MENSEJAHTERAKAN SOSIAL TERHADAP ANAK DI WUJUDKAN MELALUI HAK-HAK PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
ABSTRAK:
. bahwa kesejahteraan sosial terhadap anak harus dipenuhi dalam
rangka mewujudkan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak
anak di Kabupaten Lombok Tengah;
b. bahwa dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan
sosial anak, diperlukan sebuah sistem yang terintegrasi agar lebih
efisien dan efektif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pusat Kesejahteraan Sosial Anak lntegratif;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
INTEGRATIF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
.
.
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2019
UPAYA MENGOPTIMALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH DARI PAJAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
ABSTRAK:
a. bahwa daiam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari
Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap wajib pajak yang
melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
b. bahwa untuk memberikan arah, Iandasan dan kepastian
hukum,perlu disusun prosedur daiam pelaksanaanya
sebagai landasan Yuridis bagi semua pihak yang terlibat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
Cabang/Lokasi bagi Wajib Pajak Yang Melaksanakan
Kegiatan Usaha dan / Atau di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN DI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);
Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4893);
Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Setiap Perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi yang cukup potensial dalam percepatan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Para Pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan berusaha dan diberik kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 19 Tahun 2003
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 40 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 47 Tahun 2012
PP Nomor 12 tahun 2017
Permen BUMN Nomor Per 05/MBU/2007
Permensos Nomor 13 Tahun 2012
Perda Prov NTB Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Asas, Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Penyelenggaraan TJSLP
Forum TJSLP
sasaran Penyelenggaraan TJSLP
Pelaksanaan TJSLP Oleh Perusahaan
Klasifikasi Perusahaan Program TJSLP
Penganggaran dan Pembiayaan Forum
Pembinaan dan Pengawasan
Pembiayaan
Penghargaan
Penyeleseaian Sengketa
Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, perlu di atur standar operasional prosedur pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.
UU nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU Nomor 25 Tahun 2007
UU Nomor 25 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 18 Tahun 2016
PP Nomor 97 Tahun 2014
Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012
Permendagri Nomor 138 Tahun 2017
Perda Nomor 12 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2016
Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
-Organisasi Pelayanan
-Tata Hubungan Kerja Organisasi Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Asas Tujuan dan Sasaran Pelayanan
Asas pelayanan terdiri dari:
a. Kepentingan Umum
b. Kepastian Hukum
c. Kesamaan hak
d. Keseimbangan hak dan kewajiban
e. Profesionalisme
f. Partisipatif
g. Keterbukaan
h. Persamaan perlakuan/tidak diskrimintaif
i. Akuntabilitas
j. Fasilitias dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan
k. Ketetpatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Tujuan Pelayanan
Sasaran Pelayanan
a. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan
b. Terlaksananya kemudahan pelayanan pengaduan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2019.
-
-
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
ABSTRAK:
Untuk tertibnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, maka perlu menetapkan peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 12 Tahun 2011
UU Nomor 6 Tahun 2014
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014
Perda Nomor 1 Tahun 2016
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
-
-
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2019
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Tengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kinerja rumah sakit perlu pedoman pengelolaan
keuangan BLUD berupa sistem remunerasi berbasis
kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan
kepada pegawai;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan
peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem
Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Praya
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG
SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRAYA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
.
.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Bupati, Wakil Bupati, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Pemberian Gaji, pensiun, atau tunjangan ketiga belas kepada PNS, prajurit TNI, Polisi, Pejabat Negara, dan peneriman pensiun atau tunjangan
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2014
PP Nomor 35 Tahun 2019
PP Nomor 36 Tahun 2019
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Perda Nomor 4 Tahun 2018
Perbup Nomor 41 Tahun 2018
Pemberian, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan,Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tatacara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Dan Penetapan Rincian Alokasi, Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bupati menetapkan rincian alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa. Alokasi Dana desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh setiap desa pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 6 Tahun 2014
PP Nomor 43 Tahun 2014
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Perda Nomor 1 Tahun 2016
Perda Nomor 4 Tahun 2018
Pengalokasian ADD untuk setiap Desa adalah dengan mempertimbangkan:
Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Penduduk desa
Angka Kemiskinan Desa
Luas Wilayah Desa
Tingkat kesulitan geografis desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja diluar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 13 Tahun 2003
UU Nomor 6 Tahun 2011
UU Nomor 23 Tahun 2014
UU Nomor 18 Tahun 2017
PP Nomor 4 Tahun 2013
PP Nomor 81 Tahun 2006
InPres Nomor 6 Tahun 2006
Permendagri Nomor 24 Tahun 2006
Permen ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
Pergub NTB Nomor 56
Perda Nomor 1 Tahun 2017
LTSA-P3MI merupakan organisasi non struktural yang dibentuk untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan PMI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan dan bertanggung jawab kepada Bupati;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
-
-
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BAGIAN HUKUM SETDA LOMBOK TENGAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
Program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, merupakan langkah strategis dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak, untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Bahwa dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan data yang valid dan akurat sebagai dasar alokasi kebijakan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan.
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 23 Tahun 2004
UU Nomor 33 Tahun 2004
UU Nomor 40 Tahun 2004
UU Nomor 13 Tahun 2011
Perpres Nomor 15 Tahun 2010
Perpres Nomor 166 Tahun 2014
Kemensos Nomor 71/HUK/2018
Perda Kab Lombok tengah Nomor 5 Tahun 2013
Pedoman dalam melakukan penetapan SP3K yang dilaksanakan oleh SKPD
Pedoman Pelaksanaan Verifikasi SP3K oleh SKPD
Pedoman untuk mengevaluasi sasaran atau penerima manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
-
-
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
