Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, profesional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Barito Utara dengan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
a. Kedudukan dan susunan organisasi;
b. Tugas dan fungsi;
c. Kelompok jabatan;
d. UPT;
e. Kepegawaian dan eselon;
f. Tata kerja; dan
g. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan
sebagaimana dimaksud perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3),
diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 3),
diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tahapan Dan Jadwal Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tercapainya sinergitas kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara serta menjamin keterkaitan dan konsisten anatar perencanaan, penganggaran dan pengawasanantara pusat dan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, perlu diatur tahap dan jadwal proses penyusunan APBD Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01
Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3
Tahun 2008;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun
2014;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
TUJUAN;
BAB III
TAHAPAN DAN PENYUSUNAN APBD;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2016.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Barito Utara Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah, diperlukan biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan / pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimilikinya dapat didaftarkan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-316-7A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017;
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara Nomor 02/KEP.62.05/PTSL/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Persyaratan Pendaftaran Kegiatan PTSL;
4. Pembiayaan Pelaksanaan PTSL;
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah RI. Untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di kabupaten Barito Utara.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018; Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018; Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN, Mendagri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-316-7A tahun 2017 dan Nomor 34 tahun 2017
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk pelaksanaan
dan pembiayaan PTS L di Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan sebagaimana
dimaksud perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 1), diubah
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Bantu Utara Nomor 3 Tahun 2010;
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2016.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana alokasi dana desa setiap desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.
1. Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 30 Tahun 2019
PERBUP Kab. Barito Utara No. 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI;
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka
a. Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan
b. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara dinyatakan dicabu dan tidak berlaku.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, profesional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara dengan menetapkan kembali Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata;
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
a. Kedudukan dan susunan organisasi;
b. Tugas dan fungsi;
c. Kelompok jabatan;
d. UPT;
e. Kepegawaian dan eselon;
f. Tata kerja; dan
g. Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
