Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 20 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013
Dasar hukum peraturan ini meliputi : UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.03/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 2 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur ketentuan tentang tata cara pemeriksaan pajak daerah meliputi : ketentuan umum; ruang lingkup, kriteria, dan bentuk pemeriksaan pajak daerah; standar pemeriksaan pajak daerah; kewajiban dan kewenangan pemeriksa pajak daerah; hak dan kewajiban wajib pajak; peminjaman dokumen dalam pemeriksaan pajak daerah; penolakan pemeriksaan pajak daerah dan penyegelan; dan pembahasan hasil pemeriksaan dan pemeriksaan ulang pajak daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
21 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2021
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN - PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP - NARKOTIKA, PSIKOTOPRIKA DAN ZAT ADIKTIF
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2021/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotoprika dan Zat Adiktif
ABSTRAK:
Berdasarkan Bahwa pencegahan dan Penanggulangan tehadap Penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika .psikotropika dan zat adiktif lainya bukan semata mataa tngunggu jawab dan hanya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah ,tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat.
Dasar hukum dalam peraturan ini:Pasal 18 ayat(6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 8 Tahun 1976; UU No 7 Tahun 1997;UU No 8 Tahun 1981;UU No 35 Tahun 2009;UU No 36 Tahun 2009;UU No 12 Tahun 2011;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 25 Tahun 2011;PP No 40 Tahun 2013;Peraturan menteri sosial No 26 Tahun 2012;Permendagri No 12 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diautur mengenai pencegahan dan penenggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelapnarkkotika ,psikotropika dan zat adiktif,ketentuan umum,ketentuan umum,ruang lingkup,antisipasi dini,pencegahan,Penanggulangan,Pelaporan ,monitoring dan evaluasi,pasca rehabilitasi,partisipasi masyarakat,kemitraan dan jejaring kerja,pembinaan dan pengawasan,pelaporan,sanksi,administrasi ,pembiayaan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Dasar pertimbagan dalam peraturan ini adalah : Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati serta penyelenggarran Program prioritas Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bupati Ogan Komering Ilir perlu dibentuk Tim Bupati untuk percepat pembangunan Daerah ,guna membantu tugas pemerintahan dalam rangka percepatan Pembangunan di Kabupaten Ogan komering Ilir
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 25 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2009;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 109;PP No 12 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 8 Tahun 2008;PP No 18 Tahun 2016 sebagaiman telah diub ah dengan PP No 72 Tahun 2019;Perda No 2 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2019;PErbup No 43 Tahun 2019
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tim Bupati untuk percepat pembangunan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2018
Batas Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum maka terhadap Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal perlu ditetapkan batas wilayahnya dengan Peraturan Bupati Kabupaten OKI.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1959, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, UU No.43 Tahun 2014, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kab. OKI No.2 Tahun 2016, dan Keputusan Bupati No.93/KEP/I/2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, batas Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal, titik koordinat batas Desa Balam Jeruju Kecamatan Cengal, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupatı Ogan
Komerıng Ilır Nomor
76
Tahun 2016 Tentang Susunan
Organısası, Tugas
Dan Fungsı,
Serta
Tata Kerja
Sekretarıat Daerah Kabupaten
Ogan
Komerıng Ilır
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud telah mendapat Persetujuan dari Gubernur Sumatera Selatan dengan Nomor : 061/0224/VI/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal persetujuan Klasifikasi UKPBJ dan Pembentukan UPT
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP 18 Tahun 2016; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perda No. 2 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 76 Tahun 2016 meliputi Ketentuan Bab III Susunan Organisasi Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 4 diubah dan Ketentuan Bab VI Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bagian Keempat Pasal 35, 36, 37, 38 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
Mengubah Peraturan Bupatı Ogan Komerıng Ilır Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Susunan Organısası, Tugas Dan Fungsı, Serta Tata Kerja Sekretarıat Daerah Kabupaten Ogan Komerıng Ilır
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/05/M.PAN/03/2008,tentang
Standar Audit Aparat Pengawasan Inetrn ,Visi,Misi,Tujuan Kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Organisasi,Tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat pengawasan Intern Pemerintah memilki landasan Yuridis,diperlukan Piagam Pengawasan Internal
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014;PP No 79 Tahun 2015;Pemendagri No 28 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/04/M.PAN/03/2008;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No 9 Tahun 2009;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009;Perda No 2 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Piagam Pengawasan Internal ,Maksud dan tujuan disusunya piagam pengawasan internal adalah memberikan Ladasan,Pedoman,dan batasan kewenangan,tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah.Tujuannya memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati,Memberikan deskripsi dan Ilustrasi,Menumbuhkembangkan Internalisasi nilai nilai budaya,Menciptakan Lingkungan Pengendalian yang Kondusif.Tujuan dan Sasaran,Ruang Lingkup Pengawasan Intern,Tangung jawab,Hubungan Kerja dan Koordinasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 13 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2011, sesuai ketentuan Pasal 160 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan selanjutnya dianggarkan dalam Raperda tentang Perubahan APBD; Perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 No. Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 37 Tahun 2006; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 01 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING I L IR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir serta untuk menunjang operasional dan produksi air pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2016; PERDA KAB. OKI No. 4 Tahun 2014; PERDA KAB. OKI No. 1 Tahun 2020; PERBUP KAB. OKI No. 10 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Pemberian Subsidi dan Pelaksanaan Pemberian Subsidi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
-
-
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka mendukung strategi nasional percepatan perumusan stunting guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi percepatan penurunan stunting di Kabupaten; bahwa pelaksanaan kegiatan penurunan manifestasi konsistensi Kabupaten stunting merupakan dari kesungguhan dan komitmen Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya kondisi gagal tumbuh kembang pada anak di bawah lima tahun yang dilaksanakan secara sinergi, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan; bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan dukungan teknis yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan; serta berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan mengingat Kabupaten Stunting Pemerintah melaksanakan Program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 Tahun 2012; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, sasaran, kegiatan, strategi pendekatan, tanggung jawab dan peran pemerintah kabupaten, dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam penurunan stunting, pembiayaan, rencana aksi daerah, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
40 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2022
penyediaan dan penyerahan-prasarana sarana utilitas-kawasan perumahan dan permukiman
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2022/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan yang dimaksud dan dalam rangka keberlanjutan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah Kabupaten, serta untuk mewujudkan tertib adminsitrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 28 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 26 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No 34/Permen/M/2006 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No 11/PERMEN/M/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009;
Dasar peraturan ini adalah penyedian dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Diatur mengenai ketentuan umum, tujuan dan prinsip, penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, proporsi lahan RTH pada perumahand an permukiman, kriteria prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan, wewenanga, tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, pembentukan tim verifikasi, pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, sanksi administratif dan teguran, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
