Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perbup Kab. Pangandaran No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD.2021/1
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu hak keuangan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang lembaga.
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) ini mengatur tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum, 2. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, dan 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 64.A Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 82 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
Perbup Kab. Pangandaran No. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77/Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Perbup Kab. Pangandaran No. 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa perlu memberikan tambahan penghasilan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sehingga perlu menetapkan Perbup tentan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permenpan RB No. 34 Tahun 2011; Permenpan RB No. 63 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang meliputi Ketentuan umum, Prinsip dan tujuan, Pemberian tambahan pengahasilan pegawai, Pengaturan pemberian tambahan pengahasilan pegawai, Pengurangan tambahan penghasilan pegawai, Ijin kerja, PNS yang diberhentikan sementara/diberhentikan dari jabatan, Instrumen, Mekanisme pelaksanaan pembayaran TPP; Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan khusus, Ketentuan peralihan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 81 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun
ABSTRAK:
Bahwa Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar perlu diatur tentang pelaksanaannya, berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Wajib pendidikan Anak Usia Dini (satu) Tahun.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2018; Permendiknas No. 19 Tahun 2007; Permendikbud No. 84 Tahun 2014; Permendikbud No. 137 Tahun 2014; Permendikbud No. 146 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendikbud No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan Wajib pendidikan Anak Usia Dini (satu) Tahun, yang meliputi Ketentuan umum, Tujuan, fungsi dan prinsip, Sasaran, Penuntasan wajib PAUD 1 (satu) tahun, Penyelenggaraan, Mutu pelayanan dasar, Pembinaan, pengawasan dan evaluasi, Pembiayaan, Sanksi, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PAN RB No. 36 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang meliputi Perangkat Daerah, BUMD, UPTD dan Desa merupakan Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelayanan Publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2020.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Perbup tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran.
UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Nama dan Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Pangandaran yang meliputi Ketentuan umum, Nama, Maksud dan tujuan, Penggunaan dan penempatan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
