Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi penggunaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, maka perlu adanya Pedoman Pertanggungjawaban dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak Kendaraan Dinas dan/atau Mesin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Perda Kab Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBERIAN BBM;
BAB III KONDISI FISIK;
BAB IV PENGANGGARAN;
BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN MEKANISME PEMBAYARAN;
BAB V PENGENDALIAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan dengan peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016;
b. Bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada
huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan
perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahunn 2010; Peraturan daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nommor 9 Tahun 2016 tentanv Pelakssanaan Perjalanan ADinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara ( Berita Dalam Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) diubah.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017
PERBUP Kab. Barito Utara No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
a. Bahwa Organisaasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016;
b. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu dilakukan perubahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito
Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahunn 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 51 Tahun 2017
pajak dan retribusi daerah, perizinan pelayanan publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2017/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Proyek Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Izin Trayek telah diatur dalam peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
b. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif Izin
Proyek sebagaimana dimaksud pada huruf a, periu ditinjau
kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Trayek pada
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008;
Tarif Retribusi Izin Trayek, sebagaimana Diatur dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Taun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Di Pelabuhan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito Utara, maka Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan,
Retribusi Terminal dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
dimaksud perlu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangah sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu; menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah di Pelabuhan, Retribusi Terminal dan
Retribusi Pelayanan Kepelabahanan padaPeraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Unndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 9 Tahun 2011;
Beberapa Ketentuan Besaran tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Ketentuan besaran tarif reuibusi Terminal piran U diubah,sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam I yan.g merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
a. Bahwa Tarif Retribusi Pegujian Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
b. Bahwa untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah
Kabupaten Barito Utara dari sektor Retribusi Daerah, Serta
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Kabupaten Barito utara, maka Tarif
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perJu ditinjau kembali;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor pada Peraturan ; Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Unndang noommor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nommor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah noomor 6 Tahun 2005;
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupate Barito Utara Nomor 4) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara yang efesien, efektif, trasparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel perlu diatur mengenai kode etik penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Taahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA;
BAB III
KODE ETIK;
BAB IV
KOMITE ETIK;
BAB V
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN;
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 46 Tahun 2017
Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentanf Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyambut bahwa penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintahan Pusat /Daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar Akutansi Pemerintahan (SAP).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Berito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati BArito Utara Nomor 47 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
OBJEK AMORTISASI;
BAB III
NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASIKAN;
BAB IV
MASA MANFAAT;
BAB V
METODE AMORTISASI;
BAB VI
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN;
BAB VII
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 45 Tahun 2017
rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintahan desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD. 2016/45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengaj Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA;
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
29 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara No. 42 Tahun 2017
uraian tugas jabatan staf ahli bupati barito utara
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2017/42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Dan Uraian Jabatan Staf Ahli Bupati Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa sehubung dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, dipandang perlu menetapkan Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Staf Ahli Bupati BArito Utara.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS;
BAB III
TATA KERJA;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Staf Ahli bupati Bariro Utara (Berita Daerah Kabupan barito Utara Tahun 2009 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
