Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang sejahtera dan bermartabat, perlu adanya upaya konkret dari Pemerintah Daerah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai strategi dan program, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan.
UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpes No. 96 Tahun 2015; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permensos No. 16 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No. 29 Tahun 2017; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapakali diubah terkahir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2018; Perda Kab Pangandaran No. 4 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 74 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 80 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 202.
Peraturan ini mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan yang meliputi Ketentuan Umum, Sasaran Penangulangan Kemiskinan, Pendataan, Kebijakan, Strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan, TKPK, Pengawasan, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2023.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Pangandaran No. 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
TATA - CARA - PEMBERIAN - BANTUAN - LANGSUNG - TUNAI - YANG - BERSUMBER - DARI - DANA - BAGI - HASIL - CUKAI - HASIL - TEMBAKAU
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2023/No.16
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
ABSTRAK:
Bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PM.07/2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2022; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 63 Tahun 2017; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permenkeu No. 139/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 233/PMK.07/2020; Permendargi No. 77 Tahun 2020; Permenkeu No. 215/PM.07/2021; Permensos No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang meliputi Ketentuan Umum, Calon Penerima BLT, Persyaratan Calon Penerima BLT, Pendataan Calon Penerima BLT, Besaran dan Tata Cara Pembelian BLT, Pelporan, Pengawasan dan Evaluasi, Pembiyaan, Partisipasi Masyarakat, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2024
ABSTRAK:
Bahwa standar harga belanja merupakan patokan harga tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah agar pengelolaan APBD memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemda kabupaten pangandaran sebagai entitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahun menyusun APBD berdasarkan RKPD dan berpedoman pada Permendagri, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2024.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
Perbup Kab. Pangandaran No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Untuk Tahun 2023
Mengubah
Perbup Kab. Pangandaran No. 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Untuk Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2023
Pedoman - penyusunan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - desa - tahun 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, BD 2023/No.9
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendes PDT No. 8 Tahun 2022; Permnekeu No. 201/PMK.07/2022; Perda Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 13 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023;Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 53 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 51 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 57 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 4 Tahun 2023; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang edoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang meliputi Ketentuan Umum, Pdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalamm upaya menciptkan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 79 Tahun 2021; ; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, masa perjanjian, kewajiban, larangan dan sanksi bagi PPPK, pemanggilan PPPK, pemeriksaan, berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan, penetapan keputusan, upaya administratif, pembatasan hak kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptkan pegawai negeri sipil yang professional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya pruduktivitas kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi, dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, profesional dan bermoral, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PP No. 79 Tahun 2021; PerbaKN No. 6 Tahun 2022; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan ruang lingkup, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, sanksi, kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, pemanggilan dan pemeriksaan PNS, berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin, pengawasan dan pembinaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 05.A Tahun 2017 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Pangandaran
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pangandaran Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pasal 16 PP No. 12 Tahun 2022 tentang forum koordinasi pimpinan di daerah mengamanatkan pengaturan mengenai susunan keanggotan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten perlu, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 9 Tahun 2021; Perbub No. 70 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023.
4 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
