Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

Menemukan 120 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2016

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2016

Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

APBD

Download :
PERBUP KAB PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 3 Tahun 2016

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah dan untuk membiayai pembangunan dan mendorong pengembangan tempat rekreasi bagi masyarakat perlu didukung oleh pendapatan yang bersumber dari pemungutan retribusi daerah. Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan tempat rekreasi dan olahraga, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan pembangunan tempat rekreasi dan olahraga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek 3. Golongan 4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa 5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif 6. Struktur dan Besarnya Tarif 7. Wilayah Pemungutan 8. Pemungutan 9. Pembayaran 10. Penagihan 11. Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 12. Kedaluwarsa Penagihan 13. Penyidikan 14. Ketentuan Pidana 15. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
11 Halaman (Penjelasan 2 Halaman)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2016

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
jDMAb2fb2ROSyT7L53LIZvU8K wis.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 17 Tahun 2016

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2016

Download :
PERBUP NOMOR 17 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 7 Tahun 2016

Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA KAB PANGANDARAN NOMOR 7 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

RETRIBUSI DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

Retribusi izin gangguan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan izin gangguan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin gangguan pemungutan retribusi izin gangguan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Tahun 2009; UU No 21 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Retribusi Izin Gangguan dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi 3. Golongan Retribusi 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 5. Prinsip Penetapan dan Struktur Besaran Tarif Retribusi 6. Wilayah Pemungutan 7. Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran 8. Penagihan Retribusi 9. Penghapusan Piutang Retribusi Izin Gangguan Yang Kedaluarsa 10. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan 11. Penyidikan 12. Ketentuan Pidana 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Izin Gangguan yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
27 Halaman (Penjelasan 2 Halaman dan Lampiran 15 Halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran No. 3 Tahun 2016

Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2016

Kesehatan

Download :
PERBUP KAB PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Download :
2t74N9cqNOHfAMkGGIPfpqm64.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016

Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NOMOR 25 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 53 Tahun 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2017

APBD

Download :
PERDA NOMOR 53 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2016

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .