Administrasi dan Tata Usaha Negara; Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2013/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Balangan; bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan
teknis operasional dan penunjang pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Lingkungan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Pelaksanaan pembangunan di daerah yang tepat sasaran sesuai dengan prioritas pembangunan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2013; bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L7
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M.PPN/04l2oto, Nomor PMK gSIPMKOT I 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Rencamna Kerja Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 8 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan merupakan penjabaran dari tahun ke tiga Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan tahun 2010-2015
serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan; bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun anggaran 2014, perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun anggaran 2014;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 , Nomor 0 199 / M. PPN/ 04 / 2010, Nomor PMK 95/PMK07/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun Anggaran Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Rencana Kerja SKPD; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mewajibkan dibentuknya unit layanan pengadaan barang ljasa
di daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 72 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2011;Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud Dan Tujuan;Pembentukan, Ruang lingkup Tugas, Kewenangan, Dan Perangkat ULP;Perangkat ULP dan Tugas Perangkat ULP;Tata Kerja ULP;Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian;Evaluasi dan Pelaporan;Pembiayaan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 6 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi'efektifitas' transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah." dan pelayanan masyarakat' maka perlu disusun standar operasional prosedur pada satuan kerja perangkat daerah unit kerja;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Penyelenggarlal Pemerintahan di iingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kaupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud, Tujuan Dan Manfaat;Ruang Lingkup;Prinsip-Prinsip SOP;Jenis Dan Format SOP;Penyusunan SOP;Pengesahan;Monitoring, Evaluasi, Pengembangan Dan Pengawasan;Pelaporan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 5 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabuaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan periindungan kesehatan dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan, perlu menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat di Kabupaten Balangan yang belum memiliki jaminan kesehatan;bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan, perlu adanya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Balangan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Penyelengaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Di Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Sasaran Dan Tujuan;pengelolaan JAMKESDA;Kartu JAMKESDA;Pelayanan JAMKESDA;Pembiayaan JAMKESDA;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 3 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setiap orang mempunyai hak untuk berperan aktif terhadap adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;bahwa peran aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dalam bentuk pengaduan atas terjadinya pencemaran danf atau kerusakan lingkungan hidup;bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara dan penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup di kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010;Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5
Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran Dan Atau Perusakan lingkungan Hidup Di Kabupaten Balangan dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kewenangan;Tata Cara Pengaduan;pos Pengaduan;Penanganan Pengaduan;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2013
Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, LD.2013/NO.02
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang
terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri
perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya
atas perjalanan dinas tersebut;
bahwa dalam rangka tertib administrasi
pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya
perj alan an din as dalam N egeri bagi pelaksana
perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Balangan, perlu adanya pengaturan
terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung
jawaban perjalanan dinas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini memuat tentang perjalanan dinas dalam negeri dilingkungan pemerintah kabupaten Balangan, dengan sistematika ketentuan umum; ruang lingkup; biaya perjalanan dinas, penggolongan perjalanan dinas dan lamanya waktu perjalanan dinas; perjalanan dinas dalam daerah kabupaten; perjalanan dinas luar daerah dalam wilayah provinsi; perjalanan dinas luar provinsi; biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan kedinasan; biaya pemetian dan angkutan jenazah; surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas; pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; ketentuan khusus; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 28 Tahun 2012
Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Di Lingkungan Pendidikan Pada Sekolah Di Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, LD.2012/NO.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional Di Lingkungan Pendidikan Pada Sekolah Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa bahasa merupakan sarana pemersatu,
identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang
menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan
negara sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta
Lagu Kebangsaan menyebutkan bahwa bahasa
Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam pendidikan nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
Nasional dilingkungan Pendidikan pada Sekolah
di Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1974; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
03 Tahun 2008 ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
Nasional dilingkungan Pendidikan pada Sekolah
di Kabupaten Balangan, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA; PENGGUNAAN BAHASA LOKAL DAN BAHASA ASING; PENGAWASAN; SANKSI; KETENTUAN PERALIHAN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
7 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2012
Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas Di Kabupaten Balangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, LD.2012/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengembalian Jasa Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas Di Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), perlu diatur
mengenai tata cara pengembalian dan pemanfaatan
jasa pelayanan yang berasal dari retribusi pelayanan
kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Jasa
Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas di
Kabupaten Balangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2009; dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012.
Peraturan
Bupati ini memuat tentang Tata Cara Pengembalian Jasa
Pelayanan Kesehatan Kepada Puskesmas di
Kabupaten Balangan,dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN; PENGANGGARAN; PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN; KETENTUAN PERALIHAN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2012.
6 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
