Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2021

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan walikota ini mengatur pencabutan peraturan walikota nomor 2 tahun 2020 tentang perjalanan dinas jabatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

T.E.U.

Indonesia, Kota Blitar

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Blitar

Tanggal Penetapan

12 Januari 2021

Tanggal Pengundangan

12 Januari 2021

Tanggal Berlaku

12 Januari 2021

Sumber

Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 9

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Blitar

Bidang

Halaman ini telah diakses 388 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI 09 TAHUN 2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perjalanan dinas
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 9
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam standar harga satuan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional; b. bahwa peiaksanaan perjalanan dinas dalam negen harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Nomor PER- 22/PB/2012 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap; c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri, maka perlu dilakukan pencabutan sesuai Peraturan Perundang-undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang--Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 13/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kata Blitar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 peraturan walikota ini mengatur pencabutan peraturan walikota nomor 2 tahun 2020 tentang perjalanan dinas jabatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jumlah 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2021

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT