Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa memperhatikan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/415/M.SM.02.00/2023 Tanggal 27 April 2023 Hal
Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut;
Bahwa dengan dilakukannya perubahan Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut, maka hal tersebut akan mengakomodir perubahan
kelas jabatan sebagai dampak perubahan nomenklatur
Dinas dan Badan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas
Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
119 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2023/No.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, menyebutkan bahwa pembayaran gaji dilakukan
pada hari pertama atau hari kerja pertama setiap bulan;
Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, pembayaran Iuran Wajib Pegawai 8% (delapan
persen) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan dan
pembayaran iuran jaminan kesehatan paling lambat tanggal
10 (sepuluh) setiap bulan;
Bahwa dalam rangka percepatan realisasi belanja pegawai
dan untuk mendukung ketepatan waktu pembayaran Iuran
Wajib Pegawai dan Iuran Jaminan Kesehatan, Pemerintah
Daerah perlu melakukan pembayaran gaji bagi Aparatur
Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
pada hari pertama setiap bulan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Mekanisme Pembayaran Gaji Bagi
Bupati/Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, dan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Mekanisme Pembayaran Gaji; Pengendalian Pembayaran Gaji; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi
warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya
desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, maka perlu
melakukan perubahan untuk memberikan penegasan pada
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa di
Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Petugas Tindak Internal (PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamadan Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,
berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
mempunyai peranan yang sangat penting dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat, penegakan produk
hukum daerah, serta berkewajiban melakukan
pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
dalam melaksanakan fungsi penegakan dan
pengawasan kode etik secara internal bagi anggota
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ada
pada kesatuan;
Bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan
pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada
huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit
Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Unit Petugas Tindak Internal
(PTI) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pamadan
Kebakaran.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Unit Petugas Tindak Internal (PTI) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Pembinaan Dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi dan Informasi (Si–ALADIN) pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan transformasi
digital di sektor pelayanan publik pada Kecamatan
Takisung Kebupaten Tanah Laut;
Bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam
menyampaikan aduan, memperoleh pelayanan
administrasi di tingkat Desa dan Kecamatan serta
memudahkan akses mendapatkan informasi, perlu
menerapkan Layanan aduan, administrasi, dan
informasi secara elektronik:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan
Administrasi dan Informasi (Si–ALADIN) pada
Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun
2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Aduan, Layanan Administrasi Dan Informasi (Si- ALADIN) Pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Tata Cara Pelaksanaan; Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Aplikasi Si- ALADIN; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Laboratorium Kepemudaan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang
progresif, mandiri, dan berdaya saing diperlukan suatu
ruang bagi pemuda dalam meningkatkan kualitas diri,
mengembangkan kreativitas, serta mengoptimalkan
potensi diri untuk kemajuan diri sendiri dan lingkungan
sekitar;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Kepemudaan dan Keolahragaan, dipandang perlu
melaksanakan penyelenggaraan kepemudaan sesuai
dengan karakteristiknya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Laboratorium Kepemudaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun
2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Laboratorium Kepemudaan dengan sistematika: Ketentuan Umum; Sistematika; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
33 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) Secara Elektronik di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa daerah
mempunyai kewenangan yang luas, sehingga
kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif
termasuk pengelolaan sumber daya yang tersedia
di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/
KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman
Perizinan Usaha Perkebunan, usaha budidaya
tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25
Ha (dua puluh lima hektar) dilakukan pendaftaran
oleh Bupati;
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendaftaran
usaha budidaya tanaman perkebunan di
Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor
105/Kpts/PI. 400/2/2018 tentang Penerbitan
Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk
Budidaya (STD-B) perlu disusun Pedoman
Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan
untuk Budidaya (STD-B) Secara Elektronik di
Kabupaten Tanah Laut dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha
Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) Secara
Elektronik di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
98/Permentan/OT.140/9/2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun
2020; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun
2021; Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor
105/Kpts/PI. 400/2/2018; Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD- B) Secara Elektronik Di Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan Dan Ruang Lingkup; Pendaftaran Dan Persyaratan STD- B; Tata Cara Penerbitan STD- B; Pendanaan; Insentif; Kewajiban Pemilik STD- B; Pelaporan Kemajuan; Peralihan Hak Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Dan Perubahan Jenis Komoditi Perkebunan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
Pelayanan sewa gedung dan sewa armada bus pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang
efektif, efisien, transparan, terbuka, dan akuntabel,
salah satu caranya adalah perlu adanya sebuah
inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi
berupa aplikasi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung
dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Aplikasi Sewa Gedung
dan Armada Bus pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Penyelenggaraan e- Talase; Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, Dan Monitoring Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat
(6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51
Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 14
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 155 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa, sudah tidak sesuai dengan
dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang-undangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun
2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 86 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun
2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 127 Tahun
2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 213 Tahun
2020; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun
2021; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 79 Tahun 2022;
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2022
tentang; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan sistematika: Ketentuan Umum; Arah Kebijakan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pembangunan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan, Dan Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2023.
142 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
