Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 425 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

3_1727065221_GxtBZT_18_2024.pdf

pakaian dinas

2024

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 18

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, kesatuan dan nasionalisme pada pejabat atau aparatur sipil negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas; b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan W alikota Nomor 46 Tahun 2022 ten tang Pakaian Dinas W alikota, W akil W alikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentag Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16, Seri E); Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 54); Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2023 tentang Motif Batik Khas Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 53);
Merubah Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6,

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
88

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 21 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Perwali Kota Blitar No 21 Tahun 2023.pdf

sampah

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 21

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

ABSTRAK:

a. bahwa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai mempunyai peran strategis terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat yang merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum; b. bahwa pembatasan penggunaan plastik sekali pakai merupakan upaya untuk mengurangi sampah di Kota Blitar, khususnya sampah plastik yang sulit diurai oleh alam; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 201 7 tentang Pengelolaan Sampah, pengurangan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5059); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 201 7 ten tang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 223); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 4); 11. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 28) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 201 7 ten tang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 36);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBATASAN PLASTIK SEKALI PAKAI BAB III KAWASAN BIJAK PLASTIK SEKALI PAKAI BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BABV SANKSI ADMINISTRATIF BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 ten tang Pembatasan Timbulan Sampah dari Penggunaan Kantong Plastik, Barang dan/ atau Kemasan Sekali Pakai
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 20 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelaksanaan Kota Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perwali Kota Blitar No 20 Tahun 2023.pdf

tata ruang - anak

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 20

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Kota Layak Anak

ABSTRAK:

a. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan yang perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. bahwa untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terintegrasi, berkualitas, dan berkesinambungan sebagai upaya memberikan kesejahteraan dan perlindungan atas hak-hak anak; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan Kata Layak Anak di Kata; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Kata Layak Anak;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN BAB III PRA-KLA BAB IV IMPLEMENTASI BAB V EVALUASI BAB VI FORUM ANAK BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
11

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perwali Kota Blitar No 19 Tahun 2023.pdf

ketertiban - lingkungan

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 19

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Program Rukun Tetangga (RT) Keren pada tahun 2022, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana tela h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 ten tang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Program Rukun Tetangga Keren

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perwali Kota Blitar No 18 Tahun 2023.pdf

TUNJANGAN

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 18

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4 700 Tahun 2020 ten tang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berbasis Kinerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan lnstansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 23. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar {Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7); 26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BASIC TPP BAB III KRITERIA DAN BESARAN PERSENTASE TPP BAB IV PENILAIAN TPP BAB V PENGURANGAN TPP BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII LARANGAN BAB IX MONITORING DAN EVALUASI BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2023.
1. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 2. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 3. Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 4. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar 5. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
28

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perwali Kota Blitar No 17 Tahun 2023.pdf

direksi - bpr

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 17

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, ketentuan pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar diatur dalam Peraturan W alikota; b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Seleksi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah belum mengakomodir kebutuhan hukum sehingga perlu disesuaikan.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 t sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
Materi pokok: Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup: a. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas; b. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi; dan c. Informasi Pelaksanaan Seleksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
Jumlah halaman : 25 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

Perwali Kota Blitar No 16 Tahun 2023.pdf

hak keuangan - dprd - apbd

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 16, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 16

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan pengelolaan keuangan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan U ndang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12); 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 38);
melakukan beberapa perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2017 ten tang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
4

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Abstrak

Standar / Pedoman

Download file:

Perwali Kota Blitar No 15 Tahun 2023.pdf

inovasi - daerah

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 15

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik, percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat, peran serta masyarakat serta daya saing daerah maka perlu dibentuk kebijakan daerah yang mendukung berkembangnya inovasi daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 201 7 ten tang Inovasi Daerah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan pedoman yang dapat memberikan kepastian hukum.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021.
Materi pokok: Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini meliputi: a. Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; b. Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; c. Uji Coba Inovasi Daerah; d. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan; e. Laporan Inovasi Daerah; f. Pemanfaatan Inovasi Daerah; g. Pendanaan;dan h. Pembinaan dan Pengawasan lnovasi Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
Jumlah halaman : 13 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perwali Kota Blitar No 14 Tahun 2023.pdf

kesehatan

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 14, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 14

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan W alikota ten tang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021.
Materi pokok: Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan d. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
Jumlah halaman : 21 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Blitar No. 13 Tahun 2022 tentang PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023

Download file:

Perwali Kota Blitar No 13 Tahun 2023.pdf

pajak bumi - bangunan

2023

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan atas peru bahan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Blitar, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nilai pemberian stimulus atas pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kota Blitar; b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023 sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti.
Mengingat: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 t sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 36 Tahun 2020, eraturan Walikota Blitar Nomor 113 Tahun 2022.
Materi pokok: Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. pemberian stimulus; dan b. penghitungan stimulus.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2023.
Mencabut: Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022 dan Tahun 2023.
Jumlah halaman : 7 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT