Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, pejabat/pegawai
Pemerintah Kabupaten Batang dilarang menerima hadiah
atau suatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan
atau pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip dasar, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, UPG, pengawasan, hak dan perlindungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 93 Tahun 2016 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 39 Tahun 2021
desa - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - TEKNIS PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2021/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan sumber
data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa
sehingga perlu dikelola secara tertib; bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat perlu pengelolaan administrasi
pemerintahan desa; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan
Desa, perlu mengatur Teknis Pengelolaan Administrasi
Pemerintahan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Teknis Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan, pengelolaan administrasi pemerintahan desa, pelaporan, laboratorium administrasi pemerintahan desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
40 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 40 Tahun 2021
retribusi pasar - tata cara pemungutan - sistem e-retribusi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem E-Retribusi
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya melaksanakan pembangunan,
pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan
pasar dalam rangka peningkatan daya saing,
perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka akuntabilitas pembayaran atas
penyediaan fasilitas pasar yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penerapan
teknologi dalam pemungutan retribusi pasar; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan
retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu pengembangan pemungutan retribusi berbasis
teknologi informasi digital melalui elektronik retribusi
sebagai dokumen lain yang dipersamakan untuk dasar
pemungutan retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pasar Menggunakan Sistem
e-Retribusi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Batang Nomor 40 Tahun 2012; Peraturan Bupati Batang Nomor 50 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, sistem informasi, kartu e-retribusi, pembayaran e-retribusi, gangguan sistem, pembiayaan, monitoring dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 41 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Batang No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang
SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ,maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 20 tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 9 dan angka 10, Pasal 3, BAB VI, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2017 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 42 Tahun 2021
KETENAGAKERJAAN - LAYANAN - SISTEM INFORMASI PASAR KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2021/No. 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Penempatan Tenaga Kerja melalui Sistem Informasi Pasar Kerja di Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
penempatan Tenaga Kerja dan sejalan dengan
perkembangan bidang pelayanan penempatan Tenaga
Kerja serta untuk menyiapkan hadirnya investor melalui
Kawasan Industri Terpadu Batang khususnya urusan
Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan perlu menyusun
kebijakan Layanan Penempatan Tenaga Kerja di
Kabupaten Batang; bahwa dalam rangka keperpihakan pada calon Tenaga
Kerja dan pelayanan penempatan Tenaga Kerja di
Kabupaten Batang perlu membangun sistem informasi
pasar kerja; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja, perlu mengatur Layanan
Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
peraturan Bupati tentang Layanan Penempatan Tenaga
Kerja melalui Sistem Informasi Pasar Kerja di Kabupaten
Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 03/MEN/II/2009; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER ll/MEN/V/2009; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 19/MEN/IX/2009; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, penempatan tenaga kerja, sistem informasi pasar kerja, pendidikan dan pelatihan ketrampilan, perluasan kesempatan kerja, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan
manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan
kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan
relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi
penduduk usia sekolah dari Keluarga Miskin yang
mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan
yang sebaik-baiknya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29
Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan, perlu Pedoman Pemberian
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan
Menengah dan Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga
Miskin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya
Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan
Mahasiswa yang Berprestasi dari Keluarga Miskin;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah berprestasi dari keluarga miskin, bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin, pelaporan dan pertanggungjawaban, kewajiban dan penghentian bantuan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penganggaran, tata cara penggunaan BTT, mekanisme pencairan BTT, pertanggungjawaban dan laporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 45 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa dengan semakin meningkatnya dampak penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah
Kabupaten Batang, maka berdampak pada sistem kerja
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang; bahwa untuk efektivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar tetap
melaksanakan kerja sesuai tugas dan fungsinya, maka
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang aplikasi e-kinerja yang belum dapat digunakan maka untuk
produktivitas kerja dihitung 100% dan diberlakukan paling lambat pada bulan Januari 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional juncto Pasal 264
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah, dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 47 Tahun 2021
PERBUP Kab. Batang No. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan
Tran sf er ke Dae rah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya serta Surat Edaran Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3163/C/HK 2021 tentang Pelaksanaan Penyaluran
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021, perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
Peraturan Bupati Batang Nomor 87 Tahun 2020 diubah.
4 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
