Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat menuntut Instansi Pemerintah untuk bisa memanfaatkan teknologi informasi tersebut dengan efektif dan efisien dalam memenuhi aspek transparansi, inovasi dan akuntabilitas serta teknologi informasi dan komunikasi telahmeningkatkankesadarandan kebutuhanmasyarakatatas pelayanandanakses yang lebih baik terhadap penyelenggaraan layanan publik yang adil, terbukadanprofesional; bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahanyang baikdan penyelenggaraanpelayanan publik diperlukandukungandenganmemaksimalkan pemanfaatan teknologi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf adan hurufb, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan SistemAplikasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; PeraturanMenteriKomunikasidanInformatikaNomor10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupatitentang Pedomanpengembangan Sistemaplikasipemerintahkabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Asas Dan Tujuan
3. Pemanfaatan Pengembagan Sistem Aplikasi Tik
4. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan terhadap penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bukan hanya untuk mengatasi kekurangan pangan akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan dan kondisi darurat tetapi untuk masyarakat yang rawan pangan kronis karena kemiskinan, stabilisasi harga beras akibat perubahan gejolak harga yang signifikan atau akibat menghadapi Hari Besar Keagamaan ditingkat Nasional, anak dengan gizi buruk, ibu hamil KEK (Kurang Energi Kronik) dan resiko sosial lainnya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu adanya penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/12/2010 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 17 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Sasaran
4. Dana
5. Organisasi Pelaksana
6. Tata Cara Penyediaan
7. Pembinaan Dan Pengawasan
8. Pembiayaan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance) diperlukan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu melalui
implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya; bahwa salah satu implementasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah melalui penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi informasi; bahwa penerapan tata naskah dinas berbasis teknologi
informasi atau tata naskah dinas elektronik akan mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan
produktivitas kerja serta dapat mewujudkan tertib administrasi naskah dinas dan kearsipan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut; bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tata naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perlu suatu landasan hukum untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pengelolaan Naskah Dinas Elektronik;
5. Sarana dan Prasarana;
6. Sumber Daya Manusia;
7. Sistem Pengamanan;
8. Pembinaan;
9. Pengelolaan Aplikasi TNDE;
10. Pengecualian TNDE; dan
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 170 Tahun 2015
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 170, BD.2015/NO.577
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV, dan Diklat Pra Jabatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV dan Diklat Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000 ; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV, dan Diklat Pra Jabatan yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Pengolahan Data Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV, dan Diklat Pra Jabatan ; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 171 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada
masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal serta mendukung Visi Misi Bupati Tanah Laut
Tahun 2018-2023 yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (Berinteraksi) maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa; bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri; bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan bantuan beasiswa, lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, dan Mahasiswa (Bidang Agama);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah, Dan Mahasiswa (Bidang Agama), berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sasaran;
4. Pelaksanaan;
5. Seleksi;
6. Pembiayaan;
7. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Beasiswa;
8. Force Majeure;
9. Pembatalan Bantuan Beasiswa;
10. Penganggaran, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban;
11. Format Dokumen Bantuan Beasiswa; dan
12. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 171 Tahun 2015
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 171, BD.2015/NO.578
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000 ; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Teknis; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 172 Tahun 2015
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 172, BD.2015/NO.579
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Teknis
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyelenggaraan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000 ; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Teknis yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Diklat Teknis; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 172 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Lautmendapat alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp.1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah); bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bahwa Daerah Kabupaten/Kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan mendapat alokasi Dana Alokasi Umum Tambahan per kelurahan sebesar Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah); bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019, Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori sangat perlu ditingkatkan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian dalam obyek belanja berkenaan dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan perlu dilakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, bahwa penganggaran dana transfer ke daerah apabila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan agar melakukan penyesuaian atas penggunaan dan transfer dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; bahwa dengan adanya kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e maka terjadi, penambahan belanja pada Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sehingga perlu melakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 172 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana danPrasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penataan Sarana dan Prasarana Kerja;
3. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja;
4. Ketentuan Lain-Lain;
5. Ketentuan Sanksi;
6. Evaluasi;
7. Ketentuan Peralihan;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 173 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; . Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/ XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/ VI/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif
3. Inisiasi Menyusu Dini
4. Air Susu Ibu Eksklusif
5. Rawat Gabung
6. Donor Air Susu Ibu
7. Informasi, Edukasi Dan Pedoman
8. Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain
9. Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum
10. Dukungan Masyarakat
11. Pembinaan Dan Pengawasan
12. Penghargaan
13. Sanksi Administratif
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
