;Perbup No.79 Tahun 2016
Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.Nomor pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal Sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu Sekolah dengan Sekolah yang lainnya,Sytem NPSN bersifat Nasional dan menggantikan Kode-kode sebelumnya (seperti NIS ) yang berbeda-beda formatnya dari satu wilayah ke wilayah lainnya.pasal 2 penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Oki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar peraturan Bupati ,Dengan penggabungan (regrouping) Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) maka Sekolah Dasar Negeri yang digabungkan dinyatakan dihapus atau ditutup pasal 3 segala yang sesuatu yang berkaitan dengan Aset Sekolah yang digabungkan baik berupa tanah,gedung dan bangunan,peralatan dan mesin serta aset tetap dari Sekolah Dasar Negeri hasil penggabungan pasal 5 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan peraturan Bupati Ogan Kkomering Ilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 31 peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ,dan dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian barang Milik daerah ,perlu diatur megenai tata cara pengunaan Barang Milik daerah
dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020;PP No 84 Tahun 2014;Permendagri No 19 Tahun 2016;Permendagri no 47 Tahun 2021;Peda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai tata cara penggunaan barng milik daerah ,ketentuan umum ,ruang lingkup,kewenangan dn tanggung jawab ,ketentauan lain -lain ,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
21
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui Pajak Sarang Burung Walet; Untuk ketertiban dan kelestarian Sumber Daya Alam Sarang Burung Walet serta tetap terselenggaranya aktivitas pengusahaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet oleh masyarakat, diperlukan adanya pengaturan terhadap hal tersebut, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 1985.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Sarang Burung Walet, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak sarang burung walet; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan pajak; tata cara pembayaran, penagihan dan sanksi administratif; pembagian hasil pajak; kedaluarsa; sanksi administratif; penyidikan; serta ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2010.
Ketentuan lebih lanjur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2020
PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 24 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No. 54 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU Nomor 205/PMK.07/2019; PERMENDES No. 11 Tahun 2019; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; PERATURAN LKPB/JP No. 12 Tahun 2019; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2015; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur tentang Ketentuan Perubahan Bunyi pada Pasal 1, Pasal 10, Pasal 11, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11 A dan Pasal 11 B ayat 1 (satu) dengan tambahan, Diantara ayat 1 dan ayat 2 Pasal 12 disisipkan 1 ayat yaitu 1A, Diantara Pasal 18 dan 19 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 18A, Ketentuan Pasal 15 diubah, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 pasal, yakni Pasal 15A, Ketentuan ayat 1 Pasal 21 Diubah, Diantara Pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
PERBUP OKI No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020
-
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 351 Tahun 2015
PERBUP Kab. Ogan Komering Ilir No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 351 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf e Pemendagri No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, maka dipandang perlu ditetapkan Standar Biaya Kab. OKI TA 2016
UU No. 28 TAhun 1959; UU No. 8 TAhun 1974; UU No. 17 TAhun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 52 Tahun 2015; PK No. 65/PMK.02/2015; PErda No. 4 TAhun 2008
Peraturan ini memuat ketentuan standar biaya masukan TA 2016 yg berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi dan dijadikan pedoman SKPD untuk menyusun biaya kompeten masukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 hlm; dan 23 hlm lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 3 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf e dan ketentuan pasal 156 ayat (1) UU No 28 tahun 2009, perlu ditetapkan Perda tentang retribusi tempat khusus Parkir.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 tahun 1959; UU No 32 tahun 2004; UU No 28 tahun 2009.
Materi Hukum dalam peraturan ini adalah: Nama, Obyek, Subyek Retribusi, Golongan Retribusi Terminal, Prinsip penetepan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah dan Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat pembayaran Agsuran, , Penundaan Pembayaran, penagian Retribusi, Penghapusan retribusi yang Kadaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PENYALURAN DANA PENGHASILAN KEPALA DESA PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA SERTA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan pemerintahan desa bempa tunjangan aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan desa, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara terencana, terarah dan terpadu agar tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran dana bantuan keuangan.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 83 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 84 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERDA KAB.OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP KAB.OKI No. 4 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan BPD, Insentif / Stimulan Kelembagaan Desa Serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Penetapan Dana, Pelaksanaan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap, Tunjangan Kesejahteraan, Stimulan Kelembagaan Desa, serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana, Pembinaan dan Pengawasan dan Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kelembagaan Desa serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
-
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa jalan umum sebagai bagian sistem transportasi rnempunyai peranan penting terutama daIam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan daIam rangka mewujudkan tata kehidupan dalam Kabupaten Ogan Komering ilir yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang aIat pengendaIi pengguna jalan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 39 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2003; UU No 38 tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/ PRT/ M/ 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03/PRT/M/2012; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah No 13 Tahun 2010;
Dalam peraturan ini diatur tentang Alat Pengendali Pengguna Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas ditanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel yang dibangun dan dilakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Kabupaten. Diatur mengenai ketentuan umum, asas penyelenggaraan jalan, jalan umum, alat pengendali pengguna jalan, penyelenggaraan alat pengendali pengguna jalan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 15 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan atas Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga
ABSTRAK:
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerinng Ilir Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Kabupaten Ogan Komering Ilir perlu dicabut.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2000.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
