Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melakasanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 3 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Pp No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan dan Tujuan; III. Kedudukan dan Tugas; IV. Susunan Organisasi; V. Mekanisme Kerja; VI. Anggaran; VII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (2) ayat (1) butir d Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu perlu
menetapkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Struktur dan Besaran Tarif Retribusi; Prosedur Pengurusan Izin Trayek; Bab IV Tata Cara Pemungutan dan Pengelolaan; Bab V Tata Cara Keringanan Pembayaran; Bab VI Insentif Pemungutan; Bab VII Formulir Yang DIgunakan Dalam Penetapan Izin; Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal dari Bupati, Urusan Penanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah Teknis Kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kwalitas, sistim birokrasi pelayanan perizinan, non perizinan secara menyeluruh di daerah sesuai prinsip dasar cepat, murah, efektif dan efisien maka perlu mendelegasikan urusan pemrosesan, penerbitan dan wewenang penandatanganan perizinan dan non perizinan daii Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan; bahwa berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan, Non Perizinan Penanaman Modal dari Bupati, Urusan penanganan perizinan dan non perizinan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Selatan.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 4 Tahun 2008.
Dengan peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada kepala Dinas untuk menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.
Perincian perizinan bidang penanaman modal, perizinan usaha dan non usaha terdiri dari: Bidang Penanaman Modal: Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Bidang Perindustrian, Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perdagangan, Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Keuangan, Bidang Perbankan, Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan; Perizinan Bidang Usaha dan Non Usaha: Bidang Kesehatan; Bidang Perhubungan, Bidang Tata Ruang dan Perumahan, Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bidang Pariwisata, Bidang Pendapatan, Bidang Peternakan, Bidang Kehutanan, Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi; Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Pertambangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 2020
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Pelaksanaan; IV. Monitoring dan Evaluasi; V. Sanksi Administratif; VI. Sosialisasi dan Partisipasi; VII. Pendanaan; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan pajak daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan secara profesional, efektif, efisien dan tertib administrasi, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pajak kepada masyarakat, perlu mengatur standar operasional prosedur pelayanan pajak daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permenkeu No 11/ PMK.07/2010; Permendagri No. 43 Tahun 1999; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 9 tahun 1990; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 28 Tahun 2007; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 19 tahun 2011.
Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pajak Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari: a. Pendahuluan, b. Definisi, c. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, d. Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Self Assesment System, Prosedur Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan mekanisme pemungutan Official Assesment System, f. Prosedur Restitusi/ Kompensasi, g. Prosedur Pembukuan dan Pemeriksaan, h. Prosedur Penagihan dan Pelelangan; i. Prosedur Penghapusan Piutang Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU no. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang I. ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul; IV. Kewenangan Lokal Berskala Desa; V. Penetapan Kewenangan Desa; VI. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa; VII. Pelaporan; VIII. Pembinaan dan Pengawasan; IX. Pendanaan; X. ketentuan Lain-lain; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertibnya penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retxibusi Daerah dan Dana Desa dan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 perlu adanya petunjuk teknis penggunaan keuangan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2018.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 6 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permndagri No. 113 Tahun 2014; Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.19 Tahun 2017; Permenkeu No. 50/PMK.07/2017.
Bab I Pendahuluan; Bab II Kebijakan Pengaturan Dana Desa; Bab III Pendampingan; Pembinaan dan Pengawasan; Bab IV Pelaporan; Bab V Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2017.
55 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Soe
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE perlu diberikan tambahan penghasilan karena kelangkaan profesi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah SoE.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 340/MENKES/ Per III/ 2010; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perbup Timor Tengah Selatan No. 76 Tahun 2011.
Perubahan pada pasal 5 dan Pasal 11
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 50 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
Bahwa biaya Pengujian Parameter Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Nomor 1 huruf P Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang berkaitan dengan Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu dilakukan penyesuaian harga pemanfaatannya; bahwa penyesuaian harga disebabkan karena kenaikan harga bahan kimia, tarif dasar listrik dan air sehingga mempengaruhi dampak kenaikan biaya operasional pengujian dilaboratorium; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang merubah tarif Retribusi Pemanfaatan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Nomor 1 huruf P Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
3 halaman; 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2011; Perda No. 74 Tahun 2011; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 tahun 2016.
Bab I Ketentuan Umum, Bab II Pemeriksaan Pajak Daerah; Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
28 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
