tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - anggaran pendapatan dan belanja daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2023/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 15 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Berau No. 10 Tahun 2022
Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Ketentuan Lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemberian Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Informasi Publik merupakan hak warga negara dan menjadi salah satu kewajiban penyelenggara negara untuk memenuhi hak tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional; Perbup No. 37 Tahun 2014 tentang Tata Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 3 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II AKSES DATA DAN INFORMASI PUBLIK; BAB III HAK DAN KEWAJIBAN; BAB IV PPID; BAB V KELEMBAGAAN PPID; BAB VI KELENGKAPAN PLID; BAB VII KATEGORI INFORMASI PUBLIK; BAB VII TATA CARA LAYANAN INFORMASI PUBLIK; BAB IX TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
79 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
ABSTRAK:
Dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan yang kuat dan mandiri di Kabupaten Berau. Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelembagaan pelaku utama perikanan diperlukan adanya kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa
pada kondisi dan tempat yang berbeda. Untuk memberikan landasan hukum bagi kelompok pelaku utama perikanan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.31 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk Kelembagaan; Pembentukan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; GAPOKKAN; Penilaian dan Pengukuhan Kelas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan; Pembinaan; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat perizinan dan nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perbup Nomor 39 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kelembagaan Dan Kewenangan; Bab III MPP, Standar, Dan Manajemen Pelayanan; Bab IV Perencanaan; Bab V Penyederhanaan Jenis Dan Prosedur; Bab VI Prosedur Penandatanganan Surat Perizinan Dan Non Perizinan; Bab VII PSE; BAB VIII Sarana Dan Prasarana; Bab IX Sumber Daya Manusia; BAB X Etika Pelayanan Bab X; BaB XI SKM; Bab XII Inovasi; Bab XIII Forum Komunikasi PTSP; Bab XIV Pencabutan Izin; Bab XV Kerja Sama; Bab XVI Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XVII Pelaporan; Bab XVIII Pendanaan; Bab XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
Malaria merupakan jenis penyakit menular yang saat ini menjadi kesehatan masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga diperlukan tata laksana serta landasan hukum disesuaikan dengan kondisi dan keadaan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 41 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan Penyakit Malaria serta akibat yang ditimbulkannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 1991; Permenkes No. 82 Tahun 2014; Permenkes No. 5 Tahun 2013; Permenkes No. 41 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Kebijakan dan Strategi; Tim Eliminasi Malaria; KLB; Tahapan dan Kegiatan Percepatan Eliminasi Malaria; Pengorganisasian; Peran Serta Masyarakat; Sumber Daya Manusia; Pelayanan Kesehatan pada Percepatan Eliminasi Malaria; Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Penilaiaan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
38 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.35 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) tentang Perubahan Ketiga atas PP No.19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan jo PP No. 36 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (2) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD perlu dibentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Pembentukan; UU No.23 Tahun 2014; PP No.35 Tahun 2019; PP No.36 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas yang Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintahan Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi guna menjamin kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Operasional, serta untuk menjamin keseragaman biaya dalam penyusunan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkeu No. 49/PMK.02/2017; Perda No. 8 Tahun 2009.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP; BAB III MAKSUD DAN TUJUAN; BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB V KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2017.
39 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka akuntabel. Dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu dilakukan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Peraturan KPK No.7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Wajib Lapor LHKASN, Penyampaian LHKASN; Pengelolaan LHKASN; Pengawasan; Kepatuhan Penyampaian LHKASN; Sanksi; Ketentuan Penutup; Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan hasil kesepakatan Tim Penyusunan Standarisasi Satuan Harga Biaya Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau dan usulan Perangkat Daerah Kabupaten Berau perlu dilakukan perubahan pengaturan atas standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.02/2017; Perbup Berau Nomor 31 Tahun 2017.
Ketentuan Lampiran angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 iubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perbup ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah mengamanahkan untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, termasuk juga diatur tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Pelaksanaan; Pengorganisasian; Pelaporan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat