Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 45, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu
dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
Ketentuan Umum,Kedudukan,Susunan Oerganisasi ,Tugas dan Fungsi,Kelompok jabatan Fungsional dan Pelaksana,Tata Kerja,Jabatan Perangkat Desa,
Ketentuan Peralihan,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
-
-
480 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 46 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut pembahasan Anggaran Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Denpasar tahun 2017 pada hari Jumat 9
Desember 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang
Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999 Nomor 50 Tahun 1999
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Januari 2007 Nomor 2 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 48 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan penyediaan dan
pelayanan jasa angkutan penumpang umum di Jalan dalam batas
kemampuan daya beli masyarakat dipandang perlu untuk
menyesuaikan tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum
di Kota Denpasar
b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan
Kebijaksanaan Pemerintah tentang perubahan harga bahan bakar
minyak, maka perlu penetapan Tarif Angkutan Kota dengan mobil
penumpang umum di Kota Denpasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang
Umum di Kota Denpasar;
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 1964
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011
Pasal 2 Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020
peraturan walikota denpasar - PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 24Tahun 2007 ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 ;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 .
1. Ketentuan Umum;
2. Pembatasan Kegiatan Masyarakat;
3. Pelaksanaan :
4. Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan;
5.Sanksi Administratif;
6. Sosialisasi dan Partisipasi;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
126
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 48, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 48
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terhadap biaya perjalanan dinas sehingga dapat mewujudkan pengelolaan
keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan
Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas abatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 31
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini,ehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Walikota tentang perubahan,Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
32 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 48 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2017;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Pasal 7 Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 49 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Penyerahan Aset dalam Rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Daerah Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah
Pada Perusahaan Daerah perlu menetapkan Peraturan
Walikota Denpasar tentang pelaksanaan penyerahan aset
dalam rangka Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan Pada Perusahaan Daerah Pasar ;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri dalam Negeri tanggal 31 Januari 1984
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1999
Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Uang Makan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Ayat 7a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pemberian Uang Makan;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016
Pasal 3 Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 50 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
a.bahwa scbagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu
disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas
Fanah dan Bangunan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Banunan;
Undang-Undang Nomor I Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2010
KETEN TUAN UMUM
Prosedur pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
31 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi kelangsungan pembangunan daerah, sehingga perlu diberdayagunakan dengan memperhatikan potensi yang ada di daerah;
b. bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, maka dipandang perlu dalam penatausahaannya dilaksanakan melalui tata cara pemungutan Pajak yang baik dan benar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun Tahun
2012.
1. Ketentuan Umum;
2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan;
3. Masa Pajak;
4. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SKPD;
5. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaraan Pajak;
6. Tata Cara Penagihan;
7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
26
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
