Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
ABSTRAK:
Guna memenuhi UU No.32 Tahun 2004 Pasal 157 huruf a tentang Pemerintah Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk menampung keinginan Pihak Ketiga sebagai wujud nyata keikutsertaan masyarakat dalam menunjang suksesnya pembangunan Kabupaten Berau, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.13 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah, guna disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.8 Tahun 2010; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No.38 Tahun 2008; PP No.3 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Berau No.13 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati (Perbup) ini membahas tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perbup ini diantaranya yaitu Ketentuan Umum, Ketentuan Sumbangan, Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Penerimaan Serta Besarnya Sumbangan, Wilayah Penerimaan Sumbangan, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004; PP No.6 Tahun 2006. Peraturan yang Dicabut: Perda Kabupaten Berau No.13 Tahun 2009.
Peraturan yang akan diatur: Tata cara penerimaan sumbangan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati;
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan adanya usulan Kepala Dinas Teknis tentang Tambahan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu melakukan penyesuaian dan merubah kembali Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Jenis Pelayanan Bidang Urusan Pemerintahan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
Mengubah Perbup Berau Nomor 39 Tahun 2017
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Permendagri No. 14 Tahun 2016 Pasal 22 ayat (1) tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah; Untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga penduduk Kabupaten Berau yang meninggal dunia dalam menyelenggarakan pemakaman, maka perlu memberikan uang santunan kematian kepada ahli waris atau keluarga atau orang yang mengurus jenazah tersebut; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2015.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II UANG SANTUNAN KEMATIAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN; BAB IV PEMBIAYAAN; BAB V PENGECUALIAN; BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan yang bersumber dari Sisa Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) atas penyaluran DBH-DR sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang masih terdapat di kas daerah sebagaimana amanat Pasal 9 huruf b Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-l/PK/2018, serta pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2018; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Perbup tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Nomor 58 Tahun 2017 tenteng Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Nomor 10 Tahun 2017; Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 866.133.025.400,00; Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1.502.800.197.702; Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan menjadi Rp. 453.333.223.102.00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup Berau No. 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017; Perbup No. 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Perbup Berau Nomor 58 Tahun 2017.
61 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN BAGI LANJUT USIA KURANG MAMPU
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, Pemerintah Kabupaten Berau memberikan tunjangan bagi lanjut usia kurang mampu di Kabupaten Berau yang
dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang Mampu
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 1998; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2004; PP No.39 Tahun 2012
Dalam peraturan ini diatur tentang Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang Mampu, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan Penerima Tunjangan Bagi Lanjut Usia Kurang Mampu; Tata Cara Pemberian Tunjangan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
Kriteria dan persyaratan penerima tunjangan bagi Lanjut Usia Kurang Mampu meliputi:
a. diutamakan bagi Lanjut Usia yang sakit menahun dan hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain, atau hanya bisa berbaring di tempat tidur, sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari, tidak memiliki sumber penghasilan tetap, atau miskin;
b. Lanjut Usia yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak potensial, tidak memiliki penghasilan tetap, miskin, atau terlantar;
c. terdata dalam basis data terpadu dan/atau penduduk Lanjut Usia Kurang Mampu yang belum terdaftar yang diusulkan kelurahan dan telah diverifikasi dan divalidasi Dinas Sosial; dan
d. memiliki kartu tanda penduduk/surat keterangan domisili/kartu Keluarga.
Besaran tunjangan yang diberikan kepada Lanjut Usia Kurang Mampu sebesar Rp. 250.000,00/orang/bulan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Teknik Sapi dan Kerbau Betina Produktif
ABSTRAK:
Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan khususnya hewan ternak sapi dan kerbau betina produktif untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Serta dalam rangka pelaksanaan UU No.18 Tahun 2009 Pasal 18 ayat (3), untuk
mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau, perlu dilakukan pengendalian pemotongan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif. Maka, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU NO.18 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Berau No.9 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian No.35/Permentan/
OT.140/7/2011; Peraturan Menteri Pertanian No.48/Permentan/OT.140/9/2011.
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pengendalian Teknik Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu:
BAB I: Ketentuan Umum
BAB II: Identifikasi Status Reproduksi
BAB III: Penyeleksian
BAB IV: Penjaringan
BAB V: Perbibitan
BAB VI: Pengendalian Pemotongan
BAB VII: Kesejahteraan Hewan
BAB VIII: Sertifikasi
BAB IX: Pembinaan dan Pengawasan
BAB X: Kerjasama
BAB XI: Pembiayaan
BAB XII: Peran Serta Masyarakat
BAB XIII: Penyidikan
BAB XIV: Ketentuan Pidana
BAB XV: Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
Peraturan yang akan diatur: Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa
ABSTRAK:
Penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan good govemance yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh institusi pemerintahan harus dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 3 Tahun 2010; Perbup No. 45 Tahun 2011.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA; BAB III SISTEM INFORMASI; BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 36 Tahun 2019
Untuk melaksanakan UU No.28 Tahun 2009 Pasal 155 ayat (3) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan hasil evaluasi terhadap tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4x6 yang ditetapkan pada Perda No.4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Berau No.2 Tahun 2011
Dalam peraturan ini diatur tentang Penetapan Tarif Retribusi Fasilitas Reklame Baliho 4X6, termasuk juga diatur tentang Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk objek Retribusi berupa Fasilitas Reklame Baliho 4x6 ditetapkan sebesar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per hari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Dasar Hukum: UUD Tahun 1945; UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 97 Tahun 2012; Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Tata Cara Pemungutan; Bab III Tata Cara Penagihan; Bab IV Tata Cara Pembayaran; Bab V Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penyelesaian; Bab VI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan yang Akan Diatur: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
7 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
