Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 6 Tahun 1988
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 23 Tahun 2005
PP Nomor 48 Tahun 2005
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP Nomor 56 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 65 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 3 Tahun 2007
PP Nomor 19 Tahun 2010
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 30 Tahun 2011
PP Nomor 2 Tahun 2012
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 18 Tahun 2017
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 16 Tahun 2007
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 33 Tahun 2019
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
Perda Nomor 6 Tahun 2008
Perda Nomor 2 Tahun 2016
Perda Nomor 4 Tahun 2016
Perda Nomor 2 Tahun 2017
Perda Nomor 9 Tahun 2018
Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:
1. Pendapatan
2. Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung kelancaran program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Bima, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap obyek belanja, program/kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Pendpatan, Keuangan an Aset Daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 17 Tahun 2003
UU Nomor 1 Tahun 2004
UU Nomor 15 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 28 Tahun 2009
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 6 Tahun 1988
PP Nomor 109 Tahun 2000
PP Nomor 24 Tahun 2004
PP Nomor 23 Tahun 2005
PP Nomor 55 Tahun 2005
PP Nomor 56 Tahun 2005
PP Nomor 58 Tahun 2005
PP Nomor 65 Tahun 2005
PP Nomor 8 Tahun 2006
PP Nomor 3 Tahun 2007
PP Nomor 19 Tahun 2010
PP Nomor 71 Tahun 2010
PP Nomor 30 Tahun 2011
PP Nomor 2 Tahun 2012
PP Nomor 27 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 18 Tahun 2017
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
Permendagri Nomor 16 Tahun 2007
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 38 Tahun 2018
Permendagri Nomor 62 Tahun 2017
Perda Kab. Bima Nomor 6 Tahun 2008
Perda Kab. Bima Nomor 2 Tahun 2016
Perda Kab. Bima Nomor 4 Tahun 2016
Perda Nomor 2 Tahun 2017
Perda Nomor 3 Tahun 2019
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas
1. Pendapatan
2. Belanja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2019.
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT LAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
ABSTRAK:
Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Masih ditemukan adanya pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 8 peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial, bahwa pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang tata cara pengenaan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan di kabupaten bima.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomot 13 tahun 2003, UU nomor 24 tahun 2011, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2013, Peraturan presiden nomor 109 tahun 2013, Peraturan daerah nomor 4 tahun 2016, Peraturan bupati bima nomor 30 tahun 2016
Ketentuan umum, Sasaran, Sanksi dan perangkat daerah pelaksana, Mekanisme pemberian sanksi, Pencabutan sanksi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
-
-
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 39 Tahun 2019
EDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemantauan
dan pengawasan pelaksanaan perencanaan Desa oleh Bupati
sesuai ketentuan dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, perlu di bentuk Pelaksanaan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN
EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
ANGGARAN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
BLUD RSUD kabupaten bima menyelenggarakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kabupaten bima dan kota bima. Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan perjanjian dengan pihak lain. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman tersebut, diatur dengan peraturan bupati sesuai ketentuan pasal 87 ayat (5) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan pinjaman pada BLUD RSUD kabupaten bima.
Undang-undang nomor 69 tahun 1958, Undang-undang nomor 28 tahun 1999, Undang-undang nomor 17 tahun 2003, Undang-undang nomor 1 tahun 2004, Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Undang-undang nomor 36 tahun 2009, Undang-undang nomor 44 tahun 2009, Undang-undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006, Peraturan menteri keuangan nomor 77/PMK.05/2009, Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, Peraturan bupati bima nomor 31 tahun 2013
Ketentuan umum, Ruang lingkup, Prinsip-prinsip pinjaman, Kebijakan pinjaman, Sumber pinjaman, Bentuk pinjaman, Kewenangan dan persyaratan pinjaman, Pelaksanaan pinjaman, Monitoring dan evaluasi, Pelaporan dan pinjaman, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
-
-
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERCEPATAN DAN PENANGANAN STUNTING
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha dan anggota masyarakat. Kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bima sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dana pembangunan kualitas SDM.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 11 Tahun 2009
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 18 Tahun 2012
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 42 Tahun 2013
Inpres Nomor 1 Tahun 2017
Permenkes Nomor 23 Tahun 2014
Permenkes Nomor 25 Tahun 2014
Permenkes Nomor 41 Tahun 2014
Permenkes Nomor 88 Tahun 2014
Permenkes Nomor 21 Tahun 2015
Permenkeu Nomor 61/PMK.07/2019
Perda Nomor 7 Tahun 2011
Perda Nomor 4 Tahun 2016
Penanganan stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat serta kualitas SDM
Penanganan stunting dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui pelayanan kesehatan secara paripurna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
-
-
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 36 Tahun 2019
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan tugastugas
pemerintahan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima
sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, perlu
dilakukan beberapa penyesuaian terhadap struktur Perangkat
Daerah Kabupaten Bima;
b. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, mencakup
perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bima tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun
2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bima.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 35 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 11 TAHUN 2109 TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka implementasi dan percepatan
integrasi gerakan literasi pada satuan pendidikan,
keluarga dan masyarakat di Kabupaten Bima, perlu
diatur pedoman pelaksanaannya;
b. bahwa untuk efektifitifitas pengaturan pedoman
pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun
2019 tentang Gerakan Literasi Kabupaten Bima;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 11 Tahun
2019 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Bima;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN BIMA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
Dalam rangka memaksimalkan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara para Pejabat penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 28 Tahun 1999
UU Nomor 20 Tahun 2001
UU Nomor 30 Tahun 2002
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 5 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 53 Tahun 2010
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Inpres Nomor 05 Tahun 2004
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016
Perda Kab. Bima Nomor 2 RPJMD Kab Bima
Perda Kab. Bima Nomor 4 Tahun 2016
Perbub Bima Nomor 30 Tahun 2016
Setiap Penyelenggara Negara di lingkungam Pemerintah Kabupaten Bima wajib menyampaikan LHKPN. LHKPN Sebelum disampaikan kepada KPK terlebih dahulu di verifikasi melalui Unit Pengelola LHKPN Kab. Bima
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA INTENSIF DESA DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
salah satu indikator kinerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa adalah melalui penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik. untuk mewujudkan penataan dan pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan yang baik di Desa, perlu didukung dengan pemberian penghargaan melalui insentif bagi desa-desa yang melakukan penataan dan tata kelola administrasi yang baik. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud huruf b dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Insentif Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019.
UU nomor 69 tahun 1958, UU nomor 28 tahun 1999, UU nomor 33 tahun 2004, UU Nomor 6 tahun 2014, UU nomor 23 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014, Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, Peraturan daerah nomor 4 tahun 2008, Peraturan daerah nomor 2 tahun 2016, Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018,
Ketentuan umum, Sasaran dan waktu, Perhitungan dan penetapan alokasi, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
-
-
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
