Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Bupati;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Tugas dan Fungsi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 dicabut.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 74 Tahun 2015
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2015/No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pasal 18 ayat 6; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008;
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 74 Tahun 2020
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
belanja subsidi - hibah - bantuan sosial - bantuan keuangan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2020/No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa semakin berkembanganya permasalahan sosial dan permasalahan teknis terutama dalam pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, maka Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kab Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang No 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang No 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kab Batang, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kab Batang;
UU No 9 tahun 1965; UU no 28 tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2008; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 39 Tahun 2007; PP No 2 Tahun 2012; PP No 82 Tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 113 Tahun 2014; Perda Kab Batang No 9 Tahun 2017; Perbup Batang No 62 Tahun 2015; Perbup Batang No 48 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan huruf g pada ayat (5) dan penambahan ayat (6) Pasal 26A dan penambahan huruf o pada Pasal 39A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 75 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 , Pasal 48 , dan
Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
114 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 75 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 8), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksuda dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang Togas Pokok, Fungsi, Uraian Togas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1, perubahan Ketentuan Pasal 3 ayat (1), perubahan Ketentuan Pasal 28 Ayat (1), perubahan Ketentuan Pasal 34,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 diubah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 75 Tahun 2020
lembaga komunikasi sosial - penyelenggaraan - pengembangan - pemberdayaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2020/No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, maka perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa dengan ditetapkannya Permenkominfo No 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu mengatur penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Batang;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 32 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 tahun 2014; Permenkominfo No 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Permenkominfo No 8/PER/M.KOMINFO/6/2010; Permenkominfo No 8 Tahun 2019; Pergub Jateng No 3 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, prinsip, sifat, tujuan dan arah penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, penyelenggaraan lembaga komunikasi sosial, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial, pembiayaan, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN, proses administrasi perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis aplikasi komputer; bahwa agar pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel dalam manajemen kepegwaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, maka perlu pedoman pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No 9 tahun 1965; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 tahun 2008; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 21 Tahun 1988; PP No 11 Tahun 2017; PerkBKN No 22 Tahun 2007; PerKepalaBKN No 20 tahun 2008; PerKepalaBKn No 14 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sarana dan prasarana, layanan aplikasi, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan SIMPEG, Tugas Pengelola SIMPEG, Hak dan |Kewajiban, Tata Cara Pelaksanaan SIMPEG, Keamanan SIMPEG, Larangan, Modul Layanan dan Penunjang Layanan Kepegawaian dalam SIMPEG, Dokumen Kepegawaian, Pengelolaan Interoperabilitas data pada SIMPEG, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 76 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan; Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 79 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan keluaran perencanaan partisipatif di Kabupaten Batang perlu dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan; Bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan berjalan lancar, terpadu, selaras dan seragam perlu adanya pedoman Pelaksanaannya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
56
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 76 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Batang
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KAB. BATANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2021/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Batang
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Batang perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Batang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2015
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 76 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; bahwa dengan ditetapkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Berita Daerah Kabupaten Batang Nomor 8), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2012 diubah.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
