Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 No 2; http://jdihdokum.pamekasankab.go.id/upload/926/PERBUP_NOMOR_2_TAHUN_2023-Kedudukan,_Susunan_Organ.pdf
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 104 Tahun 2016;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 20 Tahun 2018;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Kep. Mendagri No 050-5889 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamkesan No 6 Tahun 2016 seagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Pameksan No 9 Tahun 2022.
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Ked u d u kan , Susunan Organ isa si, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 52), dicabut dan dinya ta kan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 No 1; http://jdihdokum.pamekasankab.go.id/upload/925/PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_2023-Kedudukan,_Susunan_Organ1.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdampak pada perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ked u d u k an , Susunan Organi sasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 20 Tahun 20158;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permendagri No 56 Tahun 2019;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permenpan RB No 17 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Kep Mendagri No 050-5889 Tahun 2021;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakir dengan Perda Kab. Pamekasan No 9 Tahun 2022.
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf; Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupatenp Pamekasan Tahun 2022 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
b. bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengelola
informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi
informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan untuk melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 25 Tahun 2009:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 38 Tahun 2007:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 12 Tahun 2017:
Perpres No 28 Tahun 2021:
Pemenkominfo No 13 Tahun 2016:
Pemenkominfo No 14 Tahun 2016:
Pemenkominfo No 20 Tahun 2016:
Permendagri No 5 Tahun 2017:
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019:
Permendagri No 70 Tahun 2019:
Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2020:
Perbup Pamekasan No 13 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah:
3. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Anatar Perangkat Daerah:
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan:
5. Pembinaan dan Pengawasan Teknis:
6. Pendanaan;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 22 No 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan Tahun 2020-2024;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 37 Tahun 2008:
UU No 25 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 30 Tahun 2014:
PP No 96 Tahun 2012:
Perpres No 76 Tahun 2013:
Permenpan RB No 62 Tahun 2018:
Permenpan RB No 46 Tahun 2020:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020:
Rencana Aksi merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam mengelola pengaduan pelayanan publik. mencakup:
a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup;
b. kerangka kerja (Framework) dan asesmen sistem pengelolaan pengaduan;
c. tujuan, sasaran, indikator, program, dan kegiatan;
d. dukungan kelembagaan, kebijakan dan sumber daya; dan
e. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjungan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945:
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 12 Tahun 2019:
PP No 16 Tahun 2022:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2021:
Perbup Pamekasan No 93 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan umum:
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas:
3. Pembayaran:
4. Pendanaan:
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunakan Aplikasi Peduli Lindungi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU NO 24 Tahun 2007:
UU No 36 Tahun 2009:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 6 Tahun 2018:
UU No 2 Tahun 2020:
PP No 21 Tahun 2008:
PP No 22 Tahun 2008:
PP No 23 Tahun 2008:
Perpres No 17 Tahun 2018:
Permendagri No 80 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Betita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2020 Nomor 50), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 setelah huruf b ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c:
2. Ketentuan Pasal 5 diubah:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD Kabupaten Summenep Tahun 2022 No 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya daerah, serta peningkatan daya saing daerah, perlu penguatan kebijakan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)
huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
UU No 1 Tahun 2022:
PP No 38 Tahun 2017:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 104 Tahun 2018:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020:
Perbup Pamekasan No 23 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah:
3. Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah:
4. Penilaian Inovasi Daerah:
5. Penghargaan:
6. Perlindungan Inovasi Daerah:
7. Informasi Inovasi Daerah:
8. Penyebaran Inovasi Daerah:
9. Pembinaan dan Pengawasan:
10. Monitoring dan Evaluasi:
11. Pembiayaan:
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 22 No 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (la) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 6 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019:
Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020:
Permendes PDTT No 2 Tahun 2015:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017:
Permendagri No 110 Tahun 2016:
Perda Kab. Pamekasan No 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 1 Tahun 2019:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2015:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020:
Perbup Pamekasan No 18 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Pamekasan No 11 Tahun 2022:
Perbup No 14 Tahun 2021.
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelirna atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 11), diubah yaitu Ketentuan Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Guru Ngaji
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap guru Ngaji yang turut berperan serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertawa, Pemerintah Daerah Memberikan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 perlu disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 20115:
UU No 18 Tahun 2019:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2017:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020:
Permenag No 18 Tahun 2014:
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020:
Perbup Pamekasan No 31 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Kriteria Penerima Bantua Sosial:
4. Data Calon Penerima dan Jenis Bantuan Sosial:
5. Tata cara Pemberian Bantuan Sosial:
6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai Berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Bagi Guru Mengaji (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 41); dan
2. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Guru Mengaji (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 4 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati No 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cepat, meluas, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis dan perubahan peraturan perundangan akibat bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 19;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 112 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No 72 Tahun 2020;
Permendes PDTT No 2 Tahun 2015;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 66 Tahun 2017;
Permendagri No 110 Tahun 2016;
Permendagri No 72 Tahun 2020;
Perda Kab. Pamekasan No 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 1 Tahun 2019;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2015;
Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kab. Pamekasan No 6 Tahun 2020;
Perbup Pamekasan No 18 Tahun 2019;
Perbup No 14 Tahun 2021.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18
Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 51), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 21 diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4);
2. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21 C ;
3. Ketentuan Pasal 22 setelah ayat (5) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7);
4. Ketentuan Pasal 29F ayat (5) diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
