Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 90 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar / Pedoman

Download file:

39. Perbup Nomor 39 Tahun... Berbasis Risiko.pdf

Pengawasan Berbasis Risiko - Pedoman Perencanaan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2023/No.39

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

ABSTRAK:

bahwa perencanaan pengawasan yang memadai memiliki peranan penting dalam rangka mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan pelayanan publik; bahwa untuk mendukung kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berjalan secara efektif dan efisien dalam perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu pedoman perencanaan pengawasan berbasis risiko; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman PPBR.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
42 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Pangandaran No. 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021

Download file:

38.Peraturan Bupati Panga...Perangkat Daerah.pdf

KEDUDUKAN - TUGAS - FUNGSI - SUSUNAN - ORGANISASI - SERTA - TATA - KERJA - PERANGKAT - DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 38, BD 2023/No.38

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2023.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi ketentuan umum, nomenklatur dan tipelogi perangkat daerah, kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi perangkat daerah, unit pelaksana teknis daerah, kelompok jabatan fungsional, eselonering perangkat daerah, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain lain, ketentuan peralihan, penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 dicabut.
45 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

37.Peraturan Bupati Panga...ak perda 15 2022.pdf

Minuman Beralkohol - Pengendalian Dan Pengawasan

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 37, BD 2023/No.37

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.52/HM.001/MPEK/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER /4/2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengajuan, persyaratan, penerbitan, dan perubahan data SKP-B dan C dan/atau SKPL-B dan C, tata cara pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C, penjualan minuman beralkohol, tata cara pengawasan minuman beralkohol, sanksi administratif, pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
23 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

36. Perbup Nomor 36 Tahun...un Anggaran 2023.pdf

Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas - Petunjuk Teknis Pemberian

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD 2023/No.36

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, pengendalian internal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mengubah

Perbup Kab. Pangandaran No. 59 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil

Download file:

35.PERBUP NOMOR 35 TAHUN ...EMEN TALENTA PNS.pdf

pns - Manajemen Talenta

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35, BD 2023/No.35

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya mewujudkan rencana suksesi dan pelaksanaan manajemen pegawai negeri sipil yang didasari objektivitas, terencana, ketepatan waktu dan akuntabilitas serta untuk mengakselerasi penerapan sistem merit dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil perlu dilaksanakan Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; bahwa sehubungan adanya perubahan bobot dalam penilaian talenta yang dikelompokkan dalam 9 (sembilan) kotak manajemen talenta untuk menentukan talenta ke dalam kelompok rencana suksesi, perlu adanya penyesuaian Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil; bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2023.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2022 diubah.
8 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022

Download file:

34.PERBUP NOMOR 34 TAHUN ...ABARAN APBD 2023.pdf

apbd - Penjabaran

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2023/No.34

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.14.3/1483/SJ, perihal: Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 diubah.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Pangandaran No. 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Perbup Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Download file:

33 2023.pdf

tata-kelola-pemungutan-retribusi-di-destinasi-pariwisata

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD 2023/Nomor 33

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi Di Destinasi Pariwisata

ABSTRAK:

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, dalam upaya meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan dan optimalisasi tata kelola pemungutan retribusi di destinasi pariwisata serta optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Tata Kelola Pemungutan Retribusi di Destinasi Pariwisata.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 2 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP no. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2015; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perda No. 32 Tahun 2016; Perda No. 36 Tahun 2016; Perda No. 7 Tahun 2018; Perbub No. 28 Tahun 2016; Perbub No. 33 Tahun 2019; Perbub No. 44 Tahun 2019; Perbub No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbub No. 41 Tahun 2022; Perbub No. 38 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, jenis retribusi, destinasi pariwisata, pemungutan retribusi, pembelian, pembayaran dan penyetoran retribusi, petugas pemungut retribusi, pengawasan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2022 dicabut.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Pangandaran No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022

Download file:

32.PERBUP NOMOR 32 TAHUN ...ABARAN APBD 2023.pdf

apbd - Penjabaran

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BD 2023/No.32

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rincian rencana keuangan yang memuat rincian pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan yang dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah; bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pada huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, namun sehubungan dengan adanya penyesuaian Nomenklatur kegiatan yang didanai Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Barat serta perbaikan besaran alokasi masing-masing kriteria Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran V.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 diubah.
10 hal

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

03112023025139.pdf

Perbup Pangandaran Nomor 31 Tahun 2023.pdf

Kendaraan Bertonase Besar - Pembatasan Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 31, BD. 2023 (31); 9 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir

ABSTRAK:

bahwa Jalan Lintas Pesisir merupakan jalan Kabupaten yang telah ditetapkan sebagai Jalan Wisata yang ditujukan untuk menunjang kegiatan dan pengembangan sektor kepariwisataan, sehingga penggunaannya perlu diatur secara khusus dalam rangka meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat di area objek wisata serta untuk mempertahankan kualitas jalan guna mengoptimalkan aksesibilitas masyarakat menuju objek wisata; bahwa kendaraan bertonase besar berpotensi meningkatkan risiko kemacetan lalu lintas di area objek wisata serta mengakselerasi penurunan kualitas Jalan Lintas Pesisir, oleh karena itu perlu diatur mobilitasnya agar tidak berdampak negatif terhadap pengembangan kegiatan kepariwisataan dan kualitas Jalan Lintas Pesisir; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembatasan Kendaraan Bertonase Besar Memasuki Ruas Jalan Lintas Pesisir;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaam Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentsng pembatasan kendaraan bertonase besar, sanksi administratif, pengawasan dan pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2025.
9 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

30. Perbup Nomor 30 Tahun...ndaraan Bermotor.pdf

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Perubahan Tarif

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 30, BD 2023/No.30

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

ABSTRAK:

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi di Daerah sehingga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 37 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
8 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT