Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2015/No.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14) tanggal 3 Juni 2015, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang ..... -38- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang ..... -39- 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan ..... -40- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 19. Peraturan ..... -41- 19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008; 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan; 23. Peraturan ..... -42- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari Pemerintah; 25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran; 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.02/2013 tentang Besaran Persentase Dana Operasional Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; 28. Peraturan ..... -43- 28. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta; 29. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; 30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; 31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah. Pasal 2 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. Pasal 3 Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 ..... -45- Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2015.
11

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2013/No.45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu segera dilaksanakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat; 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawalan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Bebas dari KorupsI, Kolusi dan Nepotlsme (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umsan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741); 10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan^ Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013);
[Menetapkan: PERATURAN BUPATl TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten luwu pasal 2 |(1) Menunjuk Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan menyusun daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Formasi jabatan yang tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan menyampalkan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Hasil proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang berwenang untuk diproses pengangkatannya sebagai pejabat defenitif. pasal 3 Menugaskan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu untuk berkcordinasi dengan unft kerja terkait menyusun rincian tugas pokok dan fungsi untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pasal 4 Peraturan Bupati in! mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini fdengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
3

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2014/No.02, TLD No. 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan pihak manapun wajib menyelesaikan kerugian daerah yang ditimbulkan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tentang tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 6. Inspektorat Kabupaten Luwu selanjutnya disebut Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengawasan Fungsional. 7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Luwu. 8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang merugikan daerah, yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adlah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian. 10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan Keuangan dan Barang Daerah. 11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 12. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang khartal dan uang giral. 13. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 14. Surat Berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis. 15. Barang Daerah adalah bagian kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 16. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk. 17. Kerugian Daerah adalah kekurangan perbendaharaan uang, surat berharga dan barang daerah yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah. 19. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi : a. Pegawai Negeri; b. Tenaga Kontrak dan atau PTT; c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah). 20. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syaratyang ditentukan dalam peraturan perundnag-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku. 21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. 22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyataka sesuatu hal atau peristiwa yang sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. 23. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara; 24. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya; 25. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsunganya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya; 26. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 27. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarka peraturan perundang-undangan yang berlaku. 28. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya. 29. Banding adalah upaya Bendahara dan/atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya dan atau pihak manapun yang mencari keadilan kepada Bupati karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan. 30. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan atau pihak manapun dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah. 31. Pembebanan adalah penetapan jumlah Kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Bendahara dan atau Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat lainnya/pihak manapun yang terbukti menimbulkan kerugian daerah. 32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak ditandatangani. 33. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemberian Kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah. 34. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemreiksa Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 35. Asuransi Barang Daerah adalah Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 36. Majelis Pertimbangan TP-TGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah meliputi : a. Subjek dan Objek; b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan; c. Penyelesaian Kerugian Daerah; d. Kadaluarsa; e. Penghapusan dan Penghentian; f. Penyetoran; g. Pelaporan; h. Majelis Pertimbangan; dan i. Sanksi. BAB III SUBJEK DAN OBJEK Bagian Pertama Subjek Pasal 3 Subjek kerugian daerah dibedakan berdasarkan : A. Pelaku : 1. Bendahara yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya : a) Tidak melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran uang atau barang; b) Membayar atau mengeluarkan uang dan atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau secara tidak sah; c) Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang; d) Menerima dan menyimpan uang palsu; e) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; f) Penyelewengan dan penggelapan; g) Pertangungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan; h) Penyelahgunaan wewenang atau jabatan; i) Tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabnya; j) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan keuangan Negara/Daerah. 2. Pegawai bukan Bendahara dan Pejabat lainnya yang melakukan perbuatan : a) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; b) Penyelewengan dan penggelapan; c) Penyalahgunaan ......... -14- c) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan; d) Pencurian dan penipuan; e) Merusak dan menghilangkan barang daerah; f) Meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; g) Meninggalkan tugas belajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan; h) Perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah. 3. pihak manapun, melakukan perbuatan : a) tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi); b) penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; c) penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah. B. Ditinjau dari sebab berupa : 1. Perbuatan manusia karena : a) Kesengajaan; b) Kelalaian; c) Diluar kemanpuan si pelaku. 2. Kejadian alam, berupa : a) Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; b) Proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengerut dan dimakan rayap. C. Ditinjau dari waktu, yaitu mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; D. Ditinjau dari tempat kejadian, yaitu Kerugian Daerah yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, BUMD dan tempat lainnya. Bagian Kedua Subjek Pasal 4 Objek Kerugian Daerah meliputi : a. Uang; b. Surat Berharga; c. Barang (termasuk yang diasuransikan). BAB IV INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN Bagian Pertama Informasi Pasal 5 Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari : a. Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; b. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional; c. Laporan Kepala SKPD; dan d. Perhitungan Ex Officio. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 6 (1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan ....... -16- melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK-RI paling lambat 7 (Tujuh) Hari kerja setelah diketahui. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (Tujuh) Hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin. Bagian Ketiga Pemeriksaan Pasal 7 (1) Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti. (2) Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Aparat Pengawas Fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian daerah. BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Pertama Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Paragraf 1 Upaya Damai Pasal 8 (1) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara/AhliWaris/Pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam keadaan terpaksa bendahara yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran, selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kepemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual yang ditandatangani di atas materai 6.000. (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. (5) Apabila Bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (2), maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan; (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Paragraf 2 ......... -18- Paragraf 2 Tuntutan Perbendaharaan Biasa Pasal 9 (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati. (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila Ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut. (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa Pegawai atau Atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urusan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya. Pasal 10 (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan : a. Identitas pelaku; b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti; c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. Tenggang waktu 14 (Empat Belas) Hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri. (2) Apabila Bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa Ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Surat Keputusan Pembebanan. (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Bupati pada ayat (2) Pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, Ia dapat mengajukan permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan. Pasal 11 (1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan kekurangan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (Dua) Tahun. (2) Keputusan pembebanan tersebut pada ayat (1) tetap dilaksanakan meskipun yang bersangkutan naik banding. (3) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan. Paragraf 3 ....... -20- Paragraf 3 Tuntutan Perbendaharaan Khusus Pasal 12 Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah : a. Buku Kas dan semua buku Bendaharawan diberi garis penutup; b. Semua Uang, Surat dan Barang Berharga, Surat-surat Bukti maupun Buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari Besi dan disegel. Khusus untuk Bendaharawan Barang; c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu dalam hal Bendaharawan berada dibawah pengampunan serta Pejabat Pemerintah Daerah. Pasal 13 (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk Pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio. (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksamplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam waktu 14 (Empat Belas) Hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu. (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Pasal 14 Tata cara Tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap Ahli Waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa. Paragraf 4 Pencatatan Pasal 15 (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati meminta kepada BPK-RI untuk meneribtkan Surat Keputusan Pencatatan. (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan. (3) Terhadap .......... -22- (3) Terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya atau Pihak Manapun Paragraf 1 Upaya Damai Pasal 16 (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau Ahli Waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran. (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilanya cukup. (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan : a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikian yang sah serta Surat Kuasa Menjual. (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4) tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan; (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan. Paragraf 2 Tuntutan Ganti Rugi Biasa Pasal 17 (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Aparat Pengawasan terhadap Pegawai yang bersangkutan. (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya. (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan. Pasal 18 Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan. Pasal 19 (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan: a. Identitas pelaku; b. Jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti; c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (Empat Belas) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan. (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (Empat Belas) Hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi. (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Pegawai yang bersangkutan. (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara : a. Memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan; b. Memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 2 (Dua) Tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan c. Apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa. (5) Permohonan banding kepada Pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan. (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali. (7) Keputusan Tingkat Banding dari Pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan. Paragraf 3 Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Pasal 20 (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (Empat) dan roda 2 (Dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup. (3) Penggantian ......... -26- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (Dua) Tahun apabila disertai dengan barang jaminan yang nilanya cukup. (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan secara tertulis ke DPRD. (6) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pencatatan Pasal 21 (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris, atau ada Ahli Waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis. (2) Bagi Pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh Pegawai yang bersangkutan. (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya. BAB VI KADALUWARSA Pasal 22 (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (Lima) Tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (Delapan) Tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. (2) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan. (3) Tanggungjawab Pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (Tiga) Tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan ...... -28- menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. BAB VII PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN Pasal 23 (1) Dalam hal Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/yang memperoleh hak /ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya; (3) Dalam hal bendahara, Pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati. (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRD. BAB VIII PENYETORAN Pasal 24 (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai atau angsuran, baik Kerugian Daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui Kas Umum Daerah. (2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. (3) Penyetoran Kerugian Daerah yang bersal dari Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, setelah diterima Kas Umum Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/BLUD yang bersangkutan. BAB IX PELAPORAN Pasal 25 Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati dan DPRD. BAB X ......... -30- BAB X MAJELIS PERTIMBANGAN Pasal 26 (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan TP-TGR. (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari : a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua; b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua; c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, selaku Sekretaris; d. Asisten Administrasi Umum dan Bina Aparatur, selaku Anggota; e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, selaku Anggota; f. Kabag Hukum Setda, selaku Anggota; g. Sekretaris DPKD, selaku Anggota. h. Pejabat lainnya yang terkait sesuai dengan kebutuhan. (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati. (4) Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud apada ayat (2) sebagai berikut: a. Mengumpulkan, manatausahakan, menganalisis serta mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima; b. Memproses dan melaksanakan penyelesaian TP-TGR; c. Memberikan saran/pertimbangan TP-TGR kepada Bupati atas setiap kasus yang menyangkut TP-TGR; dan d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Administrasi Keuangan Daerah. (5) Majelis dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biaya dibebankan pada APBD. BAB XI SANKSI Pasal 27 (1) Setiap Pejabat Negara/Daerah dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara atau daerah dikenai sanksi pidana, sanksi administrasi dan ganti kerugian. (2) setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelaliaan seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. (3) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (4) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap PNS biukan bendahara ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (5) Setelah Bupati menerima laporan tentang kekurangan kerugian daerah dari Pejabat Pengawas Fungsional dan oleh Majelis Pertimbangan dilakukan penelitian tentang kebenaran adanya kerugian daerah, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XII ......... -32- BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 (1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata. (2) Apabila kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati dapat menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Putusan Pengadilan tidak menggugurkan hak tagih dari Pemerintah Daerah terhadap Pelaku atau Penanggung Jawab Kerugian Daerah. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur tentang TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Luwu dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2014.
47

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 50 TAHUN 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2014/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai dukungan terhadap program nasional melalui penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional yang dimulai sejak 1 Januari 2014, maka perlu untuk mengalokasikan dan menyesuaikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014; b. bahwa dalam rangka penerimaan pendapatan dan pengalokasian belanja pelayanan kesehatan program BPJS, maka perlu dilakukan perubahan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pelaksanaannya perlu dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap DPA Pendapatan dan DPA Belanja Langsung Dinas Kesehatan, yang ditetapkan dengan Peratiuan Bupati Luwu.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437i'sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona l0. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan u'mum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Ne^ra Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4577); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peramran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 4741); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahim 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 23. Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2014; 24. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Nomor 4/DPRD/IV/2014 tentang Persetujuan Atas Pergeseran Anggaran Dinas KesehatanKabupaten Luwu Tahun Anggaran 2014.
PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 50 TAHUN 2013 TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1 Menambah jumlah Anggaran Pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu pada Rekening Retribusi Pelayanan Kesehatansebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. pasal 2 Menambah jumlah Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Liiwu dengan menambahkan Belanja Langsung pada kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan bupati ini. pasal 3 Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tanggal 31Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agarsemua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
5

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2014/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2) tanggal 25 Juni 2014, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 6. Undang-Undang .......... -42- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembarang Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 11. Undang-Undang .......... -43- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 16. Peraturan Pemerintah ....... -44- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian terhadap Bendahara; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 22. Peraturan .......... -45- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu.
M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH. Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah. Pasal 2 Menunjuk Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini. Peraturan ........ -46- Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2014.
5

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/No.86

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 35) Tanggal 18 Juli 2017, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan .... -17- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ...... -18- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan ..... -19- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Pasal 1 Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 2 Menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan Instansi terkait. Pasal 3 ...... -21- Pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
7

STANDAR BIAYA KHUSUS PENERAPAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TAHUN 2012

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2012/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Tahun 2012

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 (2) Peraturan Pemeritah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Standar Blaya Khusus Penerapan e-KTP Pada DInas Kependudukan dan Catatan SIpll Kabupaten Luwu Tahun 2012; b. bahwa penetapan Standar Blaya Khusus Penerapan e-KTP memuat komponen-komponen substansi blaya keglatan secara jelas digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Keglatan Anggaran DInas Kependudukan danCatatan SIpll Kabupaten Luwu mellputi AlokasI Belanja Langsung untuk penyelenggaraan pelayanan yang berslfat komperensif; c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan BupatI tentang Standar Blaya Khusus Penerapan e-KTP Pada DInas Kependudukan dan Catatan SIpll Kabupaten luwu tahun 2012.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah TIngkat II dl Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1882) 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 7. undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. 8. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. 9. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang peleporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah 11. peraturan mentri kdalam degeri nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2012 12. peraturan menteri keuangan nomor 84/pmk.02/2011 tentang standar biaya tahun anggaran 2012 13. peraturan daerah kabupaten luwu nomor 15 tahun 2007 tentang pokok-pokok pengololaan keuangan daerah. 14. peraturan daerah kabupaten luwu nomor 3 tahun 2008 tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten luwu. 15. peraturan daerah kabupeten luwu nomomr4 tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daraeh kabupaten luwu.
BAB 1 KETENTUAN UMUM pasal 1 dalam Peraturan Bupati inl yang dimaksudkan dengan : 1. . Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai penyelengara pemeritah daerah 3. pemerintah daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daeraah dan dprd menurut asas dan prinsip negara kesatuan indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undanag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 4. Bupati adalah Bupati Luwu. 5.DInas adalah DInas Kependudukan dan Catatn SIpil Kabupaten Luwu. 6. . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dislngkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keglatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 8. Rencana Kerja An&garan SKPD yang selanjutnya dislngkat RKA-SKPD adalah dokumen l^rencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan keglatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. pasal 2 standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP adalah Satuan Biaya yang merupakan batas palingnggi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. pasal 3 dalam menyusun Standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil berkewajiban dan ±)ertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan, dengan hal-hal sebagai berikut: 1.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 2. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi kependudukan 3. pengpturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 4. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 5. pelaksanaan* kegiatan pelayanan rnasyarakat di bidang Administrasi Kependudukan: 6. p^enugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; 7. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten; 8. dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. pasal 4 standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP diberikan setiap bulan kepada Pegawai sebagaimana Imaksud pada Pa^l 3 yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu. pasal 5 besarnya Standar Biaya Khusus Penerapan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan )sipil Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu sebesar Rp. 1.760.000/bulan,- 2.Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Luwu sebesar Rp. 1.000.000/bulan,- 3. Para Kepala Bidang sebesar Rp. 962.500ybulan,- 4.Para Kepala Seksi sebesar Rp. 550.000/bulan,- 5. StafGolongan III sebesar Rp. 450.000/bulan,- 6. StafGolongan II sebesar Rp. 350.000/bulan,- 7. Staf Golongan I sebesar Rp. 300.000/bulan,- 8.. Non PNS atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) a. Petugas Operator Komputer sebesar Rp. 600.000/bulan,- b. Veiifikasi dan Scan Sidik Jari sebesar Rp. 550.000/bulan,- BAB IIKETENTUAN PENUTUP pasal 6 peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2012.
