Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undangn Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Hornor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraruran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2018
Pertanggungiawaaban Pclaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
memuat
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Laporan Neraca;
f. Laporan Arus Kas ; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian Di KM 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Penutupan Lokalisasi Prostitusi Lembah Durian di Km
3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu
Kecamatan Tewch Tengah Kabupaten Barito Utara telah
dJtetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
31 Tahun 2018. sehubungan dengan perubahan jadwal penutupan
lokalisasi prostitusi Lembah Durian di Km 3,5 Jalan Negara
Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan Melayu Kecarnatan Teweh
Tengah Kabupaten Barito Utara, maka Peraturan Bupati perlu dilakukan
perubahan
UU No 8 tahun 1981; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2004; UU No 44 Tahun 2008; UU No 11 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 6 Tahun 2010; PP No 39 Tahun 2012; Perda Kab Barut No 2 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf f dalam Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi
Lembah Durian Di Km 3,5 Jalan Negara Muara Teweh-Puruk Cahu Kelurahan
Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 31) diubah
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Utara No. 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
a. Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan
b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dinyatakan dicabu dan tidak berlaku.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun
2018;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 12), di ubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 12), di ubah
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pcngendallan Menara Telekomunikasi telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barilo Utara Nomor 15 Tahun 2018
Beberapa ketentuan da\am Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tara Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor
15) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
Beberapa ketentuan da\am Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tara Cara Pemungutan Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor
15) diubah
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah RI. Untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Mendagri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-316-7A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan
dan pembiayaan PTS L di Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu menyusun pedoman kode klasifikasi kearsipan dilingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara
UU No 27 Tahun 1959; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 78 Tahun 2012; Permendagri No 1 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 31 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014; Perda Kab Barito Utara No 2 Tahun 2016; Perbup Kab Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KODE KLASIFIKASI;
BAB III PEMBINAAN;
BAB IV PEMBIAYAAN;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
80 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun
2019
Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai
berikut :
Bab I : pendahuluan;
Bab II : gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
Bab III : permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
Bab IV : tujuan dan Sasaran;
Bab V : strategi dan Arah Kebijakan;
Bab VI : rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
Bab VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
Bab VIII : penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2019.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Utara No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Perubahan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. dengan berlakunya
Peraturan
Presiden
Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
Undang--Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang--Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang--Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang--Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang--Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
33 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
11), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
33 Tahun 2018 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor
11), diubah
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan
pelaksanaan sistern
pemerintahan berbasis elektronik yang
tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur,
infrasruktur dan sistem informasi pemerintahan berbasis
elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara,
maka dipandang perlu adanya aturan dalam pengembangan
dan pelaksanaan dimaksud
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23
Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2015
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUJUAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN;
BAB III TAHAPAN PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB IV PELAKSANAAN PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRO NIK;
BAB V KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA;
BAB VI PEMELIHARAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN;
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2019.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
