Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layananan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkanna pola pengelolaan keuangan badan Layanan Umum Daerah Pada Unit kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di kabupaten, mka untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas perlu menyusun tarif; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum daerah menyebutkan bahwa tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016;Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016;Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tarif Pelayanan; Bab III Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif ;Bab IV Tata Cara Pemungutan; Bab V Keringanan Dan Pembebasan Tarif layanan; Bab VI Pemanfaatan Pendapatan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
penyandang disabilitas berupa pengakuan, penghormatan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga
mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat
sesuai dengan ketentuan Pasal
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 42 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS ;
BAB III
KESAMAAN KESEMPATAN;
BAB IV
AKSESIBILITAS;
BABVI
PERAN SERTA MASYARAKAT ;
BAB VII
PENGHARGAAN;
BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ;
BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB X
PENDANAAN;
BAB XI
KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2018.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 27 Tahun 2018
dasar pembentukan kementerian/lembaga/badan/organisasi
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2018/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedomana Pengusulan, Penetapan,Dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah serta dalam Rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten kapuas, maka perlu disususn pedoman untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terintegritas.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010;Pearturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 81 tahun 2010;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013;Pearaturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ/Tanggal 29 Desember 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Area Perubahan Reformasi Birokrasi; Bab IV Hasil Area Perubahan Reformasi Birokrasi; Bab V Program Reformasi Birokrasi; Bab VI Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Bab VII Tim Reformasi Birokrasi; Bab VIII Alokasi Anggaran; Bab IX Sekretariat Reformasi Birokrasi; Bab X Persiapan,Implementasi,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Bab XI Ketentua Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Di Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kapaus Tahun Anggaran 2018
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 tahun 2011;Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016;Peraturan Bupati kapuas Nomor 23 Tahun 2017;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 36 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Kepada Setiap Desa Bab III Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan
Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kapuas dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 1 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Nomor 5 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
ARAH JAKSTRADA;
BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA;
BAB IV
PENDANAAN ;
BABV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
ditemukan ketidaktepatan penggunaan indikator kinerja
dalam mengukur dan menggambarkan capaian sasaran
strategis sehingga dianggap perlu dilakukan perubahan
terhadap indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten
Kapuas Tahun 2013-2018
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan MenPan RB Nomor 53 Tahun 2014; Perda Kab Kapuas Nomor 10 Tahun 2016; Perbup Nomor 35 Tahun 2015
Beberapa ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 22 Tahun 2014 tentang lndikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013- 2018 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
Beberapa ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kapuas
Nomor 22 Tahun 2014 tentang lndikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2013- 2018 diubah
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penegasan
Batas Kelurahan Selat Hilir dengan Kelurahan Selat Barat
Kec. Selat No
26/KSHI/III/2017 dan Nomor
38/KSB/UM/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, dan Berita
Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Selat Hilir
dengan Kelurahan Selat Tengah Kec. Selat Nomor
27 /KSHI/III/2017 tanggal 3 Maret 2017. berdasarkan Pasal 9 pada ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil
penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016
Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat meliputi :
a. Batas Utara : Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Tengah
b. Batas Barat : Kelurahan Selat Barat
c. Batas Timur : Sungai Kapuas
d. Batas Selatan : Sungai Kapuas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Serita Acara Pembahasan Penetapan
dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Selat Barat
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Selat Nomor
26/KSHI/III/2017; 38/KSB/UM/III/2017 tanggal 3 Maret
2017.
b. bahwa berdasarkan Pasal 9 pada ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa basil
penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi
Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
a. Batas Utara : Desa Pulau Telo dan Kelurahan Selat Dalam
b. Batas Barat : Sungai Kapuas
c. Batas Timur : Kelurahan Selat Tengah
d. Batas Selatan : Kelurahan Selat Hilir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Selatan Dengan Kecamatan Kapuas Hilir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 9 pada ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa basil
penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama
Antara Kecamatan Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir
Ten tang Batas Kecamatan Tanggal 7 Maret 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan
Selat dengan Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Bataguh
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasa 1 9 pada ayat (3)· Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil
penetapan, penegasan dan pengesahanan perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan Serita Acara Kesepakatan Bersama
Antara Kecamatan Kapuas Hilir dengan Kecamatan Bataguh
Ten tang Batas Kecamatan Tanggal 7 Maret 2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Bupati Kapuas Nomor 67 Tahun 2016
Batas Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir meliputi :
a. Batas Utara : Kecamatan Pulau Petak
b. Batas Barat : Kecamatan Selat dan Kecamatan Pulau Petak
c. Batas Timur : Kecamatan Kapuas Timur dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
d. Batas Selatan : Kecamatan Bataguh dan Kecamatan Kapuas Timur
Batas Wilayah Kecamatan Bataguh meliputi :
a. Batas Utara : Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Selat
b. Batas Barat : Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
c. Batas Timur : Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Kapuas Timur
d. Batas Selatan : Kecamatan Kapuas Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018.
5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
