Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2019

PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Praya

Tanggal Penetapan

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Bidang

Halaman ini telah diakses 835 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Lombok Tengah No 16 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

UPAYA MENGOPTIMALISASIKAN PENDAPATAN DAERAH DARI PAJAK

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Bagian Hukum Kab. Lombok Tengah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ABSTRAK:

a. bahwa daiam upaya optimalisasi pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, setiap wajib pajak yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi; b. bahwa untuk memberikan arah, Iandasan dan kepastian hukum,perlu disusun prosedur daiam pelaksanaanya sebagai landasan Yuridis bagi semua pihak yang terlibat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi bagi Wajib Pajak Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan / Atau di Kabupaten Lombok Tengah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DAN / ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521