Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Jalan
ABSTRAK:
Untuk menindak lanjuti Pasal 15 ayat (3)Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disusun Tata
Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Jalan. Wajib retribusi membayar sesuai dangan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) serta mendapatkan validasi pembayaran dari Bendahara Penerimaan
atau Pihak Bank. Jika wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Bendahara Penerimaan
selanjutnya Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 jam harus
menyetorkan retribusi tersebut ke Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut
melalui bank yang di tunjuk. Tempat pembayaran retribusi kendaraan bermotor antara lain: Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, Bank yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai tempat
pembayaran retribusi Pengujian Kendaraaan Bermotor, atau Akses point/ lokasi lain yang dapat dipergunakan menurut perkembangan
teknologi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama daerah, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang lingkup tata cara pelaksanaan kerja sama daerah meliputi :
a. tata cara pelaksanaan kerja sama antar daerah; dan
b. tata cara pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga;
3. Tata Cara Kerja Sama;
4. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah; dan
5. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2018.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 22 Tahun 2010
Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2010/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2009, maka perlu
menetapkan uraian tugas dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008; dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAy
KABUPATEN TANAH LAUT; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
37 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 22 Tahun 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2013/NO.152
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan terjadinya beberapa
pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja
dalam objek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan serta
perbaikan alamat penerima hibah, maka perlu
dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian
dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek
belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu
dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera, maka perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022.
Peraturan in memuat tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tanah Laut. dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Sasaran;
Ruang LIngkup;
Penggunaan;
Besaran Anggaran;
Tata Kelola Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Pelaporan dan PertanggungJawaban;
Pembinaan dan Pengawasan;
Sanksi Administratif;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 22 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Desa, Hasil Retribusi Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dokumen Konfirmasi Positif Atas Penyaluran Dana-Dana Transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Ke Rekening Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka tata kelola pertanggungjawaban
Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian Dari Hasil Pajak
Desa (HPDesa), Bagian Dari Hasil Retribusi Desa (HRDesa),
Dana Desa Dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Desa perlu dilakukan Mekanisme Konfirmasi Penyalurannya
sebagai bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut tentang Dokumen Konfirmasi Positif atas Penyaluran
Dana-Dana Transfer dari Rencana Kas Umum Daerah (RKUD)
ke Rekening Kas Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Dokumen Konfirmasi Positif atas Penyaluran
Dana-Dana Transfer dari Rencana Kas Umum Daerah (RKUD)
ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana-dana transfer akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh)hari
kerja, terhitung sejak berkas diterima dalam keadaan lengkap. Dalam rangka penyaluran dana-dana transfer dari RKUD ke Rekening Kas
Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen konfirmasi positif penerimaan
kepada Bupati melalui Bendahara PPKD paling lambat tanggal 10 Januari
tahun anggaran berikutnya, sebagai bukti pembayaran sekaligus sebagai
bahan pertanggungjawaban Bendahara PPKD. Format dokumen konfirmasi positif penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terlampir dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian
dari Hasil Pajak Desa, hasil Retribusi Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus kepada Desa .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapat Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata dialokasikan sebesar Rp.1.084.000.000,-(satu milyar delapan puluh empat juta rupiah) dan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian dialokasikan sebesar Rp.1.541.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta rupiah); bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada Pasal 7 ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik per bidang untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya; bahwa dengan adanya kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka terjadi pergeseran belanja langsung pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga perlu melakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2019
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT PELAIHARI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2019/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pelaihari Dalam Rangka Implementasi Kegiatan Dana Kelurahan Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat Pelaihari dalam rangka implementasi kegiatan dana Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pelaihari Dalam Rangka Implementasi Kegiatan Dana Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Pelaihari Dalam Rangka Implementasi Kegiatan Dana Kelurahan Di Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan Camat;
3. Penganggaran;
4. Pelaksanaan Anggaran;
5. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban;
6. Pembinaan Dan Pengawasan;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Telaahan Staf dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 24.1.2/70/TS/1/2020 Tanggal 29 Januari 2020 Perihal Pembentukan Struktur Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan Kurau), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ketentuan dalam Pasal 6
ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana TeknisDaerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 84 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan,Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan dan Kedudukan;
3. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
4. Tata Kerja;
5. Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian;
6. Pembiayaan; dan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2020.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yang kurang tepat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Lautperlu diubah dengan memindahkan tugas Penyelengaraan Kesehatan Lansia dari Uraian Tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa ke Bidang Kesehatan Masyarakat Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Perbup Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016; Perbup Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas KesehatanKabupaten Tanah Laut diubah, yaitu terkait Uraian tugas Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan Uraian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas KesehatanKabupaten Tanah Laut
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
