Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya
ABSTRAK:
bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan
kewajiban Pemerintah Daerah dalam
menjamin pemenuhan hak dasar khususnya
dalam bidang perumahan serta untuk
mencegah kerawanan sosial perlu memberikan
perlindungan sosial kepada masyarakat yang
kurang mampu berupa bantuan sosial;bahwa untuk kelancaran pelaksanaan
pemberian bantuan rumah tidak layak huni
kepada masyarakat atau keluarga miskin dan
berpenghasilan rendah perlu menetapkan
pedoman pelaksanaan dan tata cara
pemberian bantuan; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelakaariaan Pemberian
Bantuan Rumah Swadaya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018; Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
25 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya dengan sistematika; Ketentuan Umum; Penerima Bantuan Rumah Swadayana; Bentuk Bantuan; Jenis Kegiatan; Besarnya Bantuan; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022.
73 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan
164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
yang mengatur mengenai Pergeseran Anggaran; . bahwa dengan adanya pergeseran anggaran
Belanja Tidak Terduga, penyesuaian belanja gaji
dan tunjangan ASN dan usulan
revisi/perubahan DPA SKPD Tahun Anggaran
2022, perlu dilakukan penyesuaian dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022;dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Balangan Nomor 108 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
12 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat
(4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
mengamanatkan agar instansi pemerintah harus
menyusun standar kompetensi jabatan dalam
menyelenggarakan manajemen karier PNS; bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas,
kualitas, transparansi dan akuntabilitas
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama dan Administrator perlu menetapkan
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama dan Jabatan Administrator; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan
Pimp in an Tinggi Pratama dan J abatan Administrator
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kualifikasi Jabatan; Kompetensi Jabatan; Penggunaan dan Pemanfaatan Standar Kompetensi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
66 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait
dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu
memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas
perjalanan dinas tersebut; bahwa dalam rangka penyesuaian pelaksanaan dan
pertanggung jawaban biaya perjalanan dalam negeri bagi
pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan dan untuk tertib administrasi perlu
dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1
Tahun 2022 tentang Prosedur Perjalanan Dalam Negeri
Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 42 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2022/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022
tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari APBD Tahun 2022 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran; Pendanaan; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan
kemiskinan;Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan dalam mengintegrasikan dan melaksanakan upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Balangan,perlu disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENETAPKAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022-2026 DENGAN SISTEMATIKA,KETENTUAN UMUM; RAD PK; PEMANTAUAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
70 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 37 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;ASB;KETENTUAN KHUSUS;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
36 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Balangan No. 132 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah SERTA Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; Bahwa standar harga satuan digunakan sebagai acuan
dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2023
Dasar Hukumnya: Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023, dengan sistematika: Ketentuan umum; penetapan standar satuan harga; ketentuan khusus; penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran
penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas
umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan
efektif dan efisien serta berorientasi kepada
hasil/farget kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana
Kegiatan atau Panitia Kegiatan; bahwa untuk memenuhi kebutuhan dalam
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam
pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia
Kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia
Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentuka Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tata Cara Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan; Pembentukan Panitia Kegiatan; Pemberian Honorarium; Besaran Honorarium; Ketentuan Khusus; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 34 Tahun 2022
Pendidikan, Kesejahteraan Rakyat dan Kesejahteraan Sosial
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2022/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Kurang Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan
untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan
mutu pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu
secara ekonomi perlu diberikan bantuan biaya
pendidikan; Bahwa untuk menjamin penyaluran bantuan biaya
personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga
tidak mampu untuk keperluan pendidikan tepat sasaran
dan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari
Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Balangan Pintar.
Dasar Hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun
2010; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor
12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun
2019.
Peraturan bupati ini mengatur tentang bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui kartu Balangan pintar, dengan sistematika: Ketentuan umum; tujuan; Kartu Balangan pintar; Persyaratan; mekanisme pendataan dan penetapan; besaran uang dan penggunaan; mekanisme penyaluran KBP; monitoring dan evaluasi; larangan; pembiayaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
