Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas layanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak, perlu mengatur besaran tarifnya; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019; Keputusan Bupati Demak Nomor 44.1/53 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek dan subjek tarif layanan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif layanan, struktur dan besarnya tarif layanan, pelayanan kesehatan terhadap peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi desa dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga; bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Kabupaten Demak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama Desa di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup kerja sama desa, bidang dan potensi desa, bentuk kerja sama, badan kerja sama antar desa, tata cara kerja sama desa, perubahan atau berakhirnya kerja sama desa, penyelesaian perselisihan, hasil kerja sama desa, pelaporan dan evaluasi hasil kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2020
bantuan keuangan khusus desa - PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/NO.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur di Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum dan bersifat khusus dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan Desa di wilayah Kabupaten Demak, bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui kegiatan bidang infrastruktur yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa; bahwa agar pelaksanaan bantuan keuangan khusus bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastruktur Di Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan BKK, mekanisme penganggaran, sasaran kegiatan, pengelola kegiatan BKK, penyelenggaraan tingkat desa, verifikasi dokumen administrasi, verifikasi lapangan, verifikasi dokumen pencairan, laporan pertanggungjawaban, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
62 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 90 Tahun 2020
PERBUP Kab. Demak No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
DANA DESA - TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2020/NO.91
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No 60 Tahun 2019 tentang dana Desa yang bersumber dari APBD, telah ditetapkan Perbup Demak No 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kab Demak TA 2020 beserta perubahannya; bahwa berdasarkan Permenkeu No 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permenkeu No 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes PDTT No 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendes PDTT No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Perbup Demak No 5 Tahun 2019 perlu diubah untuk ketiga kali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak No 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak TA 2020;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Perpres No 78 Tahun 2019; Keppres No 12 Tahun 2020; Permendes PDTT No 1 Tahun 2015; Permendes PDTT No 2 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Permendes PDTT No 11 Tahun2 019; Permendes No 17 Tahun 2019; Permenkeu No 61/PMK.07/2019; Permenkeu No 205/PMK.07/2019; Permenkeu No 35/PMK.07/2020; Permenkeu No 101/PMK.07/2020; Perda Kab Demak No 16 Tahun 2019; Perbup Demak No 31 Tahun 2015; Perbup Demak No 59 Tahun 2015; Perbup Demak No 72 Tahun 2016; Perbup Demak No 51 Tahun 2018; Perbup Demak No 36 Tahun 2019; Perbup Demak No 5 Tahun 2020; Perbup Demak No 18 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 14, penghapusan ayat 97), ayat (8), ayat (10) dan ayat (11) Pasal 14, perubahan Pasal 49A dan Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 diubah.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 91 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia; bahwa dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Demak perlu disusun langkah-langkah kebijakan strategis, efisien dan efektif serta terkoordinasi melibatkan lintas sektor dan lintas pengampu kepentingan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan dalam sebuah program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, tata kelola program penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, data terpadu kesejahteraan sosial, pemberian penghargaan, peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2015 dicabut.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat dan memperlancar proses pengajuan dan penerbitan dokumen pencairan dana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan setiap memperhatikan aspek keamanan proses dan kejelasan tanggung jawab dari masing-masing pengelola keuangan, maka diperlukan sebuah mekanisme proses pencairan dana yang cepat, tepat, dan efisien; bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses pencairan dana yang cepat, tepat dan efisien sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mekanisme penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Secara Online;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, mekanisme pembayaran uang persediaan, mekanisme pembayaran langsung, mekanisme penerbitan SP2D online, mekanisme koreksi, pelaporan dan rekonsiliasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 94 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perkiraan Standar Nilai Pasar Harga Tanah dan Integrasi Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
ABSTRAK:
bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak daerah yang menajdi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan mewujudkan kemandirian daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan PAsal 87 ayat (2) UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, disebutkan nilai perolehan objek pajak adalah harga transaksi dan nilai pasar; bahwa perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik karen apemindahan hak atau pemberian hak baru akan merubah subyek dan obyek pajak sehingga akan berakibat pada perubahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dan transparansi dalam penelitian surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta dalam rangka pembaharuan data wajib pajak pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu disusun perkiraan standar nilai pasar harga tanah dan integrasi perubahan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pengenaan BPHTB; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu perlu menetapkan Perbup tentang Perkiraan Standar Nilai Pasar Harga Tanah dan Integrasi Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan dalam Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 49 Tahun 1960; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; U No 15 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 111 Tahun 2000; PP No 112 Tahun 2000; PP No 12 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Perda Kab Demak No 4 Tahun 2011; Perda Kab Demak No 3 Tahun 2012; Perda Kab Demak No 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip kriteria, kategori dan penetapan nilai pasar, penggunaan perkiraan standar nilai pasar harga tanah, mekanisme pelaksanaan integrasi perubahan PBB P2 dalam pengenaan BPHTB, SISMIOP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan system badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Sultah Fatah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak; bahwa untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid19 di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah telah menyediakan pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) COVID-19 dan telah mendapat rekomendasi pengoperasian Laboratorium RT-PCR dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : SR.01.07/II/4371/2020 tanggal 20 Oktober 2020; bahwa tarif pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah belum diakomodir sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019;
Peratura Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 88) pada angka VII. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 97 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Tarif Pajak Restoran selama Masa Pandemi Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
ABSTRAK:
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia juga berdampak pada sektor UMKM khususnya pada usaha restoran dengan menurunnya jumlah omzet/pemasukan; bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan investasi daerah dan memberi stimulus pajak bagi pengusaha, perlu diatur klasifikasi tarif pajak restoran selama masa pandemi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Tarif Pajak Restoran Selama Masa Pandemi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang nama, objek, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan dan klasifikasi tarif, pemberlakuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 98 Tahun 2020
pertanian - pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD.2020/NO.99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Hujan Tahun 2020/2021 dan Musim Kemarau Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa terbatasnya ketersediaan air di masing-masing daerah irigasi menyebabkan tidak teralirinya seluruh areal sawah pertanian secara bersamaan dan sesuai dengan Perda Kab Demak No 4 Tahun 2010 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif maka penggunaan air untuk tanam padi pada masing-masing daerah irigasi teknis, setangah teknis, sistem golongan maupun non golongan perlu diatur secara berdaya guna dan berhasil guna; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hruuf a, perlu disusun pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan tahun 2020/2021 dan musim kemarau tahun 2020 yang ditetapkan oleh Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pola tanam dan rencana tata tanam musim hujan tahun 2020/2021 dan musim kemarau tahun 2021;
UU no 13 Tahun 1950; UU no 33 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; UU no 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 22 Tahun 2019; PP No 16 Tahun 1976; PP No 20 Tahun 2006; PP No 12 Tahun 2017; PermenPU No 30/PRT/M/2007; PermenPU No 32/PRT/M/2007; PermenPU No 17/PRT/M/2015; PermenPU No 33/PRT/M/2007; Perda Kab demak No 4 Tahun 2010; Perda Kab Demak No 5 Tahun 2016; Perbup Demak No 51 Tahun 2016; Perbup Demak No 84 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembagian kelompok lahan sawah, jenis tanaman dan masa tanam, sistem pembagian air dan skema pola tanam, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
64 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
