Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 36 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Arsip

Download file:

PERWALI 18 TAHUN 2021.pdf

arsip

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.l 24 ayat (8) Pera tu ran Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Ten tang Penyelenggaraan Kearsipan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota ten tang Jadwal Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Urn um dan Perumahan Rakyat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Dasar hukum peraturan ini adalah 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
peraturan walikota tentang jadwal retensi arsip urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di lingkungan pemerintah kota blitar meliputi ketentuan umum; jadwal arsip retensi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
jumlah 25 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PELAKSANAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI 16 TH 2020 OCR.pdf

layanan darurat

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

ABSTRAK:

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PERM/M.KOMINFO/01/2010; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 tahun 2016; 18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016; 19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 201 7; 20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018; 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019;
Materi Pokok: Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; pelaksanaan; janis layanan; pelaksanaan; sarana dan prasarana; petugas layanan panggila darurat; tugas dan tanggungjawab; dukungan anggaran; pengendalian, monitoring dan evaluasi; pelaporan; ketentuan umum

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2020.
jumlah 18 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN RUMAH !SOLAS! PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR

Abstrak

COVID-19 / Corona

Download file:

PERWALI 15 TAHUN 2021.pdf

protokol kesehatan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN RUMAH !SOLAS! PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR

ABSTRAK:

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/7 /KPTS/013/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka seluruh daerah di Jawa Timur wajib untuk semakin memperketat disiplin penerapan protokol kesehatan penanggulangan Covid- 19; b. bahwa dalam rangka penanganan kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Blitar yang semakin meningkat dan penyelenggaraan rumah isolasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Rumah lsolasi Dalam Penanggulangan Bencana Kesehatan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 sampai saat ini masih beroperaeional, maka perlu diberikan dasar kebijakan atas penyelenggaraannya sesuai dinamika kebutuhan penanganan bencana kesehatan Covid-19; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar
dasar peraturan ini adalah ; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
peraturan walikota tentang penyelenggaraan rumah isolasi penanganan bencana kesehatan covid-19 kota blitar meliputi ketentuan umum; tujuan dan sasaran; lokasi operasional dan pembiayaan rumah isolasi; monitoring, pengawasan dan evaluasi; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2021.
jumlah 12 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTJAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Kesehatan COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Blitar No. 34 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTIAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Download file:

PERWALI 14 TAHUN 2021.pdf

covid

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALJKOTA NOMOR 34 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KLAIM PENGGANTJAN BIAYA ATAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENANGANAN BENCANA COVID-19 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.Ol.07 /Menkes/446/2020 tentang Petunjuk Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Disease 2019 [Covid - 19), maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid - 19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah harus dilakukan perubahan sesuai Peraturan Perundangundangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Klaim Penggantian Biaya Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Covid-19 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 /Menkes/ SK/VIII/2004; Permenkes 1501/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
peraturan walikota tentang perubahan atas peraturan walikota nomor 34 tahun 2020 tentang penyelenggaraan klaim penggantian biaya atas pelayanan kesehatan dalam penanganan bencana covid-19 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi perubahan pasal 1 terkait ketentuan umum; pasal 3 terkait kriteria penerima layanan; pasal 11 terkait layanan klaim penggantian biaya

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
mengubah peraturan walikota nomor 34 tahun 2020
jumlah 11 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERWALI 13 TAHUN 2021.pdf

bantuan sosial

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 13

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa terhadap Keluarga Penerima Manfaat/ KPM yang tidak menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai/ BPNT, maka Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai, maka ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai tidak dapat dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan melalui bantuan sosial yang direncanakan; d. bahwa bantuan sosial yang direncanakan untuk penyelenggaraan Program Beras Sejahtera yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum diatur secara terperinci didalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, maka perlu diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Program Beras Sejahtera Kata Blitar
Dasar hukum peraturan ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020
peraturan walikota tentang program beras sejahtera kota blitar meliputi antara lain: ketentuan umum; tugas dafun

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATlFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERWALI 11 TAHUN 2021.pdf

gratifikasi

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATlFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sekaligus untuk mendukung pembentukan dan penatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi, maka perlu membentuk Peraturan W alikota ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007
peraturan walikota tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota blitar meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip dasar; laporan gratifikasi; batasan, pengecualian ; unit pengendalian gratifikasi; pengawasan; hak dan perlindungan; sanksi; pembiayaan; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 19 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Abstrak

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

PERWALI 10 TAHUN 2021.pdf

perdagangan manusia

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 58 ayat (3) Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Togas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Gugus Togas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950: Undang - undang Nomor 7 Tahun 1984 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018
peraturan walikota tentang pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak p!dana perdagangan orang meliputi ketentuan umum; gugus tugas; mekanisme kerja; pemantauan evaluasi dan pelaporan; anggaran;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
jumlah 8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERWALI 09 TAHUN 2021.pdf

perjalanan dinas

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 9

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam standar harga satuan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional; b. bahwa peiaksanaan perjalanan dinas dalam negen harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Nomor PER- 22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap; c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan pencabutan sesuai Peraturan Perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap
dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang--Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018
peraturan walikota ini mengatur pencabutan peraturan walikota nomor 2 tahun 2020 tentang perjalanan dinas jabatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BLITAR

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERWALI 08 TAHUN 2021.pdf

pendidikan

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 8, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat ( 1) Pera tu ran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru/ PPDB untuk setiap jenjang pendidikan melalui jalur zonasi dengan wilayah zonasi pendaftaran yang ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah; b. bahwa penetapan wilayah zonasi pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan belum mengatur mekanisme penerapan jalur zonasi sesuai karakteristik daerah, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur sesuai kewenangan atas penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan di daerah; c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kata Blitar sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kata Blitar sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diatur kembali sesuai Peraturan Perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak - Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kata Blitar.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016
peraturan walikota tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada taman kanak - kanak negeri, sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di kota blitar meliputi pelaksanaan ppdb; mekanisme radius terdekat; mekanisme zonasi sistem rayom;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI L!NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERWALI 07 TAHUN 2021.pdf

kepegawaian

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI L!NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya surat persetujuan penetapan perubahan kelas jabatan pengelola pengadaan barang/jasa oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan pada jabatan pengelola pengadaan barang/ jasa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kata Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Preeiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
peraturan walikota ini mengatur perubahan peraturan walikota blitar nomor 77 tahun 2019 tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah kota blitar berupa lampiran daftar kelas jabatan di lingkungan pemerintah kota blitar

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
jumlah 48 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT