Pemberian - Insentif - dan - Kemudahan - Investasi
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2034 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan kemudahan Investasi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-undang Nomor 8 Tahun 202, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahuri 2023 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 64 Tabun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP, KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, JENIS DAN BIDANG USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI (Jenis Usaha atau kegiatan Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan Investasì, Bidang Usaha atau Kegiatan Investasi Yang Diprioritaskan Memperoleh lnsentif dan/ atau Kemudahan), TATACARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI , JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI , PELAPORAN DAN EVALUASI (Pelaporan,Evaluasi), PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
15 HLM
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Toba yang sehat dan bersih dari sampah yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keeehatao masyaraknt dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah menetapkan kebiiakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 , Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Pemeríntah Nomor 27 Tahun 2020 , Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun '2010 , Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PENGGOLONGAN SAMPAH (Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber, Penggolongan Sampah Berdasarkan Jenis), KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN ( Kebijakan Strategi, Perencanaan), TU GAS DAN WEWENANGPEMERINTAH DAERAH (Tugas,Wewenang), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak,Kewajiban), PERIZININAN (Jenis Izin, Masa Berlaku Izin), PENYELENGCARAAN PENGELOLAAN SAMPAH (Umum, Pengurangan Sampah (Pembatasan Timbunan Sampah, Pendauran Ulang Sampah, Pemanfaatan Kembali Sampah), Penanganan Sampah (Pemilahan Sampah , Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, Pemrosesan Akhir Sampah )), PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASi (Pembiayaan, Kompensasi), Peran serta Masyarakat, Lembaga Pengelolaan), KERJA SAMA DAN KEMITRAAN (Kerja sama, Kemitraan ), INSENTIF DAN DISINSENTIF , RETRIBUSI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (Pembinaan, Pengawasan), LARANGAN, PENYELESAIAN SENGKETA , PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERAHLIAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
25 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2024
Pencegahan - dan - Pemberantasan - Penyalahgunaan - dan - Peredaran - Gelap - Narkotika - dan - Prekursor - Narkotika
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 2
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
a. bahwa narkotika dan prekursor narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalah gunakan dapat menimbulkan ketergantunggan dan membahayakan bagi seseorang atau masyarakat sehingga dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk mengantiaipasi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan prekureor narkotika di Kabupaten Toba diperlukan upaya pencegahan penyalah gunaan narkotika dan prekureor narkotika; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika, Bupati melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekureor Narkotika, dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekuraor Narkotika
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASA DAN TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, PENCECAHAN (Umum, Pencegahan melalui Keluarga , Pencegahan melalui Satuan Pendidikan , Pencegahan melalui Masyarakat , Penceganan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD , Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan, Pencegahan melalui Media Massa, Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan, Pencegahan melalui Lembaga Adat), ANTISIPASI DINI , PENANGANAN, PARTISIPASI MASYARAKAT , REHABILITASI (Umum, Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial ), KERJASAMA, RENCANA AKSI DAERAH , PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , TIM TERPADU , PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2024.
19 HLM
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2023
PENYEDIAAN - PENYERAHAN - DAN - PENGELOLAAN - PRASARANA - SARANA - DAN - ULTILITAS - UMUM - PERUMAHAN
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Ultilitas Umum Perumahan
ABSTRAK:
a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu mewujudkan lingkungan perumahan yang layak huni, aman, harmonis, dan berkelanjutan;
b. bahwa perumahan yang baik harus dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan kebutuhan lingkungan untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasatana, Sarana dan Utlitas Perumahan, di, Daerah, dalam rangka menjamin ketersediaan dan koberlautan pemetharaan dan pengelolaan Prasarana. Sarana dan Utilitas Perumahan periu dilakukan penterahan prasarana. sarana, dan utilitas perumahan dari pengembans kepada Pemerintah Deerah:
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1998; undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 2011; undang-Undang Nomor 20 Darurat Tahun 2011; undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, WEWENANG, PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, TIM VERIVIKASI, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENGELOLAHAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM PERUMAHAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 1 Tahun 2022
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SUMUT
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, 28/ 3/2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sumut
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerab, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penvertaan Modal Pernerintah Daerah Pada PT. Bank Sumut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: asal 18 ayat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Jumlah Dan Jangka Waktu Penambahan Penyertaan Modal, Sumber Dana Penyertaan Modal, Pengelolaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
5 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2018
perubahan atas peraturan daerah kabupaten toba samosir nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 155 menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, biaya pelayanan dan harga barang komoditi semakin naik serta biaya operasional yang makin tinggi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PERDA Kab. Toba Samosir No. 8 Tahun 2010; PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2018
retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga perlu menetapkan dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 97 Tahun 2012; PERMENNAKER No. 35 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2018
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2018/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta beberapa objek retribusi sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11 PERDA Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dirubah karena adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat serta biaya operasional yang semakin tinggi sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir No. 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
3
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 3 Tahun 2018
tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah serta perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Dasar HUkum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PERPRES No. 54 Tahun 2010 sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERPRES No. 16 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1997; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek, Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Pelaporan dan Pemeriksaan, Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah, Penentuan Nilai Kerugian Daerah, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Daerah, Kedaluwarsa, Penghapusan, Penagihan dan Penyetoran, Pelaporan, Keterkaitan Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
22
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2018
Dengan pesatnya perkembangan bangunan gedung di Kab. Toba Samosir perlu dikendalikan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 109 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2005 Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kab. Toba Samosir tentang Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PERMENPU No. 29/PRT/M/2006; PERMENPU No. 30/PRT/M/2006; PERMENPU No. 6/PRT/M/2007; PERMENPU No. 24/PRT/M/2007; PERMENPU No. 25/PRT/M/2007; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Bangunan Gedung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung, Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pembinaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2018.
72
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