4

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2013

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, perlu menetapkan tata cara pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82); b. Mengingat J 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelcnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 5. Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah adalah Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalsiman serta laut wilayah kabupaten. 8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 9. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang teijadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Wajib Pajak adalah oremg pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 11.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu , saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. 12. Petugas penilai Pajak PBB Perdesaan dan perkotaan adalah Staf atau pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan. 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan PBB Perdesaan dan perkotaan yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang. 15.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar danpada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. 16. Surat Tagihan Pajak Daerah PBB Perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB Perdesaan dan perkotaan adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. P®®criksaan PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan mencocokkan kelengkapan persyaratan atas pengajuan pengurangan/keberatan PBB Perdesaan dan perkotaan. 18. Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SPPT dengan data yang ada pada Dinas pengelolaan keuangan daerah dan di lapangan bila diperlukan. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup pemeriksaan dan penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, sebagai berikut: a. Kegiatan Pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan dilakukan atas: 1. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pengurangan sanksi admmistrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. kelengkapan persyaratan untuk pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 5. Kelengkapan persyaratan untuk pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD dan STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan. b. Kegiatan Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan, meliputi: 1. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan keberatan atas SPPT dan SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 2. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daereih terhadap pengajuan pengurangan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 3. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembatalan atas SPPT, SKPD PBB dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 4. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pengurangan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan; 5. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan penghapusan sanksi administrasi atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, SKPDKB PBB Perdesaan dan perkotaan dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. 6. pencocokkan data yang diberikan oleh Wajib Pajak dengan basis date yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah terhadap pengajuan pembetulan atas SPPT, SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan, dan STPD PBB Perdesaan dan perkotaan. BAB III PEMERIKSAAN Pasal 3 (1) Setiap kegiatan pemeriksaan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dim^sud dalam Pasal 2 angka 1, menggunakan Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sesuai dengan pengajuan yang diberikan oleh Wajib Pajak. (2) Lembar Pemeriksaan Persyaratan PBB Perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersusun dalam format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1Peraturan Bupati ini. BAB IV PENELITIAN Pasal 4 ! Penelitian PBB Perdesaan dan perkotaan merupakan kegiatan I mjsncocokkan antara data yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan basic I data yang dimiliki oleh Dinas pengelolaan keuangan daerah. Pasal 5 (1) Setiap kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas pengelolaan keuangan daerah. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. (3) Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari keija setelah diterimanya hasil pemeriksaan atas PBB Perdesaan dan perkotaan. Pasal 6 Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), masih dapat diterbitkan : a. SKPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB Perdesaan dan perkotaan terutang kurang bayar atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; b. SKPDLB PBB Perdesaan dan perkotaan apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata terdapat kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar. c. STPD PBB Perdesaan dan perkotaan apabila pajak yang terutang tidak dibayar atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
13

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2016/No.08, TLD. No. 29

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Luwu memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; b. bahwa .... -2- b. bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang ...... -3- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 7. Undang-Undang ..... -4- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988); 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang ...... -5- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 14. Peraturan ..... -6- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 19. Peraturan ..... -7- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Daerah. 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulan Bencana; 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulan Bencana Daerah; 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan ..... -9- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. 7. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu. 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 9. Bencana .... -10- 9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. 11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 12. Penyelenggaraan ..... -11- 12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. 13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana. 14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat. 15. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 16. Kesiapsiagaan ..... -12- 16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 20. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 21. Pemulihan ..... -13- 21. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi. 22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. 23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 24. Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. 25. Bantuan ..... -14- 25. Bantuan Tanggap Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 26. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah status yang diterapkan untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit yang ditandai dengan kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 27. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana. 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB II ..... -15- BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian budaya dan lingkungan hidup; h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan i. partisipasi. (2) Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: a. pengurangan resiko; b. cepat dan tepat; c. prioritas; d. koordinasi dan keterpaduan; e. berdayaguna dan berhasilguna; f. transparansi dan akuntabilitas; g. kepentingan umum; h. proporsionalitas; i. profesionalitas ...... -16- i. profesionalitas; j. kemitraan; k. pemberdayaan; l. nondiskriminasi; dan m. nonproletisi; n. kemandirian; o. kearifan lokal; p. membangun kembali kearah yang lebih baik; dan q. berkelanjutan. Pasal 3 Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu : a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dan menghargai budaya lokal; d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; f. meminimalisasi dampak bencana; g. menciptakan ..... -17- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan h. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah adalah Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD. (3) Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan. Pasal 5 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana melalui program pembangunan; b. perlindungan ...... -18- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Pasal 6 (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: : a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah; b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; c. menetapkan status dan tingkatan bencana daerah; d. pelaksanaan ..... -19- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota; e. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; f. perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan Sumber Daya Alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang. (2) Penetapan status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi: a. jumlah korban; b. kerugian harta benda; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Pasal 7 .... -20- Pasal 7 Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IV PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan berdasarkan 4 (Empat) Aspek, meliputi : a. sosial ekonomi dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah. Pasal 9 ..... -21- Pasal 9 (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat: a. melakukan kerjasama dengan daerah lain; b. menetapkan status darurat bencana dan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau c. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap Orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap Orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10 Penyelenggaraan penanggulangan bencana atas 3 (Tiga) Tahap meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat;dan c. pasca bencana. Bagian Kedua .... -22- Bagian Kedua Prabencana Pasal 11 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, meliputi : a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana Pasal 12 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengenalan dan pemantauan peringatan dini; c. pengurangan risiko bencana; d. pencegahan; e. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; f. persyaratan analisis risiko bencana; g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah; h. pendidikan ..... -23- h. pendidikan dan pelatihan; dan i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. Pasal 13 (1) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran. (2) Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan ..... -24- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. (3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB. (4) Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (Dua) Tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. (5) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 14 (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. (2) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. sistim peringatan dini; b. pengenalan ...... -25- b. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; c. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; d. pengembangan budaya sadar bencana; e. pembinaan komitmen terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan f. penerapan upaya-upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana. Pasal 15 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. pemantauan terhadap : 1. penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam; 2. penggunaan teknologi tinggi; c. pengawasan ..... -26- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan d. penguatan ketahanan sosial masyarakat. (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pasal 16 Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, keterpaduan dan sinkronisasi dengan memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan Daerah. Pasal 17 (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. (2) Persyaratan ..... -27- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi. (3) Analisis risiko bencana disusun berdasarkan persyaratan analisis resiko bencana melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. (4) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana, (5) BPBD sesuai dengan kewenangannya, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis resiko bencana. Pasal 18 (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pengendalian .... -28- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. (3) Dalam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat peta rawan bencana untuk diinformasikan kepada masyarakat di Daerah rawan bencana. (4) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan. Pasal 19 (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran, keperdulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk ..... -29- bentuk pendidikan formal, non formal dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Pasal 20 (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i, merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana. (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh BNPB. Paragraf 2 Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Pasal 21 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana. Pasal 22 .... -30- Pasal 22 (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan; b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini (early warning system); c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar; d. penyiapan Personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap; e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan di Tempat-Tempat rawan bencana; f. penginventarisasian wilayah rawan bencana dan lokasi aman untuk mengevakuasi pengungsi serta jalur evakuasi aman; g. penyuluhan, pelatihan, gladi dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat; i. penyiapan lokasi evakuasi; dan j. penyusunan dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana. Pasal 23 ...... -31- Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana umum dan khusus dalam penanggulangan bencana di daerah dalam upaya mencegah, mengatasi dan menanggulangi terjadinya bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana dan prasarana umum meliputi: a. peralatan peringatan dini (early warning system) sesuai kondisi dan kemampuan Daerah; b. posko bencana beserta peralatan pendukung seperti peta lokasi bencana, alat komunikasi, tenda darurat, genset (alat penerangan), kantong mayat dan lain-lain; c. kendaraan operasional sesuai dengan kondisi daerah; d. peta rawan bencana; e. rute dan lokasi evakuasi pengungsi; f. prosedur tetap penanggulangan bencana; g. dapur umum berikut kelengkapan logistik; h. pos kesehatan dengan tenaga medis dan obat-obatan; i. tenda-tenda darurat untuk penampungan dan evakuasi pengungsi, penyiapan velbed serta penyiapan tandu dan alat perlengkapan lainnya; j. sarana ..... -32- j. sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi, dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk Laki-Laki dan Perempuan; k. peralatan pendataan bagi korban jiwa akibat bencana (meninggal dan luka-luka, pengungsi, bangunan masyarakat, pemerintah dan swasta); dan l. Lokasi sementara Pengungsi. (3) Sarana dan prasarana khusus meliputi : a. media center sebagai pusat informasi yang mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat; b. juru bicara resmi/penghubung yang bertugas menginformasikan kejadian bencana kepada Instansi yang memerlukan di Pusat maupun di Daerah, media massa dan masyarakat; c. rumah sakit lapangan beserta dukungan alat kelengkapan kesehatan; d. trauma center oleh Pemerintah Daerah ataupun lembaga masyarakat peduli bencana yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis masyarakat korban bencana; e. alat transportasi dalam penanggulangan bencana; f. lokasi ..... -33- f. lokasi kuburan massal bagi Korban yang meninggal;dan g. sarana dan prasarana khusus lainnya. (4) BPBD bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bencana di Daerah. Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD. (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. Pasal 25 (1) Dalam pelaksanaan kesiapsiagaan untuk penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, disusun sistem manajemen logistik dan peralatan oleh BPBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembangunan ..... -34- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing Instansi/Lembaga dalam jejaring kerja BPBD. (3) Fungsi penyelenggaraan manajemen logistik dan peralatan adalah: a. sebagai penyelenggara manajemen logistik dan peralatan yang memiliki tanggung jawab, tugas dan wewenang di Daerah; b. sebagai titik kontak utama bagi operasional penanggulangan bencana di wilayah bencana yang meliputi 2 (Dua) atau lebih Kabupaten/Kota yang berbatasan; c. mengkoordinasikan semua pelayanan dan pendistribusian bantuan logistik dan peralatan di wilayah bencana; d. sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi di wilayah bencana; e. memelihara hubungan dan mengkoordinasikan semua Lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala BNPB; f. membantu dan memandu operasi di wilayah bencana pada setiap tahapan manajemen logistik dan peralatan; dan g. menjalankan ..... -35- g. menjalankan pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara konsisten. Pasal 26 (1) Peringatan dini merupakan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. pengamatan gejala bencana; b. penganalisaan data hasil pengamatan; c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa; d. penyebarluasan hasil keputusan; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat. (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. (4) Instansi/Lembaga yang berwenang menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. (5) Peringatan ..... -36- (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Media Massa di Daerah dalam rangka mengerahkan sumber daya. (6) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh Masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat. Pasal 27 (1) Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada di Kawasan rawan bencana. (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang wilayah yang berdasarkan pada analisis resiko bencana; b. pengaturan pembangunan, penyediaan infrastruktur dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. (3) Dalam ..... -37- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan yang meliputi : a. luas wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; b. jumlah penduduk Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa; c. jumlah Rumah Masyarakat, Gedung Pemerintah, Pasar, Sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit, Tempat Ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial; d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang; e. daerah rawan bencana dan risiko bencana; f. cakupan luas wilayah rawan bencana; g. lokasi pengungsian; h. jalur evakuasi; i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan j. hal lainnya sesuai kebutuhan. (4) Informasi kebencanaan, basis data (database) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk : a. menyusun kebijakan, strategi dan rancangan tindak penanggulangan bencana; b. mengidentifikasi ..... -38- b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana; c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana; d. pengembangan sistem peringatan dini; e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana. Pasal 28 Dalam rangka mitigasi bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya: a. untuk kawasan rawan longsor, melakukan : 1. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi dan tingkat kerawanan atau risiko bencana; 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk serta penentuan relokasi penduduk; dan 3. pembatasan pendirian bangunan, kecuali untuk pemantauan ancaman bencana. b. untuk .... -39- b. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi (kemiringan lebih besar dari 40 %), menetapkan : 1. ketentuan pelarangan kegiatan permukiman; dan 2. ketentuan pelarangan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng. c. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan sedang (kemiringan 20% sampai dengan 40%), menetapkan: 1. ketentuan pelarangan pembangunan industri/pabrik; 2. pengosongan lereng dari kegiatan manusia; 3. ketentuan pelarangan pemotongan dan penggalian lereng; dan 4. pembatasan kegiatan pertambangan bahan galian golongan c, dengan memperhatikan kestabilan lereng dan dukungan reklamasi lereng. d. untuk kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan rendah (kemiringan lebih kecil dari 20%), ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri. Pasal 29 ..... -40- Pasal 29 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan gelombang pasang, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan: a. pengendalian pemanfaatan ruang, dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; dan b. pengendalian bangunan, kecuali pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Pasal 30 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan d. pengendalian kegiatan permukiman. Pasal 31 ..... -41- Pasal 31 Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan melalui : a. kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air; b. kegiatan non fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui : 1. pengaturan, meliputi : a) penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai; b) penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai; c) penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan d) penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air. 2. Pembinaan, meliputi : a) penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan b) pelatihan tanggap darurat. 3. pengawasan ..... -42- 3. pengawasan, meliputi : a) pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan b) pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air. 4. pengendalian, meliputi : a) pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan b) upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana. c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (stakeholders). Pasal 32 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan: a. banjir; b. kekeringan; c. erosi ..... -43- c. erosi dan sedimentasi; d. longsor; e. ambles; f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air; g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau h. wabah penyakit. (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya. (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. (4) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat. Pasal 33 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan sistem peringatan dini. (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Pasal 34 ..... -44- Pasal 34 (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman. (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pasal 35 Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya, melakukan : a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Bagian Ketiga ..... -45- Bagian Ketiga Tanggap Darurat Pasal 36 (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara langsung dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi, prasarana dan sarana yang tersedia. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan dan/atau bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan diskriminasi. (3) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan melalui beberapa kegiatan, meliputi : a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya; b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; d. pemenuhan .... -46- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban bencana sesuai standar pelayanan minimal; e. perlindungan terhadap korban yang tergolong kelompok rentan; dan f. pemulihan dini prasarana dan sarana vital. (4) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikendalikan BPBD sesuai dengan kewenangannya. Paragraf 1 Pengkajian secara Cepat dan Tepat Pasal 37 Pengkajian secara cepat dan tepat, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, melalui identifikasi terhadap : a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana ; c. kebutuhan dasar; d. kerusakan prasarana dan sarana; e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Paragraf 2 .... -47- Paragraf 2 Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Pasal 38 (1) Dalam hal terjadi bencana, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana. (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi : a. pengerahan Sumber Daya Manusia; b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. pengadaan barang/jasa; e. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; f. penyelamatan; dan g. komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga. (4) Ketentuan ..... -48- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik Pasal 39 (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumberdaya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari Instansi/Lembaga di Daerah dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, pada saat keadaan darurat bencana. (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana. (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan/atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan/atau Pemerintah. (4) Pemerintah ..... -49- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik dari Provinsi, Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Penerimaan dan penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4), dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD; (6) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 4 Pengadaan Barang dan/atau Jasa serta Konstruksi Darurat Pasal 40 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan, kondisi dan karakteristik wilayah bencana. (2) Pada .... -50- (2) Pada saat keadaan darurat bencana, pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat. (3) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang; g. pelayanan kesehatan; h. penampungan serta tempat hunian sementara/hunian tetap; dan i. perbaikan jalan, jembatan dan prasarana irigasi. (4) Pengadaan barang dan/atau jasa serta konstruksi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing setelah memperoleh persetujuan Bupati. (5) Persetujuan ...... -51- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 2 x 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam. (6) Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk apabila Bupati tidak berada di tempat selama 2 X 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam setelah adanya persetujuan secara lisan. Paragraf 5 Penyelamatan Pasal 41 (1) Penyelamatan dan evakuasi Korban dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi, melalui upaya: a. pencarian dan penyelamatan Korban; b. pertolongan darurat; dan atau c. evakuasi Korban. (2) Pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan ..... -52- melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. (3) Dalam hal terjadi ekskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan kepada BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. (4) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan dalam hal : a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau b. setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan. (5) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap Korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana. (6) Dalam pertolongan darurat bencana, diprioritaskan pada masyarakat yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. (7) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia, dilakukan upaya identifikasi dan pemakaman. Paragraf 6 ..... -53- Paragraf 6 Kebutuhan Dasar Pasal 42 (1) Dalam keadaan tanggap darurat bencana, Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar minimal paling lambat 2 X 24 (Dua Kali Dua Puluh Empat) Jam, yang meliputi : a. penampungan/tempat hunian sementara; b. pangan; c. sandang ; d. kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi; e. pelayanan kesehatan; f. pelayanan psikososial; g. pelayanan pendidikan; dan h. sarana kegiatan ibadah. (2) Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengumpulan dan pembagian kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk keguyupan dibawah koordinasi BPBD. Paragraf 7 ..... -54- Paragraf 7 Kelompok Rentan Pasal 43 (1) Perlindungan terhadap Korban yang tergolong kelompok rentan dilaksanakan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bayi, Balita dan Anak-Anak; b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. Orang yang kondisi fisik melemah akibat sakit atau lanjut usia dan Orang yang terganggu kejiwaannya. (3) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, dengan pola pendampingan/fasilitasi. Paragraf 8 ...... -55- Paragraf 8 Pemulihan Dini Pasal 44 Pemulihan dini fungsi prasarana dan sarana vital di lokasi bencana, dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan dengan segera oleh Instansi/Lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pascabencana Paragraf 1 Umum Pasal 45 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Paragraf 2 ..... -56- Paragraf 2 Rehabilitasi Pasal 46 (1) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap pasca bencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan prioritas kegiatan rehabilitasi, meliputi: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. Lebih Lanjut pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan fungsi pelayanan publik. (2) Ketentuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Paragraf 3 ..... -57- Paragraf 3 Rekonstruksi Pasal 47 (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan prioritas dan melaksanakan kegiatan rekonstruksi, terdiri dari: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; e. partisipasi dan peranserta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (2) Prioritas .... -58- (2) Prioritas kegiatan rekonstruksi berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. (3) Ketentuan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB V PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL Bagian Kesatu Bencana Non Alam Pasal 48 Bencana non alam meliputi: a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia; b. kecelakaan transportasi; c. kegagalan konstruksi/teknologi; d. dampak industri; e. ledakan nuklir; f. pencemaran lingkungan hidup; g. kegiatan keantariksaan; dan h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. Paragraf 1 .... -59- Paragraf 1 Analisis Resiko Bencana Non Alam Pasal 49 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam. (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengkajian risiko; b. pengelolaan risiko; dan atau c. komunikasi risiko; (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh SKPD atau Instansi terkait dibawah koordinasi BPBD. Paragraf 2 Penanggulangan Pasal 50 (1) Setiap Orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam. (2) Bencana ...... -60- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat; b. pengisolasian bencana non alam; c. penghentian sumber bencana non alam; dan atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 51 Dalam penanggulangan bencana non alam pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 55. Paragraf 3 Pemulihan Pasal 52 (1) Setiap Orang, Kelompok Orang atau Badan Hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. (2) Pemulihan ..... -61- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup. Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 53 (1) Pemeliharaan lingkungan hidup antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam. (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: a. perlindungan sumber daya alam; b. pengawetan sumber daya alam; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam; dan d. semua ..... -62- d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Bencana Sosial Pasal 54 Bencana sosial meliputi: c. kerusuhan sosial; d. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan e. teror. Paragraf 1 Kewaspadaan Dini Masyarakat Pasal 55 (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah. (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan: a. pembinaan ..... -63- a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial; b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan c. pengkoordinasian kegiatan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat. Pasal 56 (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas Wakil-Wakil Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan elemen masyarakat lainnya: (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman ...... -64- ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Paragraf 2 Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Pasal 57 (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan. (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi/Lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan .... -65- kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 58 (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui: a. layanan advokasi dan konseling; b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan c. pelatihan; (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budayamasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD. Paragraf 3 Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pasal 59 (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah .... -66- daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan, melalui upaya: a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan c. meningkatkan koordinasi dengan Instansi/Lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban; (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD. BAB VI PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pasal 60 (1) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana bersumber dari: a. APBN; b. APBD; c. masyarakat ...... -67- c. masyarakat; dan d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai, yang digunakan untuk menanggulangi bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana. (3) Pemerintah Daerah menyediakan belanja tidak terduga dalam untuk anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bantuan yang bersumber dari masyarakat, dengan cara: a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana; b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan bantuan. (2) Bantuan ..... -68- (2) Bantuan yang bersumber dari masyarakat dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD. (3) Setiap pengumpulan bantuan penanggulangan bencana di Daerah, wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Instansi/Lembaga terkait. (4) Dalam kondisi khusus, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana. (5) Tata cara perizinan pengumpulan bantuan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengelolaan Dana APBD Paragraf 1 Penyusunan Program/Kegiatan Pasal 62 (1) Penyusunan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana berpedoman pada ketentuan ...... -69- ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan keuangan Daerah. (2) Program/kegiatan dan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan melalui program/kegiatan dan pendanaan secara regular tahunan dalam APBD/Perubahan APBD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pendanaan secara reguler tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimungkinkan untuk diusulkan dari sumber pendanaan lainnya seperti dari APBN melalui DIPA bersifat anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Paragraf 2 Penggunaan Dana Pasal 63 (1) Dana penanggulangan bencana harus digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pascabencana. (2) Penggunaan ..... -70- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendukung kegiatan rutin dan operasional berupa sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pengerahan sumberdaya. (3) Penggunaan dana yang bersifat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan dalam kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan dini, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pasal 64 (1) Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana dengan melibatkan unsur masyarakat, diutamakan menggunakan Tenaga Relawan terlatih, yang dilakukan berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD. (2) Pengerahan Sumber Daya Manusia dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan dana operasional yang bersifat pemberian insentif yang patut dan wajar sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai untuk tanggap ...... -71- tanggap darurat bencana pada DPA/DPPA-BPBD dan/atau dari sumber dana lainnya yang memungkinkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 65 (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek fisik prasarana/sarana bersifat penanggulangan darurat/sementara dengan teknis konstruksi darurat untuk: a. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur sumberdaya air yang rusak berat/longsor/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara pembersihan longsoran, pembuatan tanggul dengan timbunan tanah, dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; b. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan pembentukan badan jalan atau jenis penanggulangan darurat lainnya; c. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada /sarana bidang pendidikan yang rusak berat/hancur/ambruk, dilakukan dengan cara membangun ruang kelas belajar ..... -72- belajar berupa bangunan dengan teknis konstruksi darurat, pemasangan tenda-tenda, atau jenis penanggulangan darurat lainnya; d. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang kesehatan yang rusak berat/hancur akibat bencana dilakukan dengan cara membangun ruang rawat inap dengan konstruksi darurat dan/atau jenis penanggulangan darurat lainnya; dan e. kegiatan penanggulangan darurat bencana pada instalasi air bersih yang dibangun Pemerintah Daerah yang belum diserahterimakan menjadi asset milik Pemerintah Kabupaten/Desa yang rusak berat/hancur akibat bencana, dilakukan dengan cara perbaikan sementara. (2) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dibebankan pada anggaran yang tersedia dan bersifat siap pakai pada DPA/DPPA – BPBD, kecuali apabila anggarannya tidak mencukupi dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pendanaan ..... -73- (3) Pendanaan kegiatan penanggulangan darurat bencana pada fisik prasarana/sarana bidang pendidikan, kesehatan dan instalasi air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga atau diusulkan untuk memperoleh pendanaan dari anggaran Perubahan APBD atau dari APBD tahun anggaran berikutnya. Paragraf 3 Penatausahaan Pasal 66 (1) Penatausahaan pengeluaran keuangan yang menggunakan anggaran belanja tidak terduga, sebagaimana sistem dan prosedur yang berlaku dalam penatausahaan pengeluaran keuangan belanja APBD secara regular tahunan. (2) Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Surat Penyediaan Dana (SPD); b. Surat Permintaan dan Pembayaran (SPP); c. Surat Perintah membayar (SPM); d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan e. Surat .... -74- e. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Dana (SPJ). Paragraf 4 Pertanggungjawaban Pasal 67 (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagaimana penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan belanja kegiatan APBD secara reguler tahunan. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban aspek administrasi dan aspek materil. (3) Pertanggungjawaban aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban atas bukti-bukti yang sah atas administrasi pengeluaran keuangan berdasarkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan. (4) Pertanggungjawaban aspek materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pertanggungjawaban yang menunjukkan kesesuaian antara pertanggungjawaban ...... -75- pertanggungjawaban administrasi dengan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, baik kegiatan yang bersifat fisik konstruksi prasarana/sarana maupun kegiatan non fisik. Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 68 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana pada tahap prabencana, pada saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan dan penyaluran bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan bantuan penanggulangan bencana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana di Daerah, untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati. (2) Pemerintah .... -76- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada Korban bencana, terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan; c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; e. pembiayaan perawatan korban bencana di Rumah Sakit; dan f. perbaikan Rumah rusak. (3) Mekanisme pemberian bantuan bencana kepada korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. pendataan; b. identifikasi; c. verifikasi; dan d. penyaluran. (4) Tata cara penyediaan pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bagian Keempat Pemeliharaan Pasal 70 (1) Pemeliharaan terhadap bantuan berupa barang dikelola oleh Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Bantuan ..... -77- (2) Bantuan yang karena sifatnya mudah rusak dan/atau mengenal waktu kadaluwarsa diprioritaskan pendistribusiannya. BAB VI KERJASAMA Pasal 71 Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Swasta dan Lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik didalam maupun diluar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 72 (1) Setiap Orang berhak: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; b. mendapatkan ...... -78- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. (2) Setiap Orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi. Pasal 73 ...... -79- Pasal 73 (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan. (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 74 Setiap Orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Bagian Ketiga ...... -80- Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan Pasal 75 Lembaga kemasyarakatan berhak: a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana; b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 76 Lembaga kemasyarakatan wajib: a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; b. memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana. Bagian Ketiga ...... -81- Pasal 77 Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Bagian Keempat Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional Paragraf Kesatu Peran Lembaga Usaha Pasal 78 Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Pasal 79 (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan. (3) Lembaga ..... -82- (3) Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. Paragraf Kedua Peran Lembaga Internasional Pasal 80 (1) Lembaga internasional dapat berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para Pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana. Pasal 81 (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD. (2) Lembaga ..... -83- (2) Lembaga Internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan. (3) Lembaga Internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah. (4) Lembaga Internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan. Pasal 82 (1) Lembaga Internasional menjadi Mitra Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana. (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB IX ..... -84- BAB VIII PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 83 (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana di Daerah. (2) BPBD bersama Instansi Pengawas Fungsional melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana dan barang bantuan yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana di Daerah. Pasal 84 (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan, DPRD dan masyarakat dapat meminta dilakukan audit terhadap laporan pengumpulan dan penyaluran bantuan. (2) Apabila ..... -85- (2) Apabila dari hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pasal 85 (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan barang bantuan meliputi pertanggungjawaban dana dan barang bantuan pada tahap prabencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan barang bantuan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan serta penggunaan dana dan barang bantuan. BAB X ..... -86- BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum Pasal 86 (1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalu Pengadilan atau diluar Pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan secara sukarela oleh para Pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para Pihak yang bersengketa. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 87 (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan ..... -87- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa Mediator dan/atau Arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan Pasal 88 (1) Setiap Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap ..... -88- (2) Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Paragraf 2 Tanggung Jawab Mutlak Pasal 89 Setiap Orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Paragraf 3 Hak Gugat Pemerintah Daerah Pasal 90 Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Paragraf 4 ..... -89- Paragraf 4 Hak Gugat Masyarakat Pasal 91 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian. (2) Gugatan perwakilan kelompok (class action) dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara Wakil Kelompok dan Anggota Kelompoknya. Paragraf 5 Hak Gugat Organisasi Kemasyarakatan Pasal 92 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi ..... -90- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (Dua) Tahun. BAB X PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 93 (1) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Pemantauan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BPBD serta dapat melibatkan Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah dan Badan Lingkungan Hidup, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 94 ..... -91- Pasal 94 (1) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD. (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat regular bulanan/triwulanan/semesteran. (3) Pelaporan bulanan/triwulanan/semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Pasal 95 (1) Pelaporan penggunaan dana bantuan keuangan atau bantuan sosial penanggulangan bencana, dilakukan penerima bantuan sosial. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat kegiatan tanggap darurat bencana/penanggulangan bencana telah merealisasikan keuangan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah bantuan keuangan/bantuan sosial, atau setelah 100% (Seratus Persen) direalisasikan. (3) Pelaporan ..... -92- (3) Pelaporan realisasi keuangan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dilakukan oleh Bendahara Belanja Tidak terduga. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada Bupati. Pasal 96 Evaluasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimal pelayanan dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 97 (1) Dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan, maka pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana dapat memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia. (2) Pemanfaatan ..... -93- (2) Pemanfaatan uang Kas Daerah yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. penentuan status keadaan darurat bencana atau pernyataan kejadian bencana; b. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana pada aspek sosial kemanusiaan atau pada aspek fisik prasarana/sarana; c. kebutuhan pendanaan kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu diformulasikan dalam DPA-SKPD yang dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran; d. dasar pelaksanaan dan pengeluaran keuangan kegiatan tanggap darurat bencana adalah DPA-SKPD yang memperoleh pengesahan PPKD dan persetujuan Sekretaris Daerah; dan e. pelaksanaan pengeluaran keuangan dari uang Kas Daerah yang tersedia terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Pengeluaran uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selanjutnya diinformasikan kepada DPRD dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Pasal 98 .... -94- Pasal 98 Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan tanggap darurat bencana dengan memanfaatkan uang Kas Daerah yang tersedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dilakukan, Inspektorat Daerah dan Badan Pengawas Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99 Semua program dan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 100 Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam .... -95- dalam waktu paling lama 2 (Dua) Tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 101 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
125

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.