Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 448 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perbupno.13tahun2022.pdf

bagian hasil pajak-retribusi daerah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81, 95, 96, dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pemberian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana dan juga kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perbupno.12tahun2022.pdf

ALOKASI DANA pekon

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, 95, 96, dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Pekon Kepada Pekon Tahun Anggaran 2022.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon dan Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Pekon. Adapun maksud ditetapkannya peraturan bupati ini yakni Pemberian Alokasi Dana Pekon merupakan wujud dari pemenuhan hak Pekon untuk menyelenggarakan Otonomi Pekon dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan Pekon, Memberikan pedoman dan landasan hukurn kepada Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Alokasi Dana Pekon dalam APBD setiap tahun anggaran, juga memberikan pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Pekon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Pekon.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 11 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Standar Belanja Di Pekon

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 11 Tahun 2022.pdf

PEDOMAN STANDAR BELANJA DI PEKON

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Belanja Di Pekon

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon), maka perlu adanya standar belanja sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon); b. bahwa database Aplikasi Siskeudes 2022 dan Aplikasi Siskeudes rilis 2.0.4 telah disampaikan oleh Kernenterian Dalam Negen kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam rangka update aplikasi tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Belanja di Pekon.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 01 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 111 Tahun 2014, PermenDesDTT No 1 Tahun 2015, PermenDesDTT No 2 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 84 Tahun 2015, Permendagri No 1 Tahun 2016, PermenDesDTT No 2 Tahun 2016, PermenDesDTT No 13 Tahun 2020, Permenkeu No 190/PMK.7/2021 Tahun 2021, PerKaLPBJ No 157 Tahun 2018, Perda Kab Tanggamus No 7 Tahun 2015, Perbup Tanggamus No 32 Tahun 2015
Peraturan Bupatu Tanggamus Tentang Pedoman Standar Belanja Pekon

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2022.
Halaman : 54

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

perbupno.10tahun2022.pdf

pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Tanggarnus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Maksud dari peraturan bupati ini adalah pedoman dalam rangka kebijakan penggunaan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD Batin Mangunan. Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah: Memaksimalkan nilai layanan Rumah Sakit Umum dengan cara yang disetujui, akuntabilitas,tanggung jawab dan independensi agar pelayanan rumah sakit memiliki daya saing yang kuat; Memberikan layan an umum yang lebih efektif, transparan, bertanggung jawab dan professional; Meningkatkan kontribusi Rumah Sakit dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung

Download file:

perbupno.8tahun2022.pdf

badan layanan umum daerah-rsud

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunan

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 26 tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun2009 Tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Penelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nornor 109/ PMK.05/2007 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus.
BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. BLUD merupakan pelayanan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung
26

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah CPNSD, Dokter Spesialis Wajib Kerja Dokter Spesialis,Dokter Paruh Waktu, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Pantologi, Dokter THT dan Dokter Intership Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No. 7 Tahun 2022 t... Paruh Waktu.....pdf

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD), CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD), DOKTER SPESIALIS WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS,DOKTER PARUH WAKTU,DOKTER SPESIALIS ANASTESI,DOKTER PANTOLOGI, DOKTER THT DAN DOKTER INTERSHIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2022

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah CPNSD, Dokter Spesialis Wajib Kerja Dokter Spesialis,Dokter Paruh Waktu, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Pantologi, Dokter THT dan Dokter Intership Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera dilingkungan Pemerintah Daerah; bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900 /4296/ Keuda, tanggal 9 Maret 2022, hal: Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022, persetujuan Tambahan Penghasilan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah daerah dan seluruh proses dalam Pemberian TPP kepada ASN harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 12 Tahun 2008; PermenPAN No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Perda Tanggamus No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), Dokter Spesialis Wajib Kerja Dokter Spesialis,Dokter Paruh Waktu, Dokter Spesialis Anastesi, Dokter Pantologi, Dokter THT dan Dokter Intership Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
28 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

perbupno.6tahun2022.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

ABSTRAK:

a. bahwa Taman Wisata Muara Indah adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya sinergitas antara elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaannya; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah, dalam rangka pengembangan pengelolaan pariwisata muara indah dipandang perlu di lakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;
Pasal 18(6) UUD 1945, UU No 2 Th 1997, UU No 10 Th 2009, UU No 32 Th 2009, UU No 11 Th 2010, UU No 12 Th 2011, UU No 6 Th 2014, UU No 23 Th 2014, PP No 43 Th 2014, PP No 18 Th 2016, PP No 12 Th 2017, PP No 12 Th 2019, Perpres No 63 Th 2014, Permenbudpar No PM.04/UM.00l/MKP/2008, Permendagri No 80 Th 2015, Permenpar No 14 Th 2016, Permendagri No 77 Th 2020, Perda No 6 Th 2012, Perda Prov Lampung No 6 Th 2014, Perda Kab Tanggamus No 1 Th 2008, Perda Kab Tanggamus No 16 Th 2011, Perda Kab Tanggamus No 18 Th 2012, Perda Kab Tanggamus No 12 Th 2013, Perda Kab Tanggamus No 13 Th 2013, Perda No 2 Th 2016, Perda No 6 Th 2016, Perda Kab Tanggamus No 8 Th 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA MUARA INDAH

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Download file:

perbupno.5tahun2022.pdf

Retribusi

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

bahwa untuk mempermudah dalam penginventarisan data dan pembukuan terkait retribusi daerah, maka dianggap perlu adanya penjelasan baik berupa bentuk atau format bukti penarikan berdasarkan objek dan mekanisme penarikan retribusi daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengelola Daerah Tempat Wisata membuat permohonan secara tertulis jumlah kebutuhan tiket/karcis Retribusi kepada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/Iunas. Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan. Penerimaan dan Penyetoran dilakukan oleh bendahara OPD terhadap penerimaan yang bersumber dari Retribusi Tempat Rekreasidan olah raga dapat dilakukan secara NonTunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Mengubah ketentuan pada Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
20

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

Download file:

perbupno.4tahun2022ttgpet...tiankepalapekon1.pdf

pemilihan pengangkatan pemberhentian kepala pekon

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 14 ayat (9), Pasal 17 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 41, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 61 huruf i Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Badan Hippun Pemekonan; Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon.
Peraturan ini mengatur mengenai : Ketentuan umum, Interval waktu, Tata cara pemilihan kepala pekon serentak dan pemilihan kepala pekon antar waktu, Pemilihan kepala pekon serentak dalam kondisi bencana non alam, Ketentuan Penutup. Pemilihan kepala Pekon serentak adalah pemilihan kepala Pekon yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang di Kabupaten Tanggamus. Adapaun Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Serentak, Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Pekon Antar Waktu Melalui Musyawarah Pekon dan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih serta pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara dan kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya telah tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon
35

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perbup No. 3 Tahun 2022 t...emkab. Tanggamus.pdf

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3,

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

ABSTRAK:

Dalam rangka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 910/ 1867 /SJ tahun 2020 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transpransi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, dipandang perlu dilakukan percepatan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus percepatan implementasi transaksi non tunai di Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan berdasarkan lnstruksi Bupati Tanggamus Nomor: 13/43/08/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektifitas pelaksanaan pembayaran transaksi non tunai dalam pendapatan dan belanja daerah dipandang perlu diatur dalam Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Tanggamus No. 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.
11 hlmn

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT