Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016.
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan atas pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangan-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tata cara pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa (ADD) setiap desa di tetapkan dengan peraturan bupati;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015;
Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Rencana Kegiatan Dan Tata Cara Evaluasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Utara tentang Pedoman Teknis Rencana Kegiatan dan Tata Cara Evaluasi Rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP RENCANA KEGIATAN DAN EVALUASI;
BAB IV
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016
pemberian Tambahan penghasilan pegawai NEGERI SIPIL
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2016/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai serta meningkatkan kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasrkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2016
ahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya; b. bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; dst
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG; PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG; PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG; TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG); PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016.
112 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 2 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa.
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa di Kabupaten Barito Utara, perlu adanya
pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK;
BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN;
BAB IV
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA;
BAB V
PENGADAAN BAHAN, JUMLAH, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT
SUARA, KOTAK SUARA, KELENGKAPAN PERALATAN LAIN SERTA
PENDISTRIBUSIANNYA;
BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA;
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2016.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 46 Tahun 2016
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentan Dana Desa yang Bersumber dari Anggara Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber darI Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dipandang perlu menetapkan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
BAB III
PENYALURAN DANA DESA;
BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA;
BAB V
PELAPORAN DANA DESA;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
KETENTUAN UMUM;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara serta menjamin keterkaitan dan konsisten anatar perencanaan, penganggaran dan pengawasanantara pusat dan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perlu diatur tahap dan jadwal proses penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01
Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun
2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
TAHAPAN DAN PENYUSUNAN APBD;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantu Utara Nomor 3 Tahun 2010;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 43 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor..Tahun 2016 tentang Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Barito Utara ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 32 Tahun 2016
PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2016/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksa badan pemeriksa keuangan republik indonesia, badan pengawasan keuangan dan pembangunan, inspektorat provinsi kalimantan tengah dan inspektorat kabupaten barito utara pada pemerintah kabupaten barito utara.
ABSTRAK:
bahwa berdasrkan ketetapan pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pememriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksa dengan tujuan tertentu, di sampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
SISTEMATIKA;
BAB V
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2016.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
