Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam Bab V RPJMD Tahun 2016-2021, yaitu Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, maka perlu dukungan dan peran serta warga masyarakat Kabupaten Berau untuk membangun tingkat lingkungan rukun tetangga; Pemerintah Kabupaten Berau memberikan stimulan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dengan dukungan anggaran berbentuk program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan melalui Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat rukun tetangga, dan agar pelaksanaan program tersebut dapat memberdayakan masyarakat, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 2 Tahun 2006.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II BESARAN ALOKASI; BAB III PELAKSANAAN PROGRAM; BAB IV EVALUASI; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau. Perbup No. 72 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti. Untuk melaksanakan Perda No.7 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, Perbup Berau No.72 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2)
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan Permendagri No.12 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (3) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah maka perlu diatur susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2016; Perbup Berau No.72 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas; UPT Balai Benih dan Pasca Panen Tanaman Perkebunan; UPT Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019.
Peraturan yang Dicabut: Perbup Berau No.34 Tahun 2013
13 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Berau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Lapangan usaha yang dijalankan Perumda Bhakti Praja Kabupaten Berau perlu ditambah guna menangkap peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD)
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014; dan Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bhakti Praja Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Berau
Ketentuan Umum, Tujuan, Lapangan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2020.
Mengubah Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pembentukan Perusda Bhakti Praja Kab. Dati II Kab. Berau
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; Perda No. 8 Tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 44 tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No.12 tahun 2013; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2017; Perbup Nomor 57 Tahun 2017.
Ketentuan pada Ayat (2) Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk mengakomodir perkembangan APBD yang tidak sesuai lagi dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta adanya SILPA tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2014
Rincian Perubahan APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BERAU
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Untuk Melaksanakan Perda No.7 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perbup No.57 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dan Permendagri No.12 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (3) tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.12 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No.7 Tahun 2016; Perbup Berau No.57 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Rincian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Mendahului Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan wabah difteri yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Berau, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Berau.
Dasar hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2017.
Dilakukan pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.981.165.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) guna mengakomodir kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran wabah difteri di Kabupaten Berau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami
ABSTRAK:
Burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengusahaan yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah; Sesuai kententuan Perda No. 4 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat untuk budidaya sarang burung walet harus mendapat izin kepala daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2003.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LOKASI PENGUSAHAAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN; BAB IV PERPANJANGAN IZIN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN; BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VI PEMANENAN; BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2005
RETRIBUSI TERMINAL TRANSPORTASI JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TERMINAL TRANSPORTASI JALAN DALAM DAERAH KABUPATEN BERAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang transportasi jalan perlu ditetapkan besaran retribusi terminal transportasi jalan dalam daerah Kabupaten Berau;
bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang - undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang- undang;
Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 24 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 53 );
Retribusi Terminal Tranportasi Jalan Dalam Daerah Kabupaten Berau
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.
26 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
